Lembaga riset ekonomi regional AMRO memperbarui proyeksi ekonomi untuk kawasan ASEAN+3. Lembaga tersebut mempertahankan perkiraan pertumbuhan di level 4,0% pada 2026.
Meskipun pertumbuhan stabil, AMRO merevisi naik target inflasi kawasan. Perkiraan inflasi kini menjadi 1,8% dari sebelumnya 1,4%.
Revisi inflasi ini mencerminkan dampak jangka panjang ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik tersebut terus menekan harga energi dan mengganggu rantai pasok global.
Dalam laporan terbaru, AMRO menyebut konflik yang berlangsung lebih lama dari perkiraan memicu lonjakan harga minyak dan komoditas.
Biaya transportasi global juga ikut meroket.
Gangguan pasokan global mulai berimbas pada ketersediaan input industri. Beberapa komoditas terdampak seperti helium, sulfur, dan pupuk, meski belum menyebabkan disrupsi besar.
Ekonomi ASEAN+3 dinilai masih memiliki daya tahan yang baik. Kepala Ekonom AMRO Dong He menjelaskan ketahanan ini ditopang kuatnya permintaan domestik dan performa ekspor sektor teknologi.
"Pertumbuhan ASEAN+3 tetap tangguh, tetapi tekanan mulai terlihat dari sisi biaya dan inflasi," ujarnya.
AMRO mencatat dampak penuh konflik Timur Tengah belum terlihat dalam data ekonomi saat ini. Tekanan inflasi dan biaya produksi berpotensi meluas jika konflik berlanjut.
Negara dengan ketergantungan tinggi pada impor energi dan bahan baku berada dalam posisi rentan. Kelompok ini diperkirakan paling merasakan dampak lanjutan.
AMRO juga menyusun skenario risiko tinggi jika kondisi global memburuk.
Harga minyak bumi bisa melambung hingga rata-rata USD 125 per barel pada 2026, melampaui asumsi dasar USD 95.
Jika lonjakan harga minyak disertai hambatan pasokan lebih berat, pertumbuhan ASEAN+3 terancam merosot ke 2,5%. Inflasi kawasan berisiko melonjak hingga 3,5%.
Skenario buruk itu akan menjadi inflasi tertinggi dalam satu dekade di luar pandemi. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi yang terlemah sejak Krisis Keuangan Asia.
Untuk mengantisipasi ketidakpastian, AMRO mengingatkan pentingnya respons kebijakan yang fleksibel. Langkah mitigasi cepat dan adaptif diperlukan oleh negara anggota.
Bantuan jangka pendek dari pemerintah disarankan bersifat terarah dan sementara. Fokus jangka panjang diarahkan pada penguatan ketahanan energi, stabilitas rantai pasok, dan integrasi ekonomi regional.
