Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa layanan BPJS Kesehatan harus sama bagi seluruh peserta tanpa memandang besaran iuran.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).
>>> Desain Vivo X Fold 6 Bocor ke Publik Jelang Peluncuran Akhir Juni 2026
Pemerintah menyoroti kekeliruan sebagian masyarakat yang menganggap iuran lebih tinggi berarti layanan lebih baik. Konsep BPJS adalah asuransi sosial berbasis gotong royong, bukan asuransi komersial.
“BPJS itu asuransi gotong royong. Ini bukan asuransi komersial.
Jadi sebenarnya secara konsep tidak benar kalau orang yang bayar lebih tinggi kemudian mendapat layanan lebih tinggi,” kata Budi.
Pola pikir kelas sosial di fasilitas kesehatan dinilai menghambat kesetaraan hak pasien. Budi menegaskan bahwa kelas 1 bukanlah kasta tertinggi, dan kelas lainnya bukan di bawahnya.
“Jadi bukan kelas 1 itu kasta tertinggi, lalu kelas lainnya dianggap di bawahnya. Dalam asuransi sosial, yang kaya maupun yang miskin harus mendapatkan layanan yang sama,” ujarnya.
>>> Jadwal KRL Solo Jogja 10 Juni 2026: Rute dan Tarif Lengkap
Bagi peserta yang menginginkan fasilitas tambahan, pemerintah mengarahkan untuk menggunakan asuransi swasta yang dikombinasikan dengan BPJS. Integrasi ini menjadi solusi peningkatan kenyamanan.
“Kalau merasa punya kemampuan lebih dan ingin fasilitas tambahan, bisa menggunakan asuransi swasta yang dikombinasikan dengan BPJS,” katanya.
Kebijakan ini sempat memicu kekhawatiran penurunan kualitas fasilitas. Namun, Budi menekankan fokus pada kepentingan ratusan juta peserta lainnya yang membutuhkan perlindungan kesehatan adil.
“Kalau kita hanya fokus pada segelintir peserta yang merasa dirugikan, jangan lupa ada ratusan juta masyarakat lain yang juga harus mendapatkan perlindungan kesehatan yang adil,” ujarnya.
>>> Idris Elba Bantah Pernah Terima Tawaran Jadi James Bond
Budi menganalogikan dengan pajak: meskipun membayar pajak lebih besar, fasilitas publik seperti jalan yang digunakan tetap sama. Perbedaan kontribusi tidak memberikan hak istimewa.
“Saya bayar pajak lebih besar, tapi apakah jalan yang saya lewati berbeda dengan jalan yang digunakan sopir saya?
Kan tidak,” kata Budi.
Sistem subsidi silang menjadi pilar utama operasional BPJS. Kelompok masyarakat mampu secara otomatis menopang pembiayaan warga kurang mampu.
“Yang kaya dan yang miskin harus mendapatkan layanan yang sama. Unsur keadilan dan pemerataan ada di situ.
>>> Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Papua dan Maluku per 10 Juni 2026
Itulah esensi dari asuransi sosial,” tegasnya.
