Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendesak pemerintah untuk segera merespons tuntutan unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan pengemudi ojek online pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurutnya, langkah itu penting untuk mengantisipasi meluasnya gerakan di tengah tren penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 14 Juni 2026, Andreas menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
"Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari ini merupakan bentuk ekspresi kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai aksi massa tersebut digerakkan oleh keresahan nyata terhadap sejumlah kebijakan pemerintah saat ini.
"Demonstrasi Jumat, 12/6 merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang 'genuine', diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek," tuturnya.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan meliputi desakan penurunan harga BBM, penolakan terhadap potensi militerisasi, serta revisi program unggulan seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
"Tuntutannya sederhana; turunkan harga BBM, revisi program-program unggulan pemerintah yang menyedot porsi besar APBN, dan tolak militerisasi yang mengancam demokratisasi," lanjut Andreas.
Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat demonstrasi sebagai kritik, tetapi menjadikannya momentum evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.
"Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak? Ini adalah alarm serius untuk pemerintah," tegasnya.
Andreas mengingatkan bahwa pengabaian terhadap tuntutan ini berisiko memperburuk stabilitas hubungan antara masyarakat dan penguasa.
"Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh," pungkasnya.
