Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran nasional sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI) pada Oktober hingga November 2026.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
>>> Yield Surat Utang Negara 17 Juni 2026 Turun Signifikan, Tenor 10 Tahun ke 6,88%
Saat ini, perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) telah berjalan sebagai proyek percontohan di 42 kabupaten/kota. Salah satunya Kabupaten Banyuwangi yang sudah menerapkan sistem tersebut lebih awal.
"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan.
Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia," kata Luhut.
Sebelum peluncuran masif, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung proyek percontohan pada 6-9 Juli 2026. Lokasi kunjungan masih dipilih antara Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.
>>> IHSG Rebound Dongkrak Kekayaan Pengusaha Terkaya Indonesia
Sistem baru ini berupa portal internet yang mengintegrasikan pendaftaran bantuan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pemindaian verifikasi wajah.
Inovasi ini memangkas durasi pendaftaran bansos dari 200 hari menjadi hitungan menit, serta meminimalkan biaya pengurusan warga dari Rp150.000 hingga hampir gratis.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar atau mengajukan sanggahan data.
"Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten.
>>> PPATK Ajukan Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar untuk 2027
Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.
Pemanfaatan basis data digital berbasis AI diproyeksikan meningkatkan akurasi penyaluran bansos dan dasar pengambilan kebijakan negara.
Perbaikan ketepatan sasaran data diestimasi membuka potensi efisiensi belanja negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun.
Realisasi penghematan bergantung pada kualitas data publik dan keberhasilan perluasan sistem, dengan kewajiban memiliki jejak audit yang jelas di setiap perubahan data.
>>> BP BUMN Rampingkan 216 Entitas Perusahaan Negara
Program ini merupakan kerja sama lintas instansi di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang dipimpin Luhut.
