Percepat Pembangunan Daerah, Pemkab Lampung Selatan Dukung Pemekaran Wilayah Bandar Negara

Percepat Pembangunan Daerah, Pemkab Lampung Selatan Dukung Pemekaran Wilayah Bandar Negara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Intji Indriati, menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memfasilitasi proses pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara.

Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lampung Selatan, Rabu (8/1).

Baca juga: Wamendagri: Ada 337 Usulan Pemekaran Daerah Baru Masuk, Moratorium Dipertanyakan

Baca juga: Kabupaten Bandar Negara Resmi Diusulkan sebagai Hasil Pemekaran Lampung Selatan

Baca juga: Viral Febby Veronica Herlanda, Polwan Cantik yang Naik Pangkat Bikin Geger Netizen

“Pemekaran wilayah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Intji.

Ia menegaskan bahwa usulan pemekaran tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama disuarakan. Wilayah kabupaten baru ini akan mencakup lima kecamatan, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, dan Merbau Mataram, dengan rencana ibu kota di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung.

“Proses pemekaran ini telah melalui tahapan panjang dan berbagai kajian mendalam. Pada 3 Januari 2025, nama Kabupaten Bandar Negara resmi disepakati,” jelas Intji.

Sebelumnya, DPRD Lampung Selatan telah menyetujui pembahasan usulan DOB Bandar Negara melalui Rapat Paripurna.

+++++

Rapat tersebut dihadiri oleh 37 dari 50 anggota dewan, pejabat Pemkab Lampung Selatan, Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD), Tim DOB Natar Agung, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menyatakan bahwa pembentukan kabupaten baru ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelaah dan menggali lebih dalam terkait rencana pemekaran tersebut.

“DPRD Lampung Selatan memandang perlu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim Pansus guna memastikan dampak pemekaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Lampung Selatan dan calon kabupaten baru,” kata Erma.

Rapat tersebut juga membahas pandangan fraksi-fraksi di DPRD Lampung Selatan mengenai dampak pemekaran terhadap pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan penuh dari Pemkab Lampung Selatan, proses pemekaran diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.