Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kembali memperluas daftar hitam perusahaan China yang dinilai memiliki keterkaitan dengan militer.
Langkah ini menambah puluhan perusahaan baru, termasuk raksasa e-commerce Alibaba dan produsen kendaraan listrik BYD.
Penetapan ini dijadwalkan terbit dalam Federal Register berdasarkan Bagian 1260H dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional.
Kebijakan tersebut berpotensi mempersulit akses perusahaan China ke pasar modal AS dan bisnis pemerintah, meskipun tidak otomatis memicu sanksi.
Perusahaan yang Masuk Daftar Hitam
Selain Alibaba dan BYD, daftar tersebut mencakup perusahaan mesin pencari dan AI Baidu, produsen kendaraan listrik Nio, pembuat robot Unitree, serta pembuat peralatan jaringan TP-Link.
Sektor energi dan komponen juga terkena dampak, termasuk perusahaan energi surya JA Solar dan Trina Solar, pembuat baterai CALB dan EVE Energy, perusahaan lidar Hesai dan RoboSense, produsen panel layar BOE Technology Group, serta perusahaan riset farmasi WuXi AppTec.
Pentagon menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi kriteria hukum karena diduga berafiliasi dengan entitas negara China, Tentara Pembebasan Rakyat, program fusi militer-sipil, atau inisiatif industri pemerintah.
Beberapa bahkan dinilai terlibat dalam program strategis Beijing seperti skema 'Little Giant' atau 'Single Champion'.
Perluasan ini menandai pergeseran fokus Washington dari kelompok pertahanan dan telekomunikasi milik negara ke perusahaan teknologi komersial.
Langkah ini mencerminkan kekhawatiran AS terhadap kemajuan China di bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, kendaraan listrik, robotika, baterai, semikonduktor, dan energi terbarukan.
Respons WuXi AppTec
Salah satu perusahaan yang masuk daftar, WuXi AppTec, dengan tegas menolak keputusan tersebut.
Juru bicara perusahaan menyatakan bahwa pada 8 Juni 2026, Pentagon secara keliru memasukkan WuXi AppTec sebagai 'perusahaan militer China'.
Manajemen WuXi AppTec menegaskan bahwa perusahaan beroperasi secara independen, sahamnya tercatat di bursa efek, dan telah melayani pelanggan di lebih dari 30 negara.
Mereka menyatakan dasar penetapan tersebut tidak benar secara faktual dan siap menantangnya secara hukum.
