Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras informasi yang beredar pada Minggu, 7 Juni 2026, terkait penghentian penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu penutupan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat keterbatasan anggaran dipastikan tidak benar.
>>> Harga Emas Antam Diprediksi Fluktuatif, Rentan Koreksi ke Rp2.708.000
Manajemen BGN menegaskan bahwa kebijakan penghentian layanan tersebut tidak pernah dikeluarkan secara resmi.
Program prioritas pemerintah ini tetap berjalan normal di seluruh wilayah.
Penjelasan Kepala BGN
Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa operasional dapur MBG di berbagai daerah tetap berjalan tanpa ada instruksi penutupan dari pusat.
"Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar," kata Nanik.
>>> 75 Nama Bayi Laki-Laki Lahir Muharram 3 Kata dan Artinya
Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional.
Pihak otoritas mengakui munculnya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran.
Namun hal tersebut diklaim tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan jangkauan gizi masyarakat.
Imbauan untuk Mitra
Guna menghindari disinformasi, BGN mengimbau seluruh pengelola SPPG, yayasan, mitra pelaksana, hingga penyuplai logistik untuk selalu menyaring informasi dari saluran komunikasi resmi pemerintah.
>>> BTN Perkuat Manajemen Risiko di Tengah Tantangan Industri Perbankan
"Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi," ujar Nanik.
Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional.
Langkah koordinasi intensif terus diperkuat bersama pemangku kepentingan.
Hal ini untuk memastikan hak seluruh penerima manfaat atas pasokan makanan bergizi tetap terpenuhi tanpa hambatan.
>>> Kejaksaan Agung Teliti Aliran Dana Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis
"Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya," kata Nanik.
