Presiden Hungaria Tamas Sulyok menolak desakan Perdana Menteri Peter Magyar untuk menanggalkan jabatannya pada Minggu (31/5) tengah malam.
Penolakan ini memicu ketegangan politik terbuka antara kepemimpinan lama dan baru di negara tersebut.
>>> Rupiah Menguat terhadap Mayoritas Mata Uang Global pada 1 Juni 2026
PM Magyar, yang menumbangkan mantan perdana menteri Viktor Orban dalam pemilu, menetapkan tenggat waktu tersebut sebagai upaya membongkar sistem negara sekuler non-liberal.
Namun, Sulyok memilih bertahan demi mematuhi norma konstitusi domestik dan Eropa melalui pesan video di Facebook.
Sulyok menegaskan bahwa peran konstitusional presiden berfungsi sebagai pengawas kekuasaan eksekutif. Mantan hakim mahkamah konstitusi tersebut menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru demi memajukan kepentingan negara.
>>> Wisatawan Padati Kota Tua Jakarta Barat, Tembus 31 Ribu Pengunjung
"Jabatan kepala negara mengharuskan saya untuk tetap bertahan," ujar Tamas Sulyok, Presiden Hungaria.
Penolakan ini direspons langsung oleh PM Magyar yang menyoroti rekam jejak sang presiden.
Menurut Magyar, Sulyok tetap bungkam saat Orban memperkuat konsolidasi kekuasaan, termasuk saat muncul skandal kekerasan anak di panti asuhan negara pada awal 2024.
"Tamas Sulyok tidak pernah membela mereka yang membutuhkan, tidak pernah membela mereka yang diserang, dan tidak pernah membela penegakan hukum," kata Peter Magyar, Perdana Menteri Hungaria.
>>> Jerome Powell Peringatkan Dampak Buruk Politisasi Bank Sentral AS
Konflik ini terjadi setelah Partai Tisza pimpinan Magyar meraih dua pertiga mayoritas kursi parlemen dalam pemilu 12 April lalu.
Kemenangan mutlak tersebut memberikan wewenang penuh bagi pemerintah untuk mengubah konstitusi secara langsung.
Di Hungaria, presiden dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan lima tahun dengan peran yang sebagian besar bersifat seremonial.
>>> Jerome Powell Kritik Campur Tangan Politik Terhadap Independensi The Fed
Kendati Orban telah memperkuat wewenang mahkamah konstitusi untuk melindungi posisi Sulyok hingga 2029, mayoritas mutlak parlemen milik Magyar dinilai mampu mengubah aturan tersebut.
