Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat adopsi 5G untuk kebutuhan industri dan enterprise di Indonesia.
Tantangan tersebut mencakup keterbatasan spektrum, tingginya biaya investasi, regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta ekosistem pendukung.
>>> Capcom Resmi Umumkan Remake Resident Evil Code: Veronica, Rilis 2027
Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan kendala implementasi 5G enterprise dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis tantangan yang bersifat hierarkis.
Hambatan ini membentang dari aspek fundamental hingga operasional.
Spektrum dan Infrastruktur Fisik
Lapis pertama meliputi spektrum dan infrastruktur fisik.
Teguh menjelaskan bahwa keterbatasan spektrum mid-band 3,5 gigahertz (GHz), yang menjadi sweet spot untuk 5G global, menjadi tantangan utama karena pita frekuensi tersebut masih digunakan untuk layanan satelit C-band hingga 2034.
"Hanya 360 MHz mid-band yang telah dialokasikan untuk mobile use, kurang dari separuh rerata APAC (850 MHz)," kata Teguh.
Kondisi ini membuat operator menggelar layanan 5G menggunakan spektrum eksisting 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz melalui skema Dynamic Spectrum Sharing (DSS) bersama layanan 4G.
Akibatnya, performa 5G di Indonesia belum menyamai negara-negara dengan alokasi C-band tersendiri.
Alokasi spektrum yang tersedia saat ini juga belum kontinu.
Padahal, operator seluler membutuhkan sekitar 100 MHz spektrum kontinu demi memaksimalkan kapasitas teknologi 5G New Radio (5G NR).
Situasi tersebut membuat throughput 5G di Indonesia baru mencapai 1,5 hingga 3 kali throughput 4G.
Angka ini berada di bawah Malaysia yang mencapai 6,3 kali dan Korea Selatan yang melampaui 10 kali.
>>> 4 Rekomendasi Serum Spray Praktis untuk Wajah Segar dan Glowing
Pembangunan infrastruktur fisik juga menghadapi tantangan besar karena jaringan 5G memerlukan kerapatan base transceiver station (BTS) sekitar tiga kali lipat daripada jaringan 4G.
Estimasi biaya pembangunan satu situs 5G berkisar antara US$50.000 hingga US$500.000 atau sekitar Rp900 juta hingga Rp9 miliar.
"Pada saat yang sama, fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G," katanya.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memicu biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer menjadi 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara daratan.
Meskipun Palapa Ring membantu jaringan backbone, kesenjangan distribusi last-mile fiber menuju BTS masih besar.
Teguh menambahkan bahwa biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia relatif tinggi.
Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total operating expenditure (OPEX) operator, seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.
Persentase beban fiskal tersebut tercatat lebih tinggi daripada rata-rata kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.
