Apa Itu UU Perlindungan Data Pribadi? Ada Isi UU PDP Lengkap dengan Sanksi, Larangan dan Jenis Data

Apa Itu UU Perlindungan Data Pribadi? Ada Isi UU PDP Lengkap dengan Sanksi, Larangan dan Jenis Data

UU PDP--iatickphoto

Isi UU Perlindungan Data Pribadi

Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan undang-undang yang ditetapkan sebagai panduan hukum mengenai perlindungan data pribadi Indonesia.

Dalam salinan draf RUU PDP yang baru disahkan, pada Selasa 20 September 2022 dilansir dari Detik, diketahui bahwa terdapat empat hal yang dilarang.


Berikut ini 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut UU PDP:

  1. Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).
  2. Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).
  3. Larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).
  4. Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. (Pasal 66 UU PDP).

Berikut ini sanksi bagi yang melanggar keempat hal di atas menurut UU PDP:

  1. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  2. Sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  3. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  4. Sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar. (Pasal 68 UU PDP).

2 Jenis Data Pribadi Menurut UU Perlindungan Data Pribadi

a. Berikut ini jenis-jenis data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

  1. Data pribadi yang bersifat spesifik:
  2. Data dan informasi kesehatan
  3. Data biometrik
  4. Data genetika
  5. Catatan kejahatan
  6. data anak
  7. Data keuangan pribadi
  8. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Data pribadi yang bersifat umum:

  1. Nama lengkap
  2. Jenis kelamin
  3. Kewarganegaraan
  4. Agama
  5. Status perkawinan
  6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

***

Sumber:

BERITA TERKAIT

UPDATE TERBARU