Perempuan dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Melalui kerajinan benang tenun dan pengelolaan lahan semai, peran mereka menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi restoratif.
>>> Hundred Hoo Haa Cup 2026 Resmi Ditutup, 647 Pertandingan Digelar
Upaya memperkuat peran perempuan tersebut ditampilkan dalam pameran bertajuk "Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur".
Acara ini digelar di Tugu Kunstkring, Jakarta, mulai 13 hingga 27 Juni 2026.
Selain menyajikan kekayaan budaya NTT berupa kain tenun, kuliner, dan rumah adat, agenda ini juga menjadi wadah diskusi dan lokakarya.
Selama pameran, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari bersama Penabulu-Oxfam menyelenggarakan Dialog Kunstkring.
Diskusi panel tersebut melibatkan pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat.
Mereka berkumpul untuk merumuskan peta jalan bersama mengenai kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, serta pemberdayaan perempuan dalam ekosistem ekonomi restoratif.
“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” kata Yori Antar, pendiri Yayasan Uma Nusantara yang menjadi inisiator pameran Weaving Wonders.
Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kebijakan dan kesenjangan investasi.
Berdasarkan laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp892 triliun hingga tahun 2045 demi menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif.
>>> Prancis Hadapi Senegal di Piala Dunia dengan Kerendahan Hati
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memicu kolaborasi lintas sektor. Kerja sama ini harus melibatkan pihak swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, LSM, investor, donor, hingga lembaga filantropi.
Wilayah NTT sendiri kini menjadi pusat perhatian bagi berbagai program keberlanjutan. Langkah ini diambil karena kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang membutuhkan perhatian khusus.
Data BPS per Februari 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di NTT mencapai 17,5%.
Selain kemiskinan, prevalensi stunting di wilayah ini juga menyentuh angka 31,4%, berada di atas rata-rata nasional.
Persoalan lain yang masih membayangi adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masalah perdagangan manusia.
“Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi.
Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah,” Kata Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan.
Kontribusi Perempuan dan Hak Kelola Hutan
Di tengah tantangan tersebut, produktivitas perempuan di NTT tergolong tinggi.
