Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan laporan hasil survei pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pelaporan dilakukan pada Selasa (9/6/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi penyerahan rincian data survei tersebut.
"Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional.
Jadi, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke presiden detail," kata Luhut.
Survei ini merupakan evaluasi independen untuk mengukur dampak nyata operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap struktur ekonomi lokal.
Fokus utamanya adalah pelaku usaha mikro.
Temuan Positif: Keterlibatan UMKM Lokal
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menjelaskan survei bertujuan melihat apakah program MBG berhasil menciptakan ekosistem rantai pasok baru di daerah.
"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil.
Jadi, ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata, ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini," sebut Seto.
Data survei menunjukkan mayoritas pelaku usaha mitra komoditas pangan berada dalam wilayah administratif yang sama dengan pusat pelayanan.
"Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada.
Jadi, ini juga penting, bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada," ungkap Seto.
Selain penyerapan produk lokal, operasional harian program ini juga berhasil memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja utama.
"Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
Kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70%.
Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, adalah terutama bantuan permodalan untuk UMKM ini," tutup Seto.
