Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi terkait isu keterlibatan prajurit dalam menangani aksi pembegalan.
Ia menegaskan bahwa institusinya tidak memiliki program khusus untuk penindakan pidana tersebut.
>>> Cara Cek Penerima PIP 2026 Melalui Laman Resmi SIPINTAR
Pernyataan itu disampaikan Maruli pada Rabu (10/06/2026). Keberadaan personel militer di beberapa wilayah secara tidak langsung membuat pelaku kriminal merasa gentar.
"Siapa yang mengurus begal? Enggak ada yang mengurus begal.
Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin.
Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, melihat tentara, enggak jadi. Seperti itu," ujar Maruli.
>>> Imigrasi Cekal Tyo Nugros ke Malaysia Akibat Piutang Negara
Peran TNI Sesuai Regulasi
Pihak Markas Besar TNI turut memberikan konfirmasi mengenai arahan pimpinan tertinggi terkait isu penanganan kriminalitas jalanan. Keterlibatan prajurit dipastikan tetap berjalan sesuai regulasi perbantuan kepada korps kepolisian.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menjelaskan bahwa Panglima TNI Agus Subiyanto tidak mengeluarkan instruksi khusus mengenai penanganan begal.
Hubungan operasional dalam menjaga keamanan publik selalu didasarkan pada mekanisme formal antarinstitusi.
"Dalam tugas OMSP disebutkan membantu tugas Kepolisian dalam menegakkan Kamtibmas. Hal ini atas permintaan Kepolisian yang disebut sebagai tugas perbantuan," ujar Nas.
Mabes TNI menyatakan kesiapannya memberikan dukungan operasional kapan pun dibutuhkan. Kebijakan ini selaras dengan program strategis Kementerian Pertahanan dalam perluasan basis pertahanan wilayah.
>>> Menteri Koperasi Bantah Isu Penggusuran SD di Ende untuk Proyek Koperasi
"Tidak ada instruksi khusus, tetapi Panglima TNI mendukung bila ada permintaan," ujar Nas.
Rencana penguatan teritorial sebelumnya telah dipaparkan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan aparat di sejumlah daerah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengaitkan kehadiran pos militer dengan penurunan angka kejahatan di tingkat kabupaten dan kota.
Pemerintah menargetkan pembangunan 750 Batalyon Infanteri Teritorial baru secara bertahap. Keberadaan pangkalan militer baru tersebut diklaim efektif memangkas ruang gerak pelaku kejahatan jalanan.
>>> Laba Bersih PT Nusa Palapa Gemilang Tbk Melonjak 45,4 Persen Sepanjang 2025
"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, begal dan kriminal di situ menjadi hilang di atas 50%," ujar Sjafrie.
