Mayoritas masyarakat Indonesia menuntut transisi energi bersih tidak membebani ekonomi publik.
Aspirasi ini terungkap dalam jajak pendapat nasional yang melibatkan 1.015 responden dari 34 provinsi pada Sabtu (13/6/2026).
>>> Hundred Hoo Haa Cup 2026 Resmi Ditutup, 647 Pertandingan Digelar
Data survei dipaparkan dalam Diskusi Panel #EnergiMasaKini di ajang INVIRO Exhibition 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.
Acara ini digagas oleh Generasi Energi Bersih Indonesia bersama The Climate Reality Project Indonesia.
Hasil jajak pendapat menunjukkan 91,2 persen responden menghendaki energi bersih yang ekonomis. Hanya 6,9 persen yang rela membayar lebih mahal.
Dukungan publik terhadap program transisi energi melonjak hingga 76,1 persen jika tarif listrik dipastikan turun atau minimal stabil.
Kelompok Generasi Z dan milenial mendominasi partisipan survei dengan persentase 87,6 persen.
Tingkat literasi publik mengenai kebijakan energi masih minim.
>>> Prancis Hadapi Senegal di Piala Dunia dengan Kerendahan Hati
Sebanyak 41,2 persen responden belum pernah mendengar Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) maupun Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Selain itu, 73,7 persen publik tidak memahami isi dokumen kebijakan tersebut. Sementara 38,4 persen mengaku kesulitan mengakses informasi energi di daerah mereka.
Kampanye Surat Terbuka untuk Gubernur
Ketua Nasional Generasi Energi Bersih Indonesia, Ilham Maulana, menyebut data polling sebagai mandat sosial yang nyata.
"Ketika 91,2% warga menyuarakan hal yang sama, itu menunjukkan tuntutan kuat agar transisi energi berkeadilan diwujudkan melalui ruang partisipasi publik yang lebih bermakna," ujarnya.
Bersamaan dengan ekspos data, Gerakan #EnergiMasaKini mendeklarasikan kampanye surat terbuka bertajuk Dear Governor.
Surat ini ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia sebagai bagian dari Global Weeks of Action 2026.
>>> Argentina Hadapi Aljazair pada Laga Pembuka Grup J Piala Dunia 2026
Kampanye dilatari oleh persepsi 58,2 persen responden yang menganggap komitmen pemerintah daerah baru sebatas wacana.
Di sisi lain, 61,3 persen pemuda merasa keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan energi hanya bersifat formalitas, padahal 93,4 persen siap berpartisipasi aktif.
Policy and Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia, Ari Wijanarko, menegaskan perlunya langkah nyata dari pemimpin daerah.
"Pemerintah daerah perlu memastikan reformasi RUED berjalan transparan, melibatkan anak muda, serta menghadirkan energi bersih yang terjangkau," katanya.
Surat terbuka Dear Governor melayangkan tiga tuntutan konkret. Pertama, perlindungan tarif listrik rumah tangga dalam revisi RUED.
Kedua, keterlibatan substantif generasi muda di bawah 35 tahun dengan hak suara penuh.
>>> Nico Paz Batalkan Rencana Kembali ke Real Madrid, Pilih Bertahan di Como
Ketiga, digitalisasi dokumen RUEN dan RUED dalam bahasa mudah dipahami maksimal enam bulan setelah surat diterima.
