Pemerintah menemukan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis di Jakarta Pusat pada Kamis (11/6/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui masalah ini menyebabkan jumlah operasional dapur melonjak jauh dari target awal.
>>> Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8% Hingga 6,5% pada 2027
Lonjakan tersebut tercatat mencapai 27.877 titik dapur dari rencana awal pemerintah yang hanya menargetkan 21.000 titik SPPG.
Data dari Detik Finance menunjukkan pembengkakan hingga 6.877 titik akibat transaksi ilegal tersebut.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik.
Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Fenomena ini juga merambah hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
>>> Jadwal KRL Jogja-Solo 11 Juni 2026: Beroperasi Normal hingga Malam
Area 3T yang semula ditargetkan hanya sekitar 2.000 titik kini melambung menjadi 8.617 titik dapur.
Kementerian mencatat sebanyak 6.138 titik dari total dapur di wilayah 3T tersebut telah memegang Surat Keputusan pembangunan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, jumlah fisik SPPG yang benar-benar sudah selesai dibangun baru mencapai sekitar 1.700 titik.
"6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh (SK untuk pinjaman) di bank, ya?
Ya, taruh di bank.
Nah, ini ini padahal ini dari 2.000 menjadi 8.670 bengkak 6.138, yang sudah selesai 1.700," ujarnya.
>>> Investor Asing Borong 6 Juta Saham BBNI Senilai Rp21,16 Miliar
Temuan ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan ulang dan efisiensi pelaksanaan program bersama BGN serta kementerian terkait.
Langkah pembenahan ini mencakup restrukturisasi manajemen BGN yang saat ini dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang.
"Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita.
Oleh karena itu perlu waktu penataan ya," ucap Zulhas.
Proses pengaturan kembali program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan berjalan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan.
>>> Matematikawan Prediksi Timnas Belanda Juara Piala Dunia 2026
"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkasnya.
