Rabu, 11 November 2020

Pasca Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Lafran Pane, HMI Sekarang Bisa Apa?

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.” (Ir. Soekarno)

Sebagaimana kutipan pidato Sang Proklamator di atas, generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan hendaknya mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan sebagai spirit kita saat ini dalam usaha tiada henti mewujudkan masyarakat adil makmur. 

Menghargai jasa para pahlawan tidak cukup jika hanya mengabadikan nama mereka menjadi nama jalan ataupun sekedar dalam penamaan fasilitas umum. Menghargai jasa para pahlawan juga tidak harus dengan meniru utuh  apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu dengan ikut mengangkat senjata.

Justru mengharagai jasa mereka bisa dilakukan lewat hal-hal kecil. Misalnya dengan menjadikan mereka sebagai teladan kita serta menghayati dan menerapkan pesan-pesan mereka di kehidupan kita sehari-hari.

Memasuki tahun ketiga semenjak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada salah satu pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ayahanda Lafran Pane oleh Presiden Joko Widodo, pertanyaan timbul di benak kita selaku penerusnya, bisa apa kita hari ini? Perlu kiranya bagi kita selaku penerusnya di organisasi HMI untuk coba merefleksikan kembali semangat juang beliau dahulu dalam mendirikan himpunan ini.

Apakah betul kita telah mewarisi semangat juang beliau dalam menghidupkan dan membesarkan HMI? Ataukah tindakan kita hari ini justru membuat malu organisasi “yang katanya” merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia?

Penulis teringat dengan novel “Merdeka Sejak Hati” karya Ahmad Fuadi yang mengisahkan perjalanan hidup Lafran Pane. 

Pada novel ini, dikisahkan bahwa Ayahanda Lafran Pane dalam perjalanannya ketika hendak mendirikan organisasi bagi para mahasiswa Islam banyak sekali menemui hambatan. 

Mulai dari bayang-bayang pasukan penjajah yang masih stay di Indonesia, minimnya dukungan, hinaan dan pandangan sinis dari para mahasiswa yang hedonis waktu itu, hingga kecurigaan dari beberapa pihak yang menganggap ada maksud terselubung dalam mendirikan organisasi HMI. 

Terlepas dari segala rintangan yang ia alami, hal yang sepatutnya menjadi teladan bagi kader-kader HMI saat ini adalah kembali merenungi betapa beratnya perjuangan beliau dalam mendirikan organisasi yang sejak dahulu telah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berproses dan belajar. 

Kita seharusnya sedikit menumbuhkan “rasa malu” kepada beliau akan jasa-jasanya bagi bangsa dan himpunan ini. Miris memang jika kita melihat perilaku beberapa kader saat ini yang hanya menjadikan organisasi HMI sebagai batu loncatan dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan pribadinya. 

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang diimpikan oleh Ayahanda Lafran Pane dahulu yaitu untuk menjadikan HMI sebagai organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengangkat derajat Umat Islam.

Begitupun dengan sikap rendah hati beliau yang dikisahkan dalam novel ini kiranya juga menjadi tamparan bagi kader-kader saat ini yang begitu tinggi ego dan nafsunya dalam mengincar posisi tertentu di struktural HMI. Ayahanda Lafran Pane dalam perjalanannya membesarkan HMI berlaku sangat sederhana dan tidak ingin dipuji berlebihan. 






Bahkan dengan rendah hatinya beliau pernah menyerahkan pucuk pimpinan HMI kepada seseorang yang menurutnya lebih layak mengisi posisi tersebut tanpa merasa dirinya direndahkan. 

Ini mengindikasikan bahwa beliau benar-benar ikhlas dalam mendirikan organisasi ini tanpa mengharap beliau akan mendapat feedback dari usahanya ini.

Mengutip pesan beliau, “Kemanapun kau berkiprah tidak ada masalah. Yang penting adalah semangat Keislaman-Keindonesiaan. Itu yang harus kau pengang terus.” Dari kalimat ini, kita sebagai generasi penerus idealnya haruslah mengesampingkan ego dalam berproses dan belajar bersama di himpunan ini. 

Semangat Keislaman-Keindonesiaan yang disusung mengindikasikan bahwa kita dalam berjuang haruslah disertai dengan sikap yang tulus dan ikhlas. Hanya dengan sikap inilah, HMI akan terus ada dan turut andil dalam persaingan dunia kontemporer yang makin rumit ini. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk terbinanya kualitas insan cita demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Merdeka sejak hati, Islam sejak nurani, Yakin Usaha Sampai

Bahagia HMI

Selamat Hari Pahlawan Nasional


Ammar Mahir Hilmi 

Kader HMI Cabang Yogyakarta

Jumat, 26 Juni 2020

RUU HIP Harus Di Batalkan Jangan Di Tunda

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mengutamakan proses penanganan Virus Covid–19. Di saat pandemi Covid seperti saat ini, Rancangan Undang–undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak seharusnya dibahas, karena dikhawatirkan akan memunculkan Polemik dalam masyarakat. 

Pancasila sudah selesai kita sepakati sebagai dasar negara Indonesia, sehingga jangan ada lagi pembahasan ulang yang membingungkan rakyat. Segala elemen bangsa dahulu telah bermufakat dan bersatu mengutuhkan diri untuk mengamalkan dan menjaga pancasila. Jika RUU HIP ini tetap dibahas, dengan sendirinya membongkar pondasi bangsa, dan bisa meruntuhkan bangunan bernegara kita.

Sejarah telah membuktikan kesaktian pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia yang begitu beragam. Begitu banyak suku, ras, dan agama di dalamnya hidup nyaman dan damai. 

Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini apa kiranya motivasi Dewan Perwakilan Rakyat mencoba membuat usulan Rancangan Undang - undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), apa pentingnya pembahasan RUU HIP saat ini, sehingga dengan sangat jelas terlihat seakan memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi bangsa yang sedang berjuang melawan pandemi.

Menurut penulis, Pancasila sudah final dan tidak perlu ada bahasan lagi, selain bagaimana kita mencoba mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Dan disini pemerintah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar agar Pancasila tetap terjaga dan menjadi budaya keseharian seluruh masyarakatnya. Walau zaman berubah, Pancasila diharapkan dapat menjawab tantangan zamannya, tanpa harus kehilangan identitas sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia.

Dan jika di lihat dari perspektif hukum, Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan sangat membingungkan, karena akan menempatkan Pancasila berada dibawah Undang-undang lain. Dalam hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, bahkan Posisinya berada lebih tinggi dari Undang – undang Dasar. Ketika Pancasila di bahas menjadi Undang – undang maka otomatis membuat Pancasila terdegrasdasi, dan dikhawatirkan berpotensi terjadi penafsiran tunggal, yang artinya mengulangi kesalahan Orde Baru. 

Sekali lagi harus dipertegas, agar kita bersama dapat memahami bahwa sejatinya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar dalam masyarakat, kita hanya perlu merawatnya saja. Sehingga tidak diperlu penafsiran ulang oleh siapapun apalagi oleh lembaga tunggal. Sebab, ketika Pancasila ditafsirkan secara tunggal, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan sang penafsir  itu, akan tereliminasi dan dikatakan tidak pancasilais-tidak sesuai dengan pancasila.

Seandainya Rancangan Undang – undang  ini dipaksakan untuk tetap dibahas dikhawatirkan kedepan, tidak hanya menimbulkan polemik, namun berpotensi memunculkan benturan antar elemen bangsa bahkan pertumpahan darah. Sebab dalam Draf termaktub Trisila dan Ekasila yang terkesan mengabaikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang telah jelas disebutkaan di dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dan penting untuk dipahami, bahwa untuk membuat Undang – undang Pancasila, sesuai dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2011 tidak jelas, sebab semua Undang – undang lain hanyalah sebagai turunan dibawah Pancasila, Sehingga jelas tidak ada dasar hukum diatas Pancasila yang memberi legitimasi membuat Undang – undang untuk Pancasila. 

Ini adalah kesalahan, maka dari itu pembahasan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)  harus dibatalkan, tanpa perlu menunggu atau menunda. Keputusan itu harus segera direalisasikan guna meredam keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengirimkan surat presiden sebagai tanda persetujuan terhadap pembahasan legislasi Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, Draf Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut adalah sepenuhnya inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, jadi pemerintahan tidak ikut campur sama sekali. 

Pak Jokowi menambahkan dirinya belum mengetahui arah kandungan yang dimuat dalam Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Menurutnya, pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap agenda pembahasan Undang – undang.

Sedari awal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ini sudah bermasalah karena berusaha membongkar ulang pondasi berbangsa kita yang telah disepakati dan tertanam sejak awal bangsa ini berdiri. Ditambah lagi tidak jelas secara hukum karena membuat tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Yang semua itu berpotensi membuat polemik bahkan perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghindari potensi terburuk itu terjadi, semua elemen bangsa harus bermufakat untuk membatalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut. Jangan hanya ditunda, tapi dengan tegas harus dibatalkan.


Penulis, 
Exsel Ramadani Sihite
Kabid PPPA komisariat ahmad dahlan

Minggu, 20 Januari 2019

Quo Vadis BPL: Moral Force dan Political Force
Ilustrasi: SGT/sinergianews.com
”Mempelopori sebuah gerakan pemikiran yang mempertautkan dengan kepentingan sosial yang nyata” (Mansour Faqih)

Quo Vadis BPL (Badan Pengelola Latihan) Cabang Yogyakarta? Pertanyaan ini hadir dan datang dari keadaan serta kondisi disorientasi yang dialami dalam sebuah perkaderan HMI. Ada apa? Kenapa? Dan bagaimana BPL HMI Cabang Yogyakarta? Tulisan ini akan mencoba sedikit mengulas turbulensi perkaderan HMI dengan menekankan pada peran fasilator atau praktisi perkaderan HMI yaitu BPL. Karena BPL merupakan salah-satu “katalisator” dan “suksesi” perkaderan. Maka besar harapan dan tinggi keinginan tulisan ini menjadi refleksi bersama untuk melihat zona-zona kemacetan perkaderan (break zone).

Berdasarkan pedoman dasar Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam, “Latihan kader pada hakekatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentukan watak, pola pikir, visi, orientasi dan wawasan ke-HMI-an paling elementer. Tujuan, cita-cita, serta harapan ini tentu sangat mulia, demi membangun dunia yang lebih ramah bagi manusia. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rekayasa-rekayasa perkaderan. Salah satu faktor pendukung yang penting adalah fasilitator-fasilitator (BPL) yang mencurahkan konstrasi pemikiran pada pengembangan kualitas kader.

Namun ada fenomena yang begitu mengilukan dan menggelisakan tentang sikap perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, yaitu sikap  perkaderan yang vis a vis antara kader dengan elit-elit struktural. Meminjam istilah Paulo Freire opptesor-oppresed. Kader secara kebutuhan dasar (basic need) memerlukan, mengingingkan, serta mengharapakan ruang-ruang untuk mengakses referensi-referensi kemanusiaan, dengan adanya kemauan untuk menyemai pendidikan kritis menuju kesadaran humanis.

Disisi lain, elit-elit struktural HMI Cabang Yogyakarta seakan “tidak mau” atau “tidak tau” fungsinya untuk mendistribusikan keinginan dan kebutuhan  kader. Adalah BPL yang sejatinya fasilitator kader untuk membangkitkan dan mengembangkan kesadaran kritis kader, guna memenuhi kebutuhan zaman akan hadir pemimpin-pemimpin yang mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Akan tetapi, BPL sebagai “sokoguru” perkaderan HMI malah absen dan kehilangan fungsinya fasilitator. Hal ini bisa dibuktikan dengan minim dan sedikit sekali agenda BPL yang dijalankan untuk memenuhi hak-hak perkaderan.

Apa itu hak-hak perkaderan? Yaitu suatu perkaderan dengan wacana dan gagasan yang mendorong  tindakan-tindakan emansipatif demi percerdasan, humanisasi, dan komitmen yang besar atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Yang terjadi malah agenda perkaderan yang penuh dengan “banalitas-formalitas”. Mulai dari basic training ( LK 1) intermaiate traning ( LK 2) hingga advance training ( LK 3). Semua jenjang perkaderan di HMI penuh dengan nuansa “simplikasi” yang kental dan muram.

Dengan tegas HMI menyatakan diri sebagai organisasi kader dengan horizon-horizon perjuangan umat, bangsa dan kemanusiaan universal. Yang berarti HMI menunjukan keseriusannya dalam membina pemimpin-pemimpin masa depan. Andai kata keseriusan tersebut ingin tetap dijaga dan memang harus dirawat, maka dalam wilayah perkaderan HMI harus menghilangkan “banalitas-formalitas” perkaderan.

BPL Guru Perkaderan, antara Mitos dan Bencana.
Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) lahir pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2004 yang bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal, tanggal kelahiran ini berdasarkan waktu pelantikan pengurus Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LPL HMI) periode pertama (2004 - 2006) sekaligus terakhir untuk Bakornas LPL HMI. Awalnya BPL bernama LPL, baru pada Kongres XXV HMI di Makassar tahun 2006 LPL berubah nama menjadi BPL. Perubahan nomenklatur LPL menjadi BPL bukan sekedar perubahan nama, tetapi terkait dengan perubahan sistem dan kebijakan perkaderan HMI”.

Sejak terbentuk BPL Yogyakarta tahun 2010 - 2011, hingga Direktur/Ketua Umum BPL yang terpilih 2019 - 2020 Awaluddin Aras, masih meninggalkan tanda tanya, apakah BPL HMI Cabang Yogyakarta akan baik-baik saja? Masihkah Quo Vadis perkaderan terjadi? Nalar macam apa yang akan dilegitimasikan dalam mengimplementasikan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta? Mencoba mengurai benang merah yang kusut dari kondisi dan keadaan disorientasi BPL HMI saat ini.

BPL teribaratkan seorang guru atau pengajar yang ikhlas dan murni untuk belajar bersama muridnya, yang bertanggung jawab untuk memobolisasi kecerdasan, mendorong arus inteletuil, membangkitkan gerakan penyadaran serta  menjadi panutan yang bisa dicontoh. Juga diasumsikan tidak menerima pamrih politik, karena seharusnya pada BPL inilah terkandung  moral force  bukan  political force.

Apa itu moral force dan political force? Moral force adalah suatu usah untuk menciptakan ruang guna mewujudkan dan merealisasikan cita-cita, harapan dan tujuan perkaderan, sebagai keyakinan bagi masyarakat, bangsa dan umat manusia.  Disisi lain politik merupakan sikap-sikap yang mengandung “paradoks” dengan moral force, seperti melacurkan idealisme demi kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis dan hipokrit.Namun perlu ditekankan lagi, political force disini tidak mengandaikan penulis anti-politik, politik absah dan punya legitimasi yang kuat, apabila dipahami sebagai cara untuk menggerakan kepentingan kader akan tetapi, politik tidak akan punya makna bila hanya bertujuan menggadaikan idealisme.

Arus moral force inilah yang harus diterima dan dipakai sebagai basic demand perkaderan HMI oleh BPL, yang juga hendaknya dipahami sebagai aspek perjuangan moral, yang bergerak atas nalar dan ukuran semangat patriotisme yang jujur terhadap tujuan perkaderan. Akan sangat berbeda ketika political force yang diamini sebagai nomenklatur perkaderan. Karena lebih banyak dipenuhi dengan slogan-slogan daripada tindakan nyata. Bergelimpangan janji-janji, akan tetapi wujud prakteknya tidak nampak. Dalam political force tidak ada i’tikad baik dan keikhlasan hati yang tulus untuk melaksanakan dan merealisasikan tanggung jawab perkaderan (oportunistik perkaderan).

Harus diketahui bahwa dalam setiap wajah kekuasaan, dalam semua wadah struktur, termasuk dalam tubuh struktural HMI, termasuk BPL selalu ada dan senantiasa terdapat golongan moral force dan political force. Kedua golongan inilah yang berturut mewarnai, menghiasi dan merebutkan hegemoni dalam struktur kekuasaan. Maka pantas sekiranya kita bertanya, wajah seperti apa yang mendominasi perkaderan BPL Cabang Yogyakarta? Moral force kah, political force kah, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang.

Bila melihat arus perjalan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta saat ini, sebenarnya menuju satu arus besar yang disebut “krisis multidimensi” gelombang arus anti-intelektuil muncul, janji-janji perkaderan terabaikan dan program kerja sudah basi, karena terlalu lama tidak direaliasikan. Bagi penulis sendiri BPL seumpama seorang resi, apabila ankara-murka mulai tampak, sang resi sudah memberikan peringatan-peringatan, agar persoalan yang ada diselesaikan segera. Seorang resi selalu diandaikan sebagai moral force yang tulus bermasyarakat. Namun peran resi pada BPL saat ini, alih-alih memberi peringatan, malah justru tergerogoti oleh birahi kekuasaan (political force).

BPL seharusnya men-counter segala krisis multidimensi tersebut, akan tetapi malah justru melegalkan kebobrokan, dengan ikut-ikut memperparah perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Hal ini terlihat jelas, ketika Musyawarah Lembaga (MUSLEM) tanggal 03 - 04 Januari 2019 di Gedung Kebudayaan Lafran Pane. Hanya sekedar “ceremonial” belaka, penuh dengan “banalitas formalitas”. Akan sangat nampak terlihat jelas adalah agenda MUSLEM cenderung diadakan secara mendadak, hanya untuk mengamankan posisi Direktur/Ketua Umum BPL, sedangkan kondisi HMI Cabang Yogyakarta belum stabil dan belum selesai.

Untuk Formatur BPL yang terpilih (walaupun terpilih tapi tidak dengan dinamika yang anggun, tidak dengan dialektika gagasan dan track record) mungkin saja masih ada harapan untuk memperbaiki dan mencari jalan keluar bersama. Harapan yang tidak mungkin surut, BPL menampakkan wajah dan mengedepankan moral force, sebelum BPL berganti nama dan dicap menjadi  BADAN PERUSAK LATIHAN  Himpunan Mahasiswa Islam.

Semoga tulisan ini menjadi refleksi-kritis terhadap dinamika kosong dan kemiskinan makna perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, dan terkhusus untuk BPL-nya. Selalu ada kesempatan untuk merebut perubahan yang lebih manusia bagi HMI, untuk mewujudkan tujuan yang mulia.

MAXIM GORKY MUDA
Kader Kaleng-kaleng HMI Cabang Yogyakarta

Jumat, 04 Januari 2019

Wajah Perkaderan HMI yang Muram
Ilustrasi: SGT
Beberapa tahun ini, HMI Cabang Yogyakarta sedang mengalami gelombang dekadensi intelektuil yang maha besar. Bukan bermaksud melebih-lebihkan, akan tetapi begitulah kenyataan berbicara. HMI Cabang Yogyakarta vakum dan kehilangan fungsinya sebagai konseptor-konseptor perkaderan HMI. Dalam beberapa tahun ini HMI Cabang Yogyakarta gagal mengulang tradisi intelektuil yang diembang dan diwariskan oleh Ahmad Wahib dan kawan-kawan (limited group), yaitu sebagai kader produsen intelektuil dan konsumen intelektuil. Produsen intelektuil maksudnya adalah kader HMI punya komitmen menelurkan konsepsi dan gagasan yang bermanfaat untuk bangsa dan umat. Adapun pengertian konsumen intelektuil adalah keterlibatan kader HMI dalam pusaran wacana yang berkembang di Indonesia.

Sejak dulu HMI selalu disebutkan dan dikaitkan sebagai “sarang” yang banyak melahirkan indolog-indolog terkenal seperti, Lafran Fane, Ahmad Wahib, Dawam Raharjo, Djohan Efendi, Fahry Ali, Mansour Faqih, Nurcholish Madjid, Syafi’i Ma’arif dan masih banyak yang tidak sempat dituliskan. Namun dalam dasawarsa dewasa ini, terjadi pembalikan historis yang sangat berbeda. HMI sekarang lebih dikenal sebagai “lumbung” pemasok koruptor-koruptor. Setuju atau tidak, tentu ini menjadi realitas perkaderan yang dipenuhi kepiluan dan kegelisahan. Ada apa dengan HMI? Sampai kapan ini tragedi perkaderan terus terjadi dan bertahan?

HMI Cabang Yogyakarta seharusnya bisa lebih peka dalam menoropong problem dekadensi intelektuil HMI yang sedang terjadi, karena bentukan dan warisan alumni HMI masa lalu banyak ditemukan dan didapatkan di Yogyakarta, namun lagi-lagi entah apa yang terjadi diinternal HMI Cabang Yogyakarta, belum ada yang tau ataukah belum ada yang peduli? Semoga tulisan ini bisa sedikit merefleksikan problem yang terjadi di HMI Cabang Yogyakarta.

Biang Keladi Kemacetan Perkaderan HMI
Ibarat wajah, HMI Cabang Yogyakarta dipenuhi dengan flek-flek dan noda-noda (bukan bermaksud rasis) sehingga mengurangi dan menurunkan keanggunannya. Dan cara untuk menghilangkanya bukan dengan make-up yang tebal dan mencolok, karena itu hanya sebagai topeng dan kedok muslihat pembohongan publik. Akan tetapi dengan cara membuatnya lebih natural dan cantik (bukan rasis) dari dalam atau menonjolkan inner beauty yang dimiliki. Apa itu wajah natural HMI? Yaitu komitmen, keseriusan dan keteguhan HMI untuk memelopori sebuah gerakan pemikiran dan aksi yang bepijak pada problem sosial.

Kecantikan semacam ini harus dirawat, dipoles dan dijaga selalu. HMI akan selalu dipuja-puja, diidam-idamkan serta didambakan masyarakat Indonesia ketika memperlihatkan wajah-wajah yang serius terhadap problem kemanusiaan. Menilik dan membaca kembali historical backround HMI, sejak semula terbentuknya HMI, sudah dipenuhi wajah perkaderan dengan semangat pro-kemanusiaan. Hal ini juga termaktub dalam tujuan HMI, terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Namun saat ini, berbagai ironi dan absurditas perkaderan selalu dan senantiasa dipertontonkan didalam struktural kekuasaan HMI, mulai dari struktur yang tertinggi yaitu Pengurus Besar (PB), hingga yang paling bawah; komisariat. Ironi dan absurditas perkaderan HMI telah menjelma menjadi sikap hidup, cara berpikir (way of thinking) dan pandangan dunia (world view) pada setiap kader HMI. Apa itu ironi perkaderan? Yaitu kontradiksi antara kata dan perbuatan, paradoksal ideologi dan gaya hidup, dualisme antara tindakan dan ucapan serta pertentangan antara etika (perkaderan) dan tindakan (perkaderan). Adapun absurditas perkaderan berkaitan dengan terciptanya kehampaan makna perkaderan, ketiadaan nilai perkaderan, ketidakpastian tujuan perkaderan dan pengaburan komunikasi perkaderan HMI.

Dalam kondisi dunia perkaderan HMI yang demikian, sungguh sulit dan sangat susah mengharapkan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Karena pada kenyataannya perkaderan HMI merupakan pilar dan penyanggah utama perubahan telah mengalami kemacetan (breakzone). Jika reformasi perkaderan HMI ingin dilanjutkan, maka wajah-wajah perkaderan yang memperlihatkan ironi dan absurditas perkaderan harus diubah dan digantikan wajah-wajah natural HMI yang progresif dan revolusioner.

Selain didalam internal HMI Cabang Yogyakarta saat ini sedang mengalami ironi dan absurditas perkaderan, disadari atau tidak pada waktu yang sama, juga tengah berlangsung kondisi perkaderan exemplar center sindrom. Yaitu hilangnya sumber panutan yang bisa dicontoh, ditiru serta diteladani. Model perkaderan ideal selalu menggadaikan seorang kader yang mampu dan bisa mengayomi dalam perkaderan, namun yang akan lebih ditekankan disini adalah patron intelektuil.

Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sisternatis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim Intelektual Profesional, yang memiliki kualitas insan cita, (Pedoman Perkaderan HMI).

Hilang dan tidak adanya kader yang dapat memelopori sebuah gerakan pemikiran yang mempertautkan dengan kepentingan perkaderan yang nyata. Gerakan perkaderan HMI sekarang semakin terlihat menjauh dari problem dasar yang ada dalam perkaderan. Problem mendasar perkaderan saat ini, yaitu kegagalan dan ketidakmampuan sturuktural kekuasaan HMI untuk melakukan rekayasa perkaderan dan pendidikan kader kritis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran, sehingga setiap kader mampu dan bisa bergerak kearah transformasi dan perubahan kesadaran kritis (critical thingking).

Rekaysa perkaderan diartikan sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran bagi kader untuk memahami kontradiksi-kontradiksi yang ada dimasyarakat; seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya. Setelah mengetahui dan memahami kontradiksi yang terjadi di sekelilingnya, harapan selanjutnya kader dapat mengambil suatu tindakan untuk merumuskan alternatif dan solusi bagi masyarakat  jika ingin patologi perkaderan HMI Cabang Yogyakarta ingin sembuh dan keluar dari dark age perkaderan. Maka kita perlu himpun kembali solidaritas kader-kader yang masih serius terhadap nilai perkaderan.

Mewujudkan Generasi Bunga Perkaderan
Setiap agenda perubahan perkaderan selain melihat kebutuhan dasar kader (basic need) dan strategi rekayasa perkaderan, perlu sekiranya kita juga memfokuskan dan menetapkan reformasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kader, untuk mentransformasikan gagasan dan gerakanya. Karena tugas struktur kekuasaan HMI yaitu menciptakan ruang dan wadah bagi kader untuk mentransformasikan pemikiran dan tindakannya.

Munculnya keharusan elit-elit struktural HMI Cabang Yogyakarata untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kader untuk mereformasi dan membuka diri terhadap pluralisme wacana dan gagasan, yang muncul dari dinamika perkaderan yang ada. Kenyataaan sekarang di HMI Cabang Yogyakarta sangat jarang dan sedikit sekali ruang-ruang diskusi bagi kader. Sehingga terlampau banyak kader yang tidak memperoleh hak-hak perkaderan.

Apa itu hak-hak perkaderan? Yaitu suatu perkaderan dengan wacana dan gagasan yang mendorong tindakan-tindakan emansipatif demi percerdasan, humanisasi, dan komitmen yang besar atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Jika amanat perkaderan masih terus jaga oleh pengurus HMI Cabang Yogyakarta, hendaknya meletakan tatanan dasar bagi kader demi kepentingan pengembangan intelektuilitas dan dinamika wacana perkaderan HMI.

Proses perkaderan  progresif  yang tidak terpisahkan dari moralitas dan problem social. Sesungguhnya agenda-agenda perubahan perkaderan, sejak semula menanamkan mindset kritis terhadap patologi sosial yang ada, dan hal itu tentu membutuhkan wadah atau tempat yang memungkinkan kader untuk berwacana (forum diskusi), dengan tujuan agar terjadi pluralisme wacana dan terbukanya dinamika pemikiran dialektis bagi perkaderan. Besar harapan, tinggi keinginan dan keras kemauan untuk bertumbuhnya ruang-ruang perkaderan di HMI Cabang Yogyakarta yang bersifat teleologis.

Problem perkaderan HMI sangat banyak dan terlampau terjal untuk dilewati serta dilalui, namun bukan alasan bagi kader HMI untuk untuk lari dan menjauh dari dinamika perkaderan tersbut. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis, apabila tulisan ini dijadikan bahan-bahan referensi untuk mengurai problem perkaderan. Sekian.

MAXIM GORKY MUDA
Kader Kaleng-kaleng HMI Cabang Yogyakarta


Rabu, 14 November 2018

Wajah Suram HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga
Pelantikan Pengurus Korkom UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2017-2018 dibawah Kepemimpinan M. Nanda Fanindy (Foto: Sinergia)
Likulli marhalatin mutaqallabatuha, likulli marhalatin muqtadhayyatuha, wa likulli marhalatin rijaluha” (Setiap masa ada tuntutannya, setiap masa ada konsekuensinya, dan setiap masa ada pelaku sejarahnya). Setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Barangkali kalimat tersebut yang mampu menjadi pelipur lara bagi setiap nalar kader yang masih waras.

Menyaksikan wajah baru HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga yang berbeda pada era sebelumnya. Setelah cerita panjang tentang kebobrokan kepengurusan HMI Cabang Yogyakarta, kini kita harus menelan lebih pahit lagi kemunduran HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga.

Hal ini bukan tanpa alasan, dibuktikan dengan minimnya kegiatan-kegiatan inovatif, wacana akademis, terlebih gerakan sosial. Selain itu, HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga juga kehilangan wajahnya dalam dinamika persoalan kampus. Entah apa yang membungkam mulut-mulut para pengurusnya, yang sebelumnya selalu meneriakkan perlawanan, perubahan, revolusi, kini lenyap bak ditelan bumi pasca mereka menduduki kursi-kursi kekuasaan.

Wajahnya satu dua kali muncul jikalau ada undangan yang kiranya menguntungkan. Kita tak bisa menutup mata, bahwa sejarah masa depan tidak bisa terlepas dari masa lalu. Harapan sempat tertanam, ketika kepengurusan sebelumnya dibawah pimpinan Saudara Fandi Ahmad. Pada masa itu, HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga dinilai cukup progresif dengan banyaknya kegiatan dan gerakan yang masif. Kepribadian dengan kapabilitias yang mumpuni, tentu tak bisa lepas dari ingatan kita. Beliau mampu merawat idealisme untuk menjaga roda kepengurusan dan mengayomi komisariat dibawah kepemimpinannya. Harapan tersebut kini dipaksa pupus.

Pemimpin seharusnya mampu menjadi role mode (Teladan), lebih lekat artinya dengan orang yang berperan sebagai pemberi contoh. Alih-alih menawarkan gagasan baru atau peningkatan kualitas, ketua umum HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga saat ini justru sibuk dengan ambisinya.

Setelah wajahnya lama tidak pernah terlihat menghadiri undangan kegiatan komisariat (karena selalu diwakili), justru kita harus menyaksikan wajahnya terpampang dalam dokumentasi pelantikan pengurus Badko HMI Jateng-DIY. Tidak hanya wajah ketuanya, kita juga disuguhkan dengan wajah-wajah pengurus lainnya yang sampai detik ini belum menyelesaikan kepengurusannya.

Belum tuntas dengan sumpah dibawah Al-Qur’an pada tahun lalu, kini mereka sudah berani melaksanakan sumpah kembali tanpa menyelesaikan amanah sebelumnya. Sungguh kenyataan yang ironis, sementara ratusan kader seolah pura-pura memaklumi.
Tanda Merah Pengurus HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga yang dilantik menjadi pengurus Badko HMI Jateng-DIY Periode 2018-2020 (Foto: Sinergia)
HMI adalah organisasi mahasiswa yang berisi aktor-aktor intelektual dengan perannya sebagai agen perubahan dan agen kontrol. Namun melihat kenyataan yang ada, kita harus mulai belajar dari realita. Kini banyak mahasiswa kehilangan idealismenya, tak terkecuali oknum-oknum jajaran pengurus HMI yang tak becus memaknai amanah dan tanggung jawab.

HMI juga bukanlah organisasi yang tak memiliki aturan, hanya saja barangkali aturan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan—kepentingan—yang ada. Maka dari itu, sebagai kader yang masih waras, penulis menunggu sikap tegas dari HMI Cabang Yogyakarta pada pengurus-pengurus yang rangkap jabatan dibawah naungannya, termasuk sikapnya atas apa yang terjadi di HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga.

Karena apabila dibiarkan, hal tersebut akan menjadi racun yang sedikit demi sedikit menular dan mematikan. Kita tak seharusnya menutup mata, bahwa ini tak sekedar soal tanggung jawab, lebih dari itu—ini tentang moral, etika, dan integritas generasi masa depan.


Al-Syifa binti Abdullah
Kader HMI, aktif di Jurnalis Muda Indonesia


Senin, 29 Oktober 2018

Kekuasaan Negara dan Monopoli Kebertuhanan
Wanda I. Ramadhan saat mengikuti Latihan Kader II (Intermediate Training) Foto: Arianto
Sebelum masuknya agama-agama 'impor' ke Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu), masyarakat Indonesia sudah ber-Tuhan dan menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Karena itu, tuduhan para penganjur "negara agama", justru sangat ahistoris, sangat bertentangan dengan kenyataan sejarah.

Sebaliknya, sejarah membuktikan bahwa Dasar Negara Pancasila berakar pada kepribadian bangsa dalam rentangan perjalanan sejarahnya selama ribuan tahun yaitu sebagai bangsa yang luwes, toleran dan terbuka. Sejak awal sejarahnya yang paling dini, pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam prinsip Ketuhanan yang lebih universal, mengatasi "agama-agama terorganisasi" (organized religions) yang cenderung sektarian dengan sikap monopoli Kebertuhanan atau dalam bahasa ilmiahnya: "imperialisme doktriner"- yang membahayakan keutuhan bangsa, bahkan peradaban manusia.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya merupakan pengakuan (rekognisi) terhadap kehidupan dan kemerdekaan beragama rakyat Indonesia. Sayang, rumusan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa", seperti dipakai dalam UUD Proklamasi 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950, membuka peluang penyangkalan (misrekognisi) terhadap penganut aliran kepercayaan atau agama-agama lokal nusantara yang lebih dulu hidup di Nusantara.

Dan itu terjadi di zaman Orde Baru. Dimulai dari Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 junto Undang-undang Nomor 5/1969, yang menyebut enam agama yang dianut oleh rakyat Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, Konghucu dipinggirkan di masa Orde Baru. Berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tahun 1974, kolom agama di KTP harus diisi dengan pilihan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu ,dan Budha.

Lalu perlahan-lahan muncul istilah agama resmi dan tidak resmi. Di luar lima agama itu, hanya dianggap aliran kepercayaan saja, termasuk agama lokal. Padahal, menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003, pernah ada 245 agama lokal di Indonesia. Karena tidak diakuinya agama lokal, muncul anggapan bahwa orang Indonesia tidak beragama sebelum abad pertama.

Menurut Parsudi Suparlan dalam buku 'Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis' (1988), agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.

Mengacu pada definisi Parsudi Suparlan, jika agama itu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, maka tak hanya keenam agama yang diakui pemerintah yang layak disebut agama. Aliran kepercayaan pun layak disebut agama, bukan?

Sayang sekali, praktik misrekognisi warisan Orba itu masih terwariskan hingga sekarang. Jelaslah bahwa pembatasan terhadap hanya 6 agama yang diakui pemerintah,(dan ini semestinya di luar kewenangan pemerintah untuk mengu-rusinya) − jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tampak sekali "definisi agama" yang melatarbelakangi munculnya berbagai kebijakan diskriminatif terhadap agama nusantara adalah jelas-jelas definisi agama menurut agama tertentu. Misalnya, syarat-syarat bahwa agama harus mempunyai konsep Tuhan, Kitab Suci, dan Nabi adalah jelas-jelas definisi Islam. Diantara agama-agama semitik saja (Yahudi, Islam dan Kristen), konsep Nabi, Kitab Suci dan pe-wahyuan saja sudah berbeda, lebih-lebih lagi agama-agama non-Semitik, seperti Hindu dan Buddha.

Kondisi ini berangkat dari persinggungan antara kekuasaan negara dan keyakinan agama. Jika kekuasaan negara menjadi alat mayoritas untuk menguasai dan menancapkan legitimasi agama tertentu, maka hal ini akan menjadikan agama sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebagaimana ditulis Charles Kimball dalam 'When Religion Becomes Evil' (2002): "Alih-alih mengharapkan kedamaian dan keadilan yang menjadi muatan utama agama, malah sebaliknya, sakralitas agama pun dinodai oleh umatnya demi menuruti ambisi sesaatnya. Agama pun, menjadi semacam 'makhluk' menakutkan yang hanya menebar kejahatan (evil)."

Otoritas kekuasaan yang bersandar pada agama, atau sebaliknya, agama yang bersandar pada kekuasaan negara, hanya menjadikan negara berkuasa mutlak. Memutuskan sesuatu hal seenaknya, mengabaikan "yang lain" yang berbeda, serta menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan belaka tanpa menciptakan keadilan bagi semua masyarakat.

Wanda I. Ramadhan
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fitrah