Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menegaskan bahwa tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI Agus Subiyanto mengenai keterlibatan prajurit dalam penanganan tindak pidana begal di berbagai wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas pada Jumat (29/05/2026).
>>> Merdeka Gold Resources Mulai Pengeboran 3.600 Meter di Tambang Pani
Pihak militer menyatakan bahwa keikutsertaan personel TNI dalam menjaga keamanan masyarakat selalu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
Langkah tersebut dipastikan berjalan setelah adanya permohonan resmi dari institusi kepolisian.
“Dalam tugas OMSP disebutkan membantu tugas Kepolisian dalam menegakkan Kamtibmas. Hal ini atas permintaan Kepolisian yang disebut sebagai tugas perbantuan,” ujar Nas.
Nas menambahkan bahwa komando tertinggi militer tetap memberikan dukungan penuh terhadap operasional pengamanan di lapangan.
>>> Cara Daftar KIP Kuliah 2026 Jalur Mandiri, Syarat dan Tahapannya
Kebijakan tersebut akan diimplementasikan apabila instansi terkait membutuhkan sokongan kekuatan personel.
“Tidak ada instruksi khusus, tetapi Panglima TNI mendukung bila ada permintaan,” ujar Nas.
Pembangunan Batalyon Teritorial
Di sisi lain, kebijakan mengenai penguatan teritorial di daerah sebelumnya sempat dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Pemerintah merencanakan pembangunan 750 Batalyon Infanteri Teritorial di 518 kabupaten dan kota, dengan target penyelesaian 150 batalyon setiap tahunnya.
>>> Kisah Batagor Gembira: Warisan Lintas Generasi yang Terus Berkembang
Kementerian Pertahanan menilai keberadaan pos militer memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kejahatan di daerah.
Berdasarkan evaluasi kementerian, wilayah yang tidak memiliki satuan pasukan TNI cenderung mengalami lonjakan kasus kriminalitas dan aksi pembegalan jalanan.
Pembangunan pangkalan militer baru di tingkat daerah diklaim efektif dalam mengaktifkan kembali roda sistem keamanan lingkungan.
Kehadiran fisik prajurit di tengah masyarakat dinilai mampu menekan potensi pelanggaran hukum secara signifikan.
>>> Prabowo dan Macron Bahas Gangguan Pasokan Energi Akibat Konflik Timur Tengah
“But after we are there, making bases, robbers and criminals there disappear by over 50%,” ujar Sjafrie.
