Usulan Dua Daerah yang Bakal Jadi Kabupaten Terkaya di DIY Jika Segera Dilakukan Pemekaran! Ini Alasan Pemerintah Pilih Sleman dan Gunungkidul
Sebagai destinasi pariwisata dan pusat pendidikan, Provinsi Yogyakarta telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah penduduknya.
Menurut data BPS pada tahun 2022, jumlah penduduk provinsi ini mencapai 3.761.870 jiwa. Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 4.073.907 jiwa.
Pertumbuhan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Yogyakarta sebagai pusat kegiatan dan pengembangan di wilayah tersebut.
Meskipun pariwisata di Yogyakarta masih menghadapi tantangan akibat pandemi, perkembangan ekonomi di provinsi ini tetap pesat.
Wacana dua kabupaten DIY yang Bakal Lakukan Pemekaran
1. Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten yang diusulkan untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru (DOB). Saat ini, kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 1.485,36 km2, yang merupakan 46,63 persen dari luas keseluruhan provinsi.
Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa. Slamet S.Pd., MM., mantan anggota DPRD DIY, mengusulkan pemekaran wilayah ini menjadi Kabupaten Gunungkidul Timur dan Kabupaten Gunungkidul Barat.
Kabupaten Gunungkidul Timur mencakup wilayah Ngawe, Karangmojo, Girisubo, Ponjong, Rongkop, Semanu, Tepus, Semin, dan Tanjungsari. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul Barat terdiri dari Gedangsari, Nglipar, Playen, Paliyan, Patuk, Panggang, Saptosari, Wonosari, dan Purwasari.
2. Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman, salah satu daerah di Provinsi Yogyakarta, juga menjadi sorotan terkait isu pemekaran wilayah. Meskipun isu tersebut telah meredup dalam beberapa waktu terakhir, terdapat kecenderungan untuk melakukan pemekaran di wilayah tertentu, seperti Kecamatan Depok.
Kecamatan Depok memiliki potensi untuk dimekarkan karena memiliki luas wilayah yang cukup besar, mencapai 35,55 km2. Namun, menurut sebuah skripsi berjudul "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menjadi Kota Berdasarkan PP No. 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah" yang diunggah di laman ugm.ac.id, hasil analisis menyimpulkan bahwa Kecamatan Depok belum memenuhi standar nilai yang diperlukan untuk melakukan pemekaran. Berdasarkan indikator yang ada, nilai keseluruhannya hanya mencapai 308, sedangkan standar minimal yang dibutuhkan adalah 320.
Meskipun terdapat usulan pemekaran wilayah ini, perlu ditekankan bahwa kabar tersebut masih dalam tahap usulan dan belum mendapatkan perhatian serius.
Proses pemekaran wilayah memerlukan pertimbangan yang matang serta kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut akan memberikan manfaat dan hasil yang positif bagi masyarakat setempat.
