Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyesuaian ini dilakukan setelah pemutakhiran data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi dipicu oleh perbedaan beban kerja dan jumlah penerima manfaat di tiap wilayah.
>>> Penjualan Mobil LCGC Anjlok 22,8 Persen pada Januari-Mei 2025
Insentif yang sebelumnya seragam akan disesuaikan dengan kondisi riil lapangan.
"Setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua," kata Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (15/6).
>>> Pemerintah Pantau Harga Minyak Dunia Pasca-Redanya Konflik AS-Iran
Penataan Jaringan Operasional
Perubahan data penerima manfaat juga berdampak pada penataan jaringan operasional. BGN membuka peluang melebur beberapa SPPG jika kuota penerima di suatu wilayah tidak terlalu besar.
"Kita akan menggabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti refokusi," ujar Agustina.
Penilaian kinerja ke depan tidak hanya berdasarkan jumlah layanan. BGN menyiapkan indikator baru untuk mengukur kualitas pelaksanaan program.
>>> 4 Zodiak yang Paling Menikmati Gaya Hidup Slow Living
Beberapa tolok ukur mencakup kualitas hidangan, pemenuhan standar gizi, dan keamanan pangan. Sistem baru ini diharapkan memacu peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
"Kita akan bikin beberapa komponen penilaian supaya tidak sekadar menghasilkan output lalu diberikan insentif, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan dan keamanan pangannya," kata Agustina.
>>> Kesepakatan AS-Iran Dorong Bitcoin Tembus US$ 65.900
Penyesuaian regulasi ini menjadi bagian dari penataan program MBG. Pemerintah terus melakukan refocusing data penerima dan efisiensi anggaran.
