Kamis, 07 Februari 2019

Tak Ikut Jumpa Pers Bersama Presiden, Ketum PB HMI Tegaskan Independensi HMI Dalam Acara Harlah HMI ke-72
Ketua Umum PB HMI R. Saddam Al-Jihad saat dimintai keterangan
SINERGIANEWS.COM - Yogyakarta, Organisasi terbesar mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Acara perayaan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tandjung.

Pada perayaan ulang tahun ini juga turut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang datang ke lokasi acara sekitar pukul 19.30 WIB.

Akbar Tanjung mengatakan dalam sambutannya, bahwa kader HMI memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengutip pemikiran cendekiawan muslim yang juga aktivis HMI, Nurcholish Madjid (alm), Ia menegaskan bahwa dalam diri kader-kader HMI melekat dua nilai, yaitu nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

"Nurcholis Madjid mengatakan, nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan seperti dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan," terangnya. Selasa, (05/2/2019).

Namun tidak seperti biasanya, Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad, memilih untuk tidak melakukan jumpa pers bersama dengan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut lantaran untuk menjaga independensi HMI terutama di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019.

“Saya sebagai Ketua Umum PB HMI, menegaskan bahwa HMI sebagai putera bangsa menjunjung tinggi sebagai Insan Pemersatu Bangsa dan menegaskan bahwa HMI menjaga Independensinya,” pungkasnya bersama puluhan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI.

Dalam kesempatan itu pula, R. Saddam Al Jihad mengajak kader HMI dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut tahun politik ini dengan kegembiraan dan penguatan gagasan keindonesiaan yang utuh.

“Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh kader HMI dan masyarakat Indonesia secara umum untuk menyambut tahun politik ini dengan memperkukuh kesatuan sosial kita, memperkuat gagasan nasionalisme kita, agar kita dapat bersatu secara utuh di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Selain perayaan hari ulang tahun HMI, acara ini juga dihelat sebagai ungkapan syukur atas gelar pahlawan nasional bagi Lafran Pane. Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Terlihat sejumlah tokoh dan pejabat negara yang hadir pada acara ulang tahun dan syukuran tersebut, antara lain Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Rabu, 19 Desember 2018

Majalah Sinergia Volume XXIII: Bayang-Bayang Darurat Energi
Cover Majalah Sinergia Volume XXIII 2018 (Ilustrasi: Sinergia)

Entah apa yang membuat khalayak tersipu dengan perkembangan isu yang sedang hangat-hangatnya. Tahun politik menjadi sebuat makanan yang manis untuk disantap dengan segelas teh manis. Hanya, masyarakat pada cenderung fokus pada satu titik tersebut. Apa karena banyak memperoleh proyek-proyek partai politik, tim pemenangan caleg/capres? Sungguh tak indah jadinya negeri ini terkooptasi dengan satu makanan, membuat mati sendi-sendi nasionalisme. Karena nasionalisme bukan hanya soal politik berdemokrasi!

Bukan hanya sibuk urus kemenangan para caleg dan capres, tentu masih ada masalah-masalah di negara kita ini untuk diangkat menjadi diskursus baru. Tidak melulu soal kepentingan politik, tetapi kepentingan kedaulatan energi nasional. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk keberlangsungan ketahanan energi nasional.

Indonesia masih termasuk negara yang berkembang dan sedang mempersiapkan tahapan-tahapan membangun kedaulatan energi nasional. Jika hal ini tidak didorong oleh keinginan bersama, kedaulatan energi nasional kita tidak akan berjaya. Soal-soal itulah yang seharusnya juga dikembangkan oleh warga negara yang baik, ilmuan, politisi dan mahasiswa. Tidak akan mudah, paling tidak bangsa ini tidak terjebak pada satu problem sosial saja, dan ada yang perlu kita garap dan selesaikan bersama.

Majalah Sinergia Volume XXIII mengangkat satu soal berkenanan dengan bagaimana bangsa ini, khususnya mahasiswa/pemuda melihat kedaulatan energi nasional, ditengah kesibukan politik berdemokrasi bangsa. Silahkan dinikmati para penikmat Sinergia, dan jangan lupa! Kritik dan saran anda yang membangun membuat kita terus berbenah diri, dan akan selalu memberi yang terbaik bagi penikmat Sinergia.

Senin, 26 November 2018

Tidak Sesuai Prosedur Dalam Penersangkaan, Dirjen Pajak Dipraperadilankan
Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., bersama rekannya (Foto: Arianto)
SINERGIANEWS.COM -  Jakarta, Sidang perdana Praperadilan Nomor 158/Pid.Pra/2018 pemohon Puji Rahayu yang mempraperadilankan Dirjen Pajak mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 November 2018.

Menurut Kuasa Hukum pemohon Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., dari kantor Hukum TiMeS Law Firm (T. Mangaranap Sirait & Partners) ada kesalahan prosedur Penyidik Pajak atas penetapan tersangka kliennya yang tidak sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).

“UU KUP sudah mengatur bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,” pungkas Mangaranap.

Lanjut Mangaranap, dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. “Jadi Penyidik tidak boleh menetapkan tersangka dulu kliennya baru kemudian menyidiknya,” tegas dia.

T. Mangaranap juga menegaskan bahwa, kliennya yang juga sebagai korban kejahatan perpajakan dan sudah melakukan upaya pembetulan dengan turut melakukan pembayaran kembali secara bersama-sama dengan perusahaan lainnya sebagaimana diatur UU KUP untuk mengembalikan kerugian negara.

“Upaya pembetulan ini adalah upaya yang layak menurut peraturan perpajakan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pidana pajak, oleh karena itu kami berharap Hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut mengabulkan permohonan praperadilan tersebut,” tegas Mangaranap.

Namun Dr. T. Mangaranap juga menyayangkan karena Kuasa Hukum Termohon Dirjen Pajak tidak hadir sehingga sidang ditunda Senin 3 Desember 2018.

Perlu diketahui, Dr. T. Mangaranap juga didampingi kuasa hukum lain Dr. Wirawan, Dr. Indra Yudha, Teddi, S.H., M.H., Daniel Minggu, S.H., Fransisca P. Sirait, S.H., Mkn., Shendy, S.H., dan Yohanna C.B. Sirait, S.H.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Jumat, 16 November 2018

Majalah Sinergia Volume XXII "Balada Kepalsuan Hanum: Bukan Gagal Paham, Tapi Gagal Fakta"
Cover Majalah Sinergia Volume XXII 2018 (Ilustrasi: Sinergia)
Banyak sekali peribahasa yang menungkapkan realita. Bukan peribahasa yang bual akan fakta. Jangan heran, era yang semakin canggih seharusnya semakin mudah, malah menjadi sulit. Akibat bualan yang dilakukan terhadap fakta. Nyatanya, baru kemarin sosok yang dikenal kalangan muda, penulis cantik jelita, berulah terhadap fakta.

Apakah iya, yang disampaikan membuat dirinya banyak dibully oleh banyak warga. Akibat dari menyandingkan sosok pahlawan nasional (Cut Nyak Dien dan RA Kartini) dengan Ratna. Ratna Sarumpaet yang baru saja mengakui kesalahannya, atas pemberian informasi palsu tentang dirinya terhadap khalayak ramai.

Terbukti, teknologi yang seharusnya membangun beradaban, malahan berbalik menjadi adab yang tak beradab. Terlalu mudah Hanum Rais menyimpulkan pernyataannya. Sedangkan jasa pahlawan yang ia seret-seret tidak sebanding dengan kelakuan Ratna Sarumpaet. Seenaknya berdendang, pahlawan kita yang meradang!

Atas dasar itu, Majalah Sinergia Volume XXII mengangkat kecerobohan Hanum Rais, dengan sengaja menyandingkan sosok pahlawan nasional dengan Ratna Sarumpaet. Kebohongan itu perlu kita soal, kita sorot dan kita kritik. Bukan karena gaulnya era yang serba teknologi, lantas semua hal dikritisi tanpa memberi solusi.

Bukan hanya perihal hoaksnya Hanum Rais, ada banyak bahasan yang kami suguhkan untuk penikmat Sinergia. Agar tidak gagal terhadap fakta, mari dibuka dan dibaca.

Download Majalah Sinergia Volume XXII 2018 (Full PDF)

Kamis, 01 November 2018

PB HMI Minta Pemerintah Segera Meninjau Kembali Divestasi Freeport
Suasana Diskusi Publik yang Diadakan oleh Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2020 (Foto: Arianto)
SINERGIANEWS.COM - Jakarta, Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2020 gelar diskusi publik bertemakan “Progres Divestasi PT. Freeport Dalam Perspektif Lingkungan”.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI Abdul  Rabbi Syahrir menjelaskan bahwa, dalam poin-poin pada skema divestasi saham PT Freeport sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan secara ekologis.

“Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali proses divestasi saham Freeport dan segera menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis dalam proses tersebut,” pungkasnya dalam diskusi di Warung Daun, Jl. Cikini Raya No. 26, Jakarta. Rabu, (31/10).

Ia meminta kepada Pemeritah melalui Kementerian terkait untuk memerintahkan kepada PT Freeport segera menyelesaikan kewajiban lingkungannya yang dimana hasil evaluasi ekonomi dan menjadi temua BPK telah menyebabkan kerugian negara sebesar 185, 01 Triliun.

“Meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kepada publik dokumen proper terbaru PT Freeport dan memberi sanksi tegas terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi PT Freeport tersebut,” tegasnya.

Masih dengan Pimpinan bidang LH PB HMI tersebut, dalam temuan BPK ada sekitar 4.535 Ha kawasan hutan lindung yang merupakan area operasi PT Freeport tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Sehingga, kami meminta kepada KPK RI untuk menyelidiki hal tersebut karena patut diduga telah terjadi upaya-upaya gratifikasi, suap, dan lain sebagainya dalam hal pemaksaan eksplorasi dan produksi tanpa izin yang dilakukan PT FI tersebut

Rabbi juga menambahkan bahwa, dengan mempertimbangkan kontrak karya PT FI akan segera selesai pada Tahun 2021. “Maka kami meminta kepada Pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya PT FI.

Dengan demikian pemerintah tidak perlu melakukan divestasi saham PT FI sehingga alokasi anggaran untuk divestasi dapat dialokasikan kepada hal-hal lain yang lebih produktif,” imbuhnya.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Minggu, 07 Oktober 2018

Di Hadapan Presiden, HMI Sampaikan Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia
Ketua Umum PB HMI R. Saddan Al Jihad menyampaikan sembilan gagasan HMI di depan Presiden Jokowi (Foto: Doc. Net)
SINERGIANEWS.COM - Bogor, Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Pertemuan ini rangkaian acara Sekolah Pimpinan (Sepim) HMI Tahun 2018 yang diadakan PB HMI.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad menyampaikan sembilan gagasan HMI yang dinamakan Senturi dihadapan Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno.

"Kami menyebutnya ini Senturi, sembilan tuntutan rakyat Indonesia. Sebuah gagasan besar ini yang kemudian kita kaji bersama-sama di Himpunan Mahasiswa Islam, kalau misalkan kenapa? Senturi itu jawabannya lain, nanti jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," ujar Saddam. Sabtu, (06/10).

Saddam memamparkan, gagasan pertama yakni terkait stabilitas nilai tukar rupiah dengan membuka ruang publik seluas-luasnya. HMI meminta agar pemerintah tak berutang kembali kepada IMF dan World Bank agar tercipta perekonomian yang berdaulat.

Kemudian gagasan yang kedua, membangun kembali penguatan reformasi dan sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Menurut Saddam, menangkal radikalisme dan terorisme dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak.

"Yang ketiga menelaaah kembali kebijakan terkait berkembangnya Tenaga Kerja Asing, agar ada penyeimbangan cara tenaga kerja asing dan peran tenaga kerja lokal di Indonesia. Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," lanjut Saddam.

Gagasan keempat yaitu mendorong pemerintah untuk penguatan kedaulatan sektor energi. HMI menyoroti masih banyak pengusaha asing yang menguasai sektor energi di Indonesia. Lalu gagasan kelima, HMI menekankan agar pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Yang keenam menekankan transparansi penegakan supremasi hukum dan HAM, baik itu di KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lainnya, demi menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Sementara yang ketujuh adalah pemerataan pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang lebih baik. Gagasan kedelapan yaitu transparansi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab, kata Saddam, infrastruktur menjadi penting untuk menuju Indonesia emas di 2045.

Selanjutnya, yang kesembilan, HMI mendorong terciptanya open government di setiap instansi publik dan politik.

"Dan yang terakhir, ada tambahan dari saya Pak Presiden, gagasan besar yang ingin diciptakan Himpunan Mahasiswa Islam adalah youth government, pemerintahan muda," ujar Saddam.

"Supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di pemerintahan Republik Indonesia ke depan," lanjutnya.

Pertemuan HMI dan Jokowi ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Nurhayanti. Usai Saddam menyampaikan sambutannya, awak media diminta untuk meninggalkan lokasi acara. Pertemuan berlangsung secara tertutup. (hel/ari)

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK