Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
Regulasi ini mengatur kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus untuk komoditas SDA strategis.
>>> Argentina Kalahkan Honduras 2-0 dalam Laga Uji Coba di Texas
PP tersebut disahkan pada 20 Mei 2026 dan diundangkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari yang sama.
Komoditas Awal dan Pelaksana
Berdasarkan Pasal 2, tata kelola ekspor untuk seluruh komoditas SDA strategis akan diatur pemerintah secara bertahap.
Tiga produk awal yang masuk dalam kebijakan ini adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.
>>> Transmart Full Day Sale Diskon Sepeda Listrik Hingga 25%
Pasal 3 menetapkan bahwa komoditas tersebut hanya boleh diekspor melalui BUMN ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
BUMN ekspor memiliki kewenangan menentukan harga jual dan menetapkan margin pada tingkat wajar sesuai regulasi.
"Komoditas SDA Strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal," bunyi Pasal 3 Ayat 1.
>>> Yura Yunita dan Glenn Fredly Hadirkan Dilema Persahabatan dalam Lagu Cinta dan Rahasia
Masa Transisi dan Evaluasi Kontrak
Pasal 7 membatasi masa persiapan ekspor melalui BUMN ekspor hingga 31 Desember 2026.
Artinya, ekspor satu pintu lewat PT DSI menjadi wajib mulai 1 Januari 2027.
Pemerintah menyediakan masa transisi sejak Juni hingga Desember 2026.
>>> 2K Umumkan Ekspansi Man of Honor untuk Mafia: The Old Country
Melalui Pasal 8, kontrak penjualan yang sudah ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 dan masih aktif akan dievaluasi oleh BUMN Ekspor.
