Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menata ulang tata kelola ekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memicu komentar keras dari lembaga rating internasional, seperti Moody's dan S&P.
Mereka menilai langkah ini berisiko menimbulkan distorsi pasar, menurunkan kinerja ekspor, dan melemahkan sentimen investor.
>>> Polisi Perketat Pengamanan Hotel Timnas Iran di Los Angeles Jelang Lawan Selandia Baru
Namun, kritik tersebut tidak sepenuhnya rasional bila ditempatkan dalam konteks nyata Indonesia dan pengalaman negara lain.
Underinvoicing: Luka Lama yang Diabaikan Lembaga Rating
Data UN Comtrade menunjukkan adanya gap besar antara nilai ekspor Indonesia yang tercatat di pelabuhan domestik dengan nilai impor yang dilaporkan negara mitra.
Perbedaan ini bukan sekadar statistik, melainkan indikasi kebocoran devisa yang mencapai puluhan miliar dolar per tahun.
Selama bertahun-tahun, underinvoicing melemahkan fiskal, memperlemah cadangan devisa, dan membuat rupiah rapuh terhadap gejolak eksternal. Kebijakan BUMN Ekspor hadir sebagai structural reform untuk menutup celah tersebut.
Dengan sentralisasi invoice dan pengawasan ketat, devisa hasil ekspor dapat masuk ke sistem perbankan nasional.
Ironisnya, lembaga rating justru menilai kebijakan ini sebagai ancaman, padahal ia adalah solusi atas masalah yang selama ini mereka abaikan.
Industrialisasi: Agenda Strategis Indonesia
Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
Hilirisasi dan industrialisasi adalah agenda strategis untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing global.
Kebijakan BUMN Ekspor memastikan bahwa bahan mentah tidak lagi diekspor secara liar, melainkan diarahkan untuk mendukung industri dalam negeri.
Moody's dan S&P menilai kebijakan ini menurunkan fleksibilitas pasar.
Tetapi fleksibilitas tanpa arah hanya melanggengkan ketergantungan pada komoditas mentah. Industrialisasi membutuhkan disiplin kebijakan, dan kontrol ekspor adalah salah satu instrumen penting.
>>> Grup G Piala Dunia 2026: Belgia vs Mesir, Duel Sengit Tanpa Terkalahkan
Kritik lembaga rating yang mengabaikan kebutuhan industrialisasi Indonesia jelas tidak mempertimbangkan konteks pembangunan jangka panjang.
Rupiah: Pelemahan yang Produktif
Dalam logika pasar finansial, pelemahan mata uang sering dianggap negatif.
Namun bagi negara berkembang dengan basis manufaktur yang sedang tumbuh, depresiasi rupiah yang terkendali justru menjadi insentif ekspor.
Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global, sementara investor asing melihat peluang biaya produksi yang lebih rendah.
Kebijakan BUMN Ekspor memperkuat cadangan devisa, sehingga pelemahan rupiah tetap terkendali dan tidak berubah menjadi krisis.
Lembaga rating menilai pelemahan rupiah sebagai risiko, padahal dalam konteks Indonesia, ia adalah policy lever untuk mendorong ekspor dan industrialisasi.
Kritik mereka gagal membedakan antara pelemahan yang produktif dan pelemahan yang destruktif.
Belajar dari Malaysia, Chile, dan Korsel
Kebijakan serupa bukan hal baru di dunia. Malaysia menggunakan kontrol ekspor CPO untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung industri hilir minyak sawit.
