Pemerintah memutuskan menata ulang program Makan Bergizi Gratis selama satu bulan. Langkah ini diambil setelah ditemukan lonjakan jumlah titik dapur umum yang memicu pemborosan anggaran negara.
Temuan Pembengkakan Titik Dapur
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah titik operasional melonjak drastis melebihi target awal.
>>> Gajah Tunggal Luncurkan Zeneos Starize Ukuran Baru di Jakarta Fair 2026
Rencana awal pemerintah hanya menetapkan 21.000 titik. Namun, realisasi di lapangan mencapai 27.877 titik.
Artinya, terjadi pembengkakan sebanyak 6.877 titik.
"Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik.
Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan dalam rapat di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Lonjakan ini berdampak langsung pada pembengkakan alokasi dana operasional bulanan. Zulkifli Hasan memperkirakan tambahan biaya mencapai Rp12 triliun per tahun.
"Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Rp12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
Perombakan Manajemen dan Pelanggaran Tata Kelola
Presiden Prabowo Subianto merespons cepat temuan ini dengan mengganti manajemen lembaga pengelola program.
>>> Vivo Siap Luncurkan X Fold 6 dengan Chip MediaTek dan Baterai 7.000 mAh
"Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita," kata Zulkifli Hasan.
Selain masalah jumlah titik, ditemukan pelanggaran dalam mekanisme pengadaan logistik. Aturan mewajibkan SPPG mengambil bahan baku dari desa setempat, namun banyak yang tidak sesuai.
"Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola.
Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut," tutur Zulkifli Hasan.
Penyediaan bahan baku seharusnya memanfaatkan jaringan usaha milik desa dan koperasi. Tim lapangan menemukan banyak pelanggaran dalam praktik pengadaan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan melakukan verifikasi faktual sebelum menutup titik ilegal.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata," ucap Prasetyo Hadi.
>>> Kemendikdasmen Gandeng UMSU dan UNPRI Dorong Bahasa Indonesia Go International
Proses evaluasi berjalan tanpa menghentikan penyaluran bantuan pangan. Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga mutu pelayanan selama pembenahan internal.
Seluruh aspek operasional, termasuk fasilitas kendaraan dan dana insentif harian pengelola dapur, menjadi objek pemeriksaan. "Di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan," ujarnya.
Pemerintah juga akan meninjau kelayakan sekolah penerima manfaat agar alokasi anggaran tepat sasaran. Sekolah yang tidak prioritas akan dikurangi bantuannya.
"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak," ungkap Prasetyo Hadi.
Fokus penyaluran program diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal," paparnya.
Badan Gizi Nasional bersama kementerian terkait kini menyusun regulasi baru untuk memastikan rantai pasok bahan makanan kembali ke ekosistem desa.
>>> OpenAI Luncurkan Mode Belajar ChatGPT untuk Edukasi Interaktif
Audit terhadap 27.877 titik dapur dijadwalkan selesai dalam waktu dekat.
