Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2026. Program rekrutmen ini dialokasikan khusus untuk memperkuat layanan pendidikan di Sekolah Rakyat.
Total formasi yang tersedia mencapai 8.180 lowongan. Seluruh posisi terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan.
>>> Cek Bansos Juni 2026 Lewat HP, Ini Link Resmi dan Cara Mengeceknya
Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan
Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat mendapatkan kuota sebanyak 3.053 formasi. Sementara itu, Tenaga Kependidikan memperoleh 5.127 formasi.
Formasi guru mencakup 18 mata pelajaran.
Kuota terbesar adalah Ahli Pertama - Guru Kelas (SD) sebanyak 561 formasi, dan Ahli Pertama - Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sejumlah 402 formasi.
Selain itu, terdapat posisi Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris sebanyak 268 formasi, serta Ahli Pertama - Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan sejumlah 237 formasi.
Penempatan guru akan difokuskan di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
Formasi tenaga kependidikan terbuka bagi lulusan SLTA/Sederajat, D3, hingga S1.
Jabatan Wali Asuh (Penata Layanan Operasional) menyediakan 3.191 formasi bagi lulusan S1 jurusan Kesejahteraan Sosial, Psikologi, Bimbingan Konseling, hingga Pendidikan Luar Biasa.
Posisi Wali Asrama (Penata Layanan Operasional) membuka 1.343 formasi untuk lulusan S1 atau D4 semua jurusan.
>>> Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi Isu Mundur dengan Tawa
Pengelola Keuangan (Pengelola Layanan Operasional) menyediakan 226 formasi bagi lulusan D3 semua jurusan.
Tenaga Administrasi (Operator Layanan Operasional) membuka 185 formasi untuk lulusan SLTA/Sederajat. Untuk posisi Operator Sekolah (Pengelola Layanan Operasional) tersedia kuota sebanyak 182 formasi.
Wilayah Penempatan dan Persyaratan
Kemensos membagi penempatan kerja ke dalam empat wilayah. Wilayah I meliputi Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Wilayah II mencakup Bali, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Wilayah III berlokasi di Gorontalo, seluruh provinsi di Kalimantan, serta seluruh provinsi di Sulawesi.
Wilayah IV mencakup Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga seluruh provinsi di Papua.
Pelamar harus WNI, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun, serta tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih.
>>> Sucor Sekuritas Rekomendasikan Beli Saham Petrindo Jaya Kreasi, Target Rp2.030
Pelamar juga tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai swasta, dan bukan anggota atau pengurus partai politik.
Syarat akademis mewajibkan IPK minimal 3,10 bagi lulusan S1, D4, dan D3. Universitas atau perguruan tinggi harus memiliki akreditasi jurusan atau program studi minimal B.
Kandidat wajib sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta memiliki SKCK.
Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, bekerja dalam sistem shift, dan bertempat tinggal di sekitar atau asrama Sekolah Rakyat.
Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu formasi jabatan. Pendaftaran dilakukan setelah membuat akun sesuai ketentuan Kemensos dan panitia seleksi nasional.
Jadwal seleksi dimulai dengan pengumuman pada 3-15 Juni 2026, pendaftaran 8-14 Juni 2026, seleksi administrasi 8-16 Juni 2026, dan pengumuman hasil seleksi administrasi 17 Juni 2026.
Masa sanggah administrasi pada 18 Juni 2026, dilanjutkan dengan penjadwalan CAT pada 22-23 Juni 2026.
Pelaksanaan seleksi kompetensi (CAT BKN) berlangsung 26 Juni-5 Juli 2026. Pengumuman hasil kelulusan pada 9 Juli 2026.
>>> PB Akuatik Indonesia Matangkan Persiapan Kejuaraan Renang Asia 2026
Seleksi kompetensi tambahan dilaksanakan 13-19 Juli 2026, dengan pengumuman hasil pada 22 Juli 2026. Pengisian DRH dan pemberkasan dilakukan pada 28 Juli-11 Agustus 2026.
