Dokumen rahasia Amerika Serikat yang dibuka sejak 2018 mengungkap intervensi besar Presiden Bill Clinton.
Ia mendesak Presiden Soeharto menyetujui kesepakatan Dana Moneter Internasional (IMF) saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada 9 Januari 1998.
>>> Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Non-USD untuk Kurangi Ketergantungan pada Dolar
Langkah diplomatik melalui sambungan telepon tersebut dinilai memicu kerugian besar bagi stabilitas nasional. Hal itu juga membuka jalan bagi runtuhnya kekuasaan Orde Baru.
Clinton secara personal meminta Indonesia berkomitmen penuh pada ketentuan finansial global. Tujuannya untuk mempertahankan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara.
"Pak Presiden, saya ingin bicara secara personal. Saya mengikuti perkembangan situasi di Indonesia.
Saya tahu itu sangat sulit. Tapi, Amerika percaya peran besar Indonesia di kawasan.
Maka, kami percaya peran penting itu dan mendukung sepenuhnya lewat program IMF," ujar Bill Clinton.
Clinton kemudian menginstruksikan jajarannya untuk mengawal negosiasi secara ketat. Hal itu agar tim ekonomi Indonesia tidak beralih ke strategi pemulihan alternatif lain.
>>> Lenovo Rilis Empat Monitor Gaming LOQ Baru Mulai Rp1,6 Jutaan
"Saya memahami direktur IMF Camdessus akan berada di Jakarta dalam waktu singkat. Maka, saya mendesak Anda dan tim ekonomi Anda untuk bekerja sama secara erat dengannya.
Saya akan segera mengirim sekretaris Departemen Keuangan Larry Summers untuk berkonsultasi dengan tim ekonomi Anda," lanjut Bill Clinton.
Tekanan langsung dari Washington tersebut ditanggapi oleh pemimpin Indonesia. Soeharto menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan lembaga donor internasional itu.
"Terima kasih atas pandangannya. Saya segera bertemu dengan IMF pada 15 Januari 1998.
Saya mengapresiasi bantuan Anda [... ]," balas Soeharto.
Menurut catatan Rosidi Rizkiandi dalam buku Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi (2016), Soeharto sempat meragukan efektivitas formula ekonomi dari IMF.
>>> Bahlil Lahadalia Penasaran dengan Pencipta Lagu Viral MBG Mas Bahlil Ganteng
Pemerintah Indonesia bahkan sempat menunjuk ekonom Amerika Serikat, Steve Hanke, untuk menerapkan Currency Board System (CBS) guna mengunci nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara tetap.
Kebijakan mandiri tersebut memicu kemarahan besar dari pihak IMF dan pemerintahan AS. Langkah itu dinilai dapat mengamankan posisi politik Orde Baru.
"IMF dan pemerintah AS marah," kata Steve Hanke.
Akibat gelombang tekanan barat yang tidak kunjung berhenti, rencana penerapan sistem mata uang independen itu akhirnya dibatalkan.
Indonesia resmi menandatangani paket pinjaman senilai US$43 miliar pada 15 Januari 1998.
Di sisi lain, isu internasional seperti tragedi kemanusiaan Santa Cruz di Timor Timur pada 1991 turut memperburuk relasi politik kedua negara.
>>> Naomi Osaka Hadapi Iva Jovic di Babak Ketiga Prancis Terbuka 2026
Hal itu terjadi menjelang lengsernya Soeharto pada Mei 1998.
