Pemerintah Indonesia memperluas program uji coba digitalisasi bantuan sosial secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026.
Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bansos.
Integrasi sistem baru menggunakan pendekatan Digital Public Infrastructure yang menyatukan Identitas Kependudukan Digital dari Kemendagri dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) milik Kemkomdigi.
Skema ini dirancang memangkas birokrasi verifikasi sekaligus menjadi cetak biru Satu Data Indonesia.
Fokus pada Ekosistem Layanan Publik
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan proyek ini berfokus pada penguatan ekosistem layanan publik lintas instansi yang aman berbasis data.
Bappenas mengawal tata kelola data, Kemendagri memperkuat IKD, Kemkomdigi menyediakan infrastruktur pertukaran data, dan BSSN menjaga keamanan siber.
"Target akhirnya sederhana: masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima bantuan," ujar Mira dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Hambatan utama penyaluran bansos selama ini dipicu ego sektoral yang membuat data tidak terhubung, sehingga menimbulkan risiko data ganda dan verifikasi berbelit.
SPLP mendasari Portal Perlindungan Sosial Kemensos untuk memverifikasi data lintas lembaga secara instan tanpa memindahkan basis data asli.
Sistem ini juga memungkinkan masyarakat melakukan registrasi, memantau status pengajuan, hingga mengajukan sanggahan secara mandiri melalui fitur self-service.
Bagi yang belum familier dengan gawai, pemerintah menyediakan pendampingan petugas lapangan.
"Digitalisasi justru harus memperluas akses layanan dan mempermudah masyarakat," kata Mira.
Sebelum perluasan, sistem diuji coba di Kabupaten Banyuwangi sejak September 2025 hingga April 2026. Evaluasi dari proyek percontohan tersebut menjadi modal penyempurnaan sistem sebelum diterapkan lebih luas.
Kemkomdigi mengimbau warga waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program ini. Masyarakat diminta hanya memercayai informasi resmi melalui situs berdomain .
go. id dan mengabaikan tautan mencurigakan yang meminta data pribadi atau nomor rekening bank.
