Kepala BNPB Bakal Lockdown Daerah Zona Merah Penyebaran PMK: Tidak Boleh Ada Pergerakan Hewan ke Daerah

Kepala BNPB Bakal Lockdown Daerah Zona Merah Penyebaran PMK: Tidak Boleh Ada Pergerakan Hewan ke Daerah

Kepala BNPB Bakal Lockdown Daerah Zona Merah Penyebaran PMK: Tidak Boleh Ada Pergerakan Hewan ke Daerah-Shira-Twitter @Leeyongbooki

SINERGIANEWS.com – Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia kian hari kian mengkhawatirkan meskipun pemerintah telah menyediakan vakasinasi darurat. Pemerintah juga memiliki rencana untuk memberlakukan lockdown.

Hal ini dikatakan oleh Letjen TNI Suharyanto selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lockdown akan diberlakukan kepada provisi yang kecamatannya sudah terinfeksi lebih dari 50 persen.


"Ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain. jadi semuanya di-lockdown," kata Suhartoyo ada 25 Juni 2022.

Baca juga: Jadwal MotoGP Belanda 2022 Hari Ini Live di Trans7: Fabio Quartaro Start dari Posisi Kedua

Dengan penerapan lockdown ini diharapkan dapat sedikit meredam adanya pernularan dari wabah PMK. Pemerintah juga saat ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wabah PMK ini karena musim kurban yang makin dekat.



Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan terus waspada. Akan ada perbedaan khusus tentang mobilisasi hewan ternak satu titik ke titik lain, terutama di daerah-daerah yang zona merah PMK.

Baca juga: Kunci Jawaban Shopee Tebak Kata Tantangan Harian, Hari Ini Minggu, 26 Juni 2022 – Koin Shopee Weekend

Pembentukan Satgas PMK di masing-masing daerahuntuk melakukan pendataan dan memastikan dokter hewan serta otoritas veteriner yang ada di daerah masing-masing untuk dapat segera bertugas di daerah.

Kemudian pemerintah akan melakukan pendataan kebutuhan vaksin dan juga tenaga vaksinator karena Kementerian Pertanian pada akhir minggu ini akan melaksanakan vaksinasi PMK.

Baca juga: Covid Kembali Melonjak, Luhut Pertimbangkan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan Perjalanan

"Selanjutnya apabila ada apabila kebutuhan hewan kurban tidak bisa terpenuhi, tidak perlu memobilisasi hewan ternak antardaerah. ini memang tidak mudah memberikan penjelasan kepada masyarakat, Tapi ini sudah keputusan pemimpin negara. sehingga mohon masing-masing wilayah, masing-masing daerah, mengikuti kebijakan ini," papar Suharyanto.

Sumber:


BERITA TERKAIT

UPDATE TERBARU