Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani kontrak produksi untuk 19 film narasi kepahlawanan pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Selatan.
Proyek ini mencakup enam film panjang dan 13 film pendek yang dijadwalkan mulai memasuki tahap produksi pada tahun 2027.
Pengembangan belasan karya sinema tersebut melewati proses seleksi penjurian yang panjang.
Program ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem sinema nasional sekaligus memberikan sokongan nyata bagi para sineas tanah air dalam memproduksi karya bertema sejarah dan perjuangan bangsa.
"Di tahun depan mudah-mudahan kita akan mendapatkan film-film yang bagus sebagai bentuk afirmasi. Ini menambah kontribusi bagi ekosistem perfilman Indonesia," kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat Taklimat Media.
Pemerintah berencana mendistribusikan hasil produksi film tersebut ke berbagai saluran penayangan secara luas.
Langkah ini dilakukan mengingat hak kepemilikan kekayaan intelektual (IP) dari seluruh film tersebut dipegang langsung oleh Kementerian Kebudayaan.
"Tentu diputar juga di bioskop, di platform OTT misalnya. Kemudian juga nanti di daerah-daerah, karena ini kepemilikannya adalahh pemilikan Kementerian Kemudayaan," ujar Fadli Zon.
Kategori film panjang yang terpilih meliputi Kapalselam Kalibayam, Rai, Sakura di Telawang, Rengasdengklok, Barisan Penghibur, serta Hoegeng: Yang Ada Tinggal Nama.
Sementara itu, kategori film pendek mencakup Arang Kobar Juang, Belantara Raya, Buleun Purnama, di Nanggroe, Darah Djoeang, Desing Peluru Tak Bertuan, Ibu Raih, Jam 7 Pagi (Makassar, 1947), Menara Terakhir, Operasi Malino: Lembar yang Hilang, Seriboe Soedirman, Suara Republik, Timur: 1950, dan Yang Tenggelam Saat Fajar.
