Kamis, 07 Februari 2019

Tak Ikut Jumpa Pers Bersama Presiden, Ketum PB HMI Tegaskan Independensi HMI Dalam Acara Harlah HMI ke-72
Ketua Umum PB HMI R. Saddam Al-Jihad saat dimintai keterangan
SINERGIANEWS.COM - Yogyakarta, Organisasi terbesar mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Acara perayaan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tandjung.

Pada perayaan ulang tahun ini juga turut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang datang ke lokasi acara sekitar pukul 19.30 WIB.

Akbar Tanjung mengatakan dalam sambutannya, bahwa kader HMI memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengutip pemikiran cendekiawan muslim yang juga aktivis HMI, Nurcholish Madjid (alm), Ia menegaskan bahwa dalam diri kader-kader HMI melekat dua nilai, yaitu nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

"Nurcholis Madjid mengatakan, nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan seperti dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan," terangnya. Selasa, (05/2/2019).

Namun tidak seperti biasanya, Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad, memilih untuk tidak melakukan jumpa pers bersama dengan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut lantaran untuk menjaga independensi HMI terutama di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019.

“Saya sebagai Ketua Umum PB HMI, menegaskan bahwa HMI sebagai putera bangsa menjunjung tinggi sebagai Insan Pemersatu Bangsa dan menegaskan bahwa HMI menjaga Independensinya,” pungkasnya bersama puluhan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI.

Dalam kesempatan itu pula, R. Saddam Al Jihad mengajak kader HMI dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut tahun politik ini dengan kegembiraan dan penguatan gagasan keindonesiaan yang utuh.

“Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh kader HMI dan masyarakat Indonesia secara umum untuk menyambut tahun politik ini dengan memperkukuh kesatuan sosial kita, memperkuat gagasan nasionalisme kita, agar kita dapat bersatu secara utuh di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Selain perayaan hari ulang tahun HMI, acara ini juga dihelat sebagai ungkapan syukur atas gelar pahlawan nasional bagi Lafran Pane. Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Terlihat sejumlah tokoh dan pejabat negara yang hadir pada acara ulang tahun dan syukuran tersebut, antara lain Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Rabu, 19 Desember 2018

Majalah Sinergia Volume XXIII: Bayang-Bayang Darurat Energi
Cover Majalah Sinergia Volume XXIII 2018 (Ilustrasi: Sinergia)

Entah apa yang membuat khalayak tersipu dengan perkembangan isu yang sedang hangat-hangatnya. Tahun politik menjadi sebuat makanan yang manis untuk disantap dengan segelas teh manis. Hanya, masyarakat pada cenderung fokus pada satu titik tersebut. Apa karena banyak memperoleh proyek-proyek partai politik, tim pemenangan caleg/capres? Sungguh tak indah jadinya negeri ini terkooptasi dengan satu makanan, membuat mati sendi-sendi nasionalisme. Karena nasionalisme bukan hanya soal politik berdemokrasi!

Bukan hanya sibuk urus kemenangan para caleg dan capres, tentu masih ada masalah-masalah di negara kita ini untuk diangkat menjadi diskursus baru. Tidak melulu soal kepentingan politik, tetapi kepentingan kedaulatan energi nasional. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk keberlangsungan ketahanan energi nasional.

Indonesia masih termasuk negara yang berkembang dan sedang mempersiapkan tahapan-tahapan membangun kedaulatan energi nasional. Jika hal ini tidak didorong oleh keinginan bersama, kedaulatan energi nasional kita tidak akan berjaya. Soal-soal itulah yang seharusnya juga dikembangkan oleh warga negara yang baik, ilmuan, politisi dan mahasiswa. Tidak akan mudah, paling tidak bangsa ini tidak terjebak pada satu problem sosial saja, dan ada yang perlu kita garap dan selesaikan bersama.

Majalah Sinergia Volume XXIII mengangkat satu soal berkenanan dengan bagaimana bangsa ini, khususnya mahasiswa/pemuda melihat kedaulatan energi nasional, ditengah kesibukan politik berdemokrasi bangsa. Silahkan dinikmati para penikmat Sinergia, dan jangan lupa! Kritik dan saran anda yang membangun membuat kita terus berbenah diri, dan akan selalu memberi yang terbaik bagi penikmat Sinergia.

Senin, 26 November 2018

Tidak Sesuai Prosedur Dalam Penersangkaan, Dirjen Pajak Dipraperadilankan
Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., bersama rekannya (Foto: Arianto)
SINERGIANEWS.COM -  Jakarta, Sidang perdana Praperadilan Nomor 158/Pid.Pra/2018 pemohon Puji Rahayu yang mempraperadilankan Dirjen Pajak mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 November 2018.

Menurut Kuasa Hukum pemohon Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., dari kantor Hukum TiMeS Law Firm (T. Mangaranap Sirait & Partners) ada kesalahan prosedur Penyidik Pajak atas penetapan tersangka kliennya yang tidak sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).

“UU KUP sudah mengatur bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,” pungkas Mangaranap.

Lanjut Mangaranap, dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. “Jadi Penyidik tidak boleh menetapkan tersangka dulu kliennya baru kemudian menyidiknya,” tegas dia.

T. Mangaranap juga menegaskan bahwa, kliennya yang juga sebagai korban kejahatan perpajakan dan sudah melakukan upaya pembetulan dengan turut melakukan pembayaran kembali secara bersama-sama dengan perusahaan lainnya sebagaimana diatur UU KUP untuk mengembalikan kerugian negara.

“Upaya pembetulan ini adalah upaya yang layak menurut peraturan perpajakan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pidana pajak, oleh karena itu kami berharap Hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut mengabulkan permohonan praperadilan tersebut,” tegas Mangaranap.

Namun Dr. T. Mangaranap juga menyayangkan karena Kuasa Hukum Termohon Dirjen Pajak tidak hadir sehingga sidang ditunda Senin 3 Desember 2018.

Perlu diketahui, Dr. T. Mangaranap juga didampingi kuasa hukum lain Dr. Wirawan, Dr. Indra Yudha, Teddi, S.H., M.H., Daniel Minggu, S.H., Fransisca P. Sirait, S.H., Mkn., Shendy, S.H., dan Yohanna C.B. Sirait, S.H.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Jumat, 16 November 2018

Majalah Sinergia Volume XXII "Balada Kepalsuan Hanum: Bukan Gagal Paham, Tapi Gagal Fakta"
Cover Majalah Sinergia Volume XXII 2018 (Ilustrasi: Sinergia)
Banyak sekali peribahasa yang menungkapkan realita. Bukan peribahasa yang bual akan fakta. Jangan heran, era yang semakin canggih seharusnya semakin mudah, malah menjadi sulit. Akibat bualan yang dilakukan terhadap fakta. Nyatanya, baru kemarin sosok yang dikenal kalangan muda, penulis cantik jelita, berulah terhadap fakta.

Apakah iya, yang disampaikan membuat dirinya banyak dibully oleh banyak warga. Akibat dari menyandingkan sosok pahlawan nasional (Cut Nyak Dien dan RA Kartini) dengan Ratna. Ratna Sarumpaet yang baru saja mengakui kesalahannya, atas pemberian informasi palsu tentang dirinya terhadap khalayak ramai.

Terbukti, teknologi yang seharusnya membangun beradaban, malahan berbalik menjadi adab yang tak beradab. Terlalu mudah Hanum Rais menyimpulkan pernyataannya. Sedangkan jasa pahlawan yang ia seret-seret tidak sebanding dengan kelakuan Ratna Sarumpaet. Seenaknya berdendang, pahlawan kita yang meradang!

Atas dasar itu, Majalah Sinergia Volume XXII mengangkat kecerobohan Hanum Rais, dengan sengaja menyandingkan sosok pahlawan nasional dengan Ratna Sarumpaet. Kebohongan itu perlu kita soal, kita sorot dan kita kritik. Bukan karena gaulnya era yang serba teknologi, lantas semua hal dikritisi tanpa memberi solusi.

Bukan hanya perihal hoaksnya Hanum Rais, ada banyak bahasan yang kami suguhkan untuk penikmat Sinergia. Agar tidak gagal terhadap fakta, mari dibuka dan dibaca.

Download Majalah Sinergia Volume XXII 2018 (Full PDF)

Kamis, 01 November 2018

PB HMI Minta Pemerintah Segera Meninjau Kembali Divestasi Freeport
Suasana Diskusi Publik yang Diadakan oleh Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2020 (Foto: Arianto)
SINERGIANEWS.COM - Jakarta, Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2020 gelar diskusi publik bertemakan “Progres Divestasi PT. Freeport Dalam Perspektif Lingkungan”.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI Abdul  Rabbi Syahrir menjelaskan bahwa, dalam poin-poin pada skema divestasi saham PT Freeport sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan secara ekologis.

“Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali proses divestasi saham Freeport dan segera menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis dalam proses tersebut,” pungkasnya dalam diskusi di Warung Daun, Jl. Cikini Raya No. 26, Jakarta. Rabu, (31/10).

Ia meminta kepada Pemeritah melalui Kementerian terkait untuk memerintahkan kepada PT Freeport segera menyelesaikan kewajiban lingkungannya yang dimana hasil evaluasi ekonomi dan menjadi temua BPK telah menyebabkan kerugian negara sebesar 185, 01 Triliun.

“Meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kepada publik dokumen proper terbaru PT Freeport dan memberi sanksi tegas terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi PT Freeport tersebut,” tegasnya.

Masih dengan Pimpinan bidang LH PB HMI tersebut, dalam temuan BPK ada sekitar 4.535 Ha kawasan hutan lindung yang merupakan area operasi PT Freeport tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Sehingga, kami meminta kepada KPK RI untuk menyelidiki hal tersebut karena patut diduga telah terjadi upaya-upaya gratifikasi, suap, dan lain sebagainya dalam hal pemaksaan eksplorasi dan produksi tanpa izin yang dilakukan PT FI tersebut

Rabbi juga menambahkan bahwa, dengan mempertimbangkan kontrak karya PT FI akan segera selesai pada Tahun 2021. “Maka kami meminta kepada Pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya PT FI.

Dengan demikian pemerintah tidak perlu melakukan divestasi saham PT FI sehingga alokasi anggaran untuk divestasi dapat dialokasikan kepada hal-hal lain yang lebih produktif,” imbuhnya.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Minggu, 07 Oktober 2018

Di Hadapan Presiden, HMI Sampaikan Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia
Ketua Umum PB HMI R. Saddan Al Jihad menyampaikan sembilan gagasan HMI di depan Presiden Jokowi (Foto: Doc. Net)
SINERGIANEWS.COM - Bogor, Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Pertemuan ini rangkaian acara Sekolah Pimpinan (Sepim) HMI Tahun 2018 yang diadakan PB HMI.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad menyampaikan sembilan gagasan HMI yang dinamakan Senturi dihadapan Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno.

"Kami menyebutnya ini Senturi, sembilan tuntutan rakyat Indonesia. Sebuah gagasan besar ini yang kemudian kita kaji bersama-sama di Himpunan Mahasiswa Islam, kalau misalkan kenapa? Senturi itu jawabannya lain, nanti jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," ujar Saddam. Sabtu, (06/10).

Saddam memamparkan, gagasan pertama yakni terkait stabilitas nilai tukar rupiah dengan membuka ruang publik seluas-luasnya. HMI meminta agar pemerintah tak berutang kembali kepada IMF dan World Bank agar tercipta perekonomian yang berdaulat.

Kemudian gagasan yang kedua, membangun kembali penguatan reformasi dan sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Menurut Saddam, menangkal radikalisme dan terorisme dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak.

"Yang ketiga menelaaah kembali kebijakan terkait berkembangnya Tenaga Kerja Asing, agar ada penyeimbangan cara tenaga kerja asing dan peran tenaga kerja lokal di Indonesia. Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," lanjut Saddam.

Gagasan keempat yaitu mendorong pemerintah untuk penguatan kedaulatan sektor energi. HMI menyoroti masih banyak pengusaha asing yang menguasai sektor energi di Indonesia. Lalu gagasan kelima, HMI menekankan agar pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Yang keenam menekankan transparansi penegakan supremasi hukum dan HAM, baik itu di KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lainnya, demi menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Sementara yang ketujuh adalah pemerataan pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang lebih baik. Gagasan kedelapan yaitu transparansi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab, kata Saddam, infrastruktur menjadi penting untuk menuju Indonesia emas di 2045.

Selanjutnya, yang kesembilan, HMI mendorong terciptanya open government di setiap instansi publik dan politik.

"Dan yang terakhir, ada tambahan dari saya Pak Presiden, gagasan besar yang ingin diciptakan Himpunan Mahasiswa Islam adalah youth government, pemerintahan muda," ujar Saddam.

"Supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di pemerintahan Republik Indonesia ke depan," lanjutnya.

Pertemuan HMI dan Jokowi ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Nurhayanti. Usai Saddam menyampaikan sambutannya, awak media diminta untuk meninggalkan lokasi acara. Pertemuan berlangsung secara tertutup. (hel/ari)

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Minggu, 23 September 2018

DUNGUNYA HMI CABANG YOGYAKARTA DIATAS DUA PENDERITAAN
Aksi kader HMI Cabang Bengkulu di depan kantor DPRD Propinsi Bengkulu yang berujung ricuh (18/09/2018) Foto: Warta Prima


Belakangan situasi nasional mengharuskan kader HMI untuk memberikan solusi terhadap masalah bangsa, ekonomi dan lebih khusus melonjaknya dollar Amerika terhadap rupiah. Aksi tanggap mulai terlihat di berbagai cabang se-Indonesia, namun posisi HMI Cabang Yogyakarta sebagai cabang yang bersejarah perlu dipertanyakan.

Sebab tidak adanya pergerakan ataupun konsolidasi yang dilakukan para pimpinan cabang untuk menanggapi isu besar yang akan berdampak terhadap ekonomi negara saat ini. Malahan Pimpinan Cabang hingga saat ini tidak diketahui dimana jejaknya oleh para kader, apa kader harus membuat pamflet pencarian pimpinan lengkap dengan raut wajah manis dan lugu dengan dituliskan “Dicari Orang Hilang”

HMI Cabang Yogyakarta terlalu sibuk dengan kepentingan struktural dan pengamanan basis massa untuk menghadapi Pleno Cabang seperti yang disinggung dalam Buletin Sinergia yang diterbitkan oleh LAPMI Sinergi Yogyakarta bulan Agustus lalu. Padahal misi HMI yang sering diobrol-obrolkan di setiap forum latihan kader oleh pimipinan HMI untuk membela kaum ploletar, untuk membangun umat dan bangsa. Serasa pimpinan sendiri yang menghianati kampanyenya tentang misi HMI di setiap para kader.

Derita negara adalah derita HMI, maka HMI harus selalu siap atas masalah yang dihadapi negara saat ini, inilah yang menjadi derita pertama yang harus diperjuangkan bersama-sama. HMI Cabang Yogyakarta harus siap menangis berdarah hingga masalah selesai. Pimpinan HMI Cabang Yogyakarta jangan terlalu esklusif dan jangan terlalu sombong dengan sejarah HMI, yang sudah mengawal umat dan bangsa hingga saat ini. Sejarah itu untuk pelajaran HMI yang lebih progresif bukan malah HMI yang semakin mundur.

Ada juga yang menarik, baru saja penulis membaca salah satu tulisan dari Ketua Umum KOHATI Cabang Bengkulu dengan Surat Cinta Untuk Ketua Umum PB HMI, sejenak penulis berfikir, tulisan yang indah ini mudah-mudahan dibaca juga oleh Pimpinan HMI Cabang Yogyakarta, dan bagaimana pimpinan dapat memposisikan dirinya sebagai orang yang dituju dalam surat cinta itu.

HMI yang selalu indah dan berbangga dengan slogan Berteman Lebih Dari Sudara hanya menjadi sebatas slogan pemanis dalam tubuh HMI. Derita, luka, hingga tertembak yang dialami beberapa kader HMI Cabang Se-Indonesia. Mereka sudah melakukan aksi tanggap isu terhadap masalah bangsa terlebih dulu, dan membuat penulis harus kembali mempertanyakan Posisi HMI Cabang Yogyakarta yang kedua kalinya.

Apa masih kurang masalah untuk HMI Cabang Yogyakarta harus turun ke jalan atau pamer di media menanggapi masalah tersebut? Ataukah menunggu HMI dibubarkan baru HMI Cabang Yogyakarta turun ke jalan? Lalu apa gunanya HMI Cabang Yogyakarta untuk umat dan bangsa kalau hanya masalah internal yang terus diurus? Lalu kapan masyarakat dapat menikmati trobosan-trobosan baru HMI, kalau hanya struktural jabatan HMI yang kejar? Semoga pimpinan dapat lebih memaknai slogan Berteman Lebih dari Saudara, dan Sekolah Kepemimpinan yang akan diselenggarakan di Bogor memuat materi tentang pendalaman slogan HMI yang dapat menyadarkan pimpinan HMI Cabang Yogyakarta. Agar pimpinan tahu, HMI tetap Yakin Usaha Sampai dan HMI tetap Saudara, Saudara, Saudara.

NADYA TAMARA LUBIS
Kader HMI Komisariat Ahmad Dahlan Cabang Yogyakarta

Senin, 03 September 2018

Buletin Sinergia Edisi Agustus 2018 "Kasak-kusuk Jelang Pleno 1 HMI Cabang Yogyakarta"
Buletin Sinergia Edisi Agustus 2018 (Foto: Sinergia)

Buletin Sinergia Edisi Agustus 2018 ini sedikit banyak menyoroti berbagai ragam persoalan yang harus kita pahami secara bersama. Alangkah lebih baiknya jika sama-sama ingin memperbaiki atau berbenah diri. Karena perbaikan dan intropeksi adalah jalan terakhir sebagai satu-satunya obat yang paling mujarab.

Jika salah paham dalam mengartikulasikan sebuah realitas yang sedang terjadi, maka pertanyakanlah pada sanubari yang paling dalam. Apa sebenarnya yang kita cari, dan apa yang perlu dilakukan untuk mengubah realitas sosial yang riskan akan persoalan.

HMI Cabang Yogyakarta juga merupakan objek yang menjadi sorotan Buletin Sinergia. Banyak hal yang menjadi diskursus saat ini, saat HMI menjadi gawang terakhir bangsa dan negara tercinta. Lantas bagaimana seharusnya, jika Yogyakarta sebagai rahim dan barometer perkaderan HMI masih lesu dan kurang bergairah mengisi jembatan emas kemerdekaan Indonesia? Semua akan diulas di dalam Buletin Sinergia Edisi Agustus 2018.

Download Buletin Sinergia Edisi Agustus 2018 (Full PDF) BULETIN SINERGIA EDISI AGUSTUS 2018

Selasa, 31 Juli 2018

POLITIK GERBONG DAN KRISIS KEPEMIMPINAN HMI CABANG YOGYAKARTA
Pelantikan Pengurus HMI Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018 di Taman Budaya Yogyakarta (19/8/2017).

Konstelasi politik HMI Cabang Yogyakarta akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Soal demokrasi, kepemimpinan, wacana akademis, gerakan sosial dan seterusnya-terus menunjukkan penurunan. Tidak lain adalah tugas seorang pemimpin dan strukturalnya sebagai mediator dan stimulus untuk sedikit demi sedikit menyelesaikan soal tersebut.

Soal-soal yang terpampang jelas dimata kita di atas, sengaja dibiarkan berlarut bagai kristal garam hanyut dalam air panas, sehingga apabila manusia meminumnya tak dapat lagi ia membedakan mana air putih dan mana air garam. Sekali tegukan barulah ia merasa yang diminumnya adalah air garam dan rasanya tidak enak.

Tentu beberapa individu sadar soal ini, namun terhenti pikirannya karena merasa tak punya kepentingan dengan soal tersebut. Juga ini menjadi soal tambahan yang mesti kita jawab karena beberapa individu yang demikian lama-lama menjadi penyakit dilingkup organisasi, ia hanya menjawab apabila soal tersebut mendatangkan untung baginya.

Politik Gerbong
Memilih pengurus yang hanya karena hutang suara dan gerbong daripada menyeleksi karena kualitas individu adalah seburuk-buruknya pikiran dari seorang pemimpin. Untuk gaya kepemimpinan yang demikian, penulis sarankan untuk kembali keabad XX atau abad pertengahan sekaligus. Sebab disanalah sikap-sikap feodal dan nepotis berkembang pesat.

Fakta lapangan yang terjadi adalah HMI Cabang Yogyakarta terpecah menjadi beberapa gerbong komisariat dalam sikap politiknya. Ada yang konsisten juga ada yang oportunis. Beberapa komisariat yang oportunis mendapat tempat yang layak dalam struktural cabang hari ini, namun tak pernah menunjukkan hasil kerja yang maksimal apalagi memuaskan. Tidak salah dengan tesis penulis sebelumnya “bahwa sebab mereka diangkat karena atas dasar hutang suara sehingga nurani dan akal sehatnya hilang pada saat itu juga.”

Hutang-piutang suara menjadi landasan utama dalam menyusun struktur cabang. Mereka yang duduk dibidang-bidang yang seksi justru melarikan diri hingga pleno diundur-undur. Sebuah struktur yang nampak seksi dari gerbong yang merasa dirinya produktif namun tak pernah adaptif dan selalu kompromis dengan kedunguan pikirannya.

Perjalanan panjang struktrur kepengurusan periode ini hanya menyisakan beberapa pengurus yang dapat aktif untuk mengawal kepengurusan, tapi juga ada yang kerjaannya hanya mengkritik saudari Elfi Suharni melalui status WhatsApp dan Instagram, kalau ketemu langsung barang mungkin gagap dan gugup atau juga sampai planga plongo.  Artinya, dengan adanya pengurus cabang yang hanya berani mengkritik ketua umumnya via WhatsApp dan Instagram saja, maka saudari Elfi Suharni telah memilih beberapa pengurusnya yang sudah dungu sejak dalam pikiran.

Namun, dinamika tersebut juga tidak saja terjadi pada hari ini, juga pada kepemimpinan Syarifuddin El-Azizy. Akibatnya sebagian besar pengurusnya memilih untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan cabang karena menilai kepemimpinan Aziz hanya dekat dengan pengurus dari gerbongnya sendiri dan tak mau merangkul yang lain. Sehingga tugasnya sebagai seorang pemimpin terhenti pada perihal sebatas pemenuhan ambisi gerbong dan meninggalkan konflik gerbong.

Soal yang paling mengkhawatirkan dari terpilihnya dua pemimpin HMI Cabang Yogyakarta terakhir adalah berdasarkan aklamasi. Penulis menganggap aklamasi merupakan tanda dalam kepengurusan terkait tidak pernah memfungsikan akal sehatnya dengan baik sehingga opini dalam dinamika dan struktural cabang terdengar dangkal dan terlihat sesat.

Bahwa dengan aklamasi, pengurus terkait tidak benar-benar bekerja dengan akalnya sebagai upaya merangsang kader agar terangsang juga menjadi seorang pemimpin. Bahkan jika ditinjau selama beberapa tahun terakhir program-program yang mengasah kepekaan kognisi, sosial dan kepemimpinan kader tak terpikirkan, hingga tak pernah dibahas dalam rapat-rapat elite HMI Cabang Yogyakarta.

Menyegerakan Pleno sekaligus Konferensi Cabang
Nasi yang sudah busuk dalam panci masak sudah tak patut disimpan lagi meski nasi tersebut dari benih beras berkualitas. Artinya ia harus dibuang atau diberikan pada ternak. Konteksnya demikian juga dengan kepengurusan HMI Cabang Yogyakarta. Bulan agustus adalah bulan yang tepat untuk mengganti ketua umum cabang beserta gerbongnya sebab terhitung sejak agustus 2017 mereka memegang kendali dan tak menghasilkan apa-apa.

Pertimbangan yang cukup masuk akal untuk segera melaksanakan pleno sekaligus konferensi cabang, karena kepengurusan sudah terlampau tidak sehat untuk dipertahankan lagi. Kerena keindahan konstitusi yang mengharuskan pleno dalam waktu enam bulan sejak dilantik tidak diindahkan dalam kepengurusan ini. Segera bukakan ruang untuk mengganti kepengurusan cabang agar berjalan damai dan khidmat. Yakinlah, kami sudah cukup bosan dengan diam yang tak bermakna ini.

Penulis sangat mengapresiasi keterbukaan pikiran Ketua Umum Elfi Suharni yang mau membuka dirinya untuk dikritik oleh kader HMI Cabang Yogyakarta dan masih tetap konsisten. Tidak seperti beberapa ketua umum yang meninggalkan organisasi karena menikah dan berkeluarga. Barangkali, konsistensi seperti Elfi Suharni lah yang harus dipelajari oleh ketua umum baik ditingkatan cabang maupun komisariat.

FETHULLAH GULEN
Kader HMI Cabang Yogyakarta, Sekarang aktif sebagai Penggiat Media-Literasi, dan Kritikus Sastra. 

Senin, 30 Juli 2018

Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta Mengapresiasi Semua Kritik yang Membangun
Pengurus HMI Cabang Yogyakarta periode 2017-2018 seusai pelantikan di Taman Budaya Yogyakarta (Foto: Doc. sinergianews.com)

Terkait dipublikasikannya tulisan dari Fethullah Gulen, Minggu (29/7/2018). Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta; Elfi Suharni, dalam komunikasinya dengan reporter kami Minggu (29/7) malam “mengatakan bahwa tulisannya mantap dan kritiknya membangun, hal-hal yang seperti ini harus ditingkatkan lagi.”

Sebagai media pers jurnalistik Sinergianews menerima disclaimer jika ada yang dianggap keliru, salah, dikarenakan miskin data. Kami terima untuk dipublikasikan di Sinergianews.com sebagai hak jawab. “Oke siap, bagus itu! malah harus ditingkatkan lagi publikasinya supaya banyak kader HMI Cabang Yogyakarta yang nulis.”

Elfi juga menambahkan, “bagus itu, kalau bisa tiap minggu di publish di grup-grup HMI Cabang Yogyakarta untuk mengirim tulisan, agar memperkaya ide dan mengembangkan nalar intelektual kader.

Menurutnya kritikan yang ditulis Fethullah Gulen sudah tepat, dan itu patut diapresiasi. “Semakin banyak kader yang mengkritik artinya kan masih banyak yang peduli dengan cabang. Kritiknya juga membangun."Di Jogja Kalau tenang-tenang saja, kadernya bisa hilang mungkin. Karena dari dulu terbiasa dibesarkan dengan dinamika yang kencang.” Tambahnya saat dikonfirmasi redaksi Sinergia, Minggu (29/7) malam.

Selasa, 24 Juli 2018

PB HMI Tuntut Kapolri Selesaikan Kasus Penganiayaan Kader HMI Cabang Dompu
Imam Taufiq (Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HMI 2018-2020) saat memberikan sambutan dalam agenda HMI (Foto: Dok. Istimewa)


SINERGIANEWS.COM, JakartaPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sangat prihatin dengan tindakan represif dan penganiayaan terhadap kader HMI di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kejadian ini diawali dari pemukulan secara bertubi-tubi oleh oknum-oknum polisi kepada salah seorang kader HMI yang mengalami kecelakaan tunggal. Seketika itu oknum polisi menyuruh segera pulang mengendarai motornya dengan keadaan luka parah. Namun kader tersebut tidak mengiyakan.

Pasca kejadian itu, Pengurus HMI Cabang Dompu melaporkan kejadian yang menimpa salah satu kadernya, namun tidak ada respon dengan baik oleh pihak Kepolisian Polres Dompu.

Senin (23/7/2018) seluruh anggota HMI Cabang Dompu melakukan aksi di depan Mapolres. Aksi itu dilakukan untuk meminta respon dari aparat atas tindakan yang menimpa salah seorang kader HMI Cabang Dompu. Namun aparat kepolisian memperlihatkan kebengisannya dengan menghalangi dan memukuli kader-kader HMI Cabang Dompu.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HMI Imam Taufiq tidak menutupi kekecewaan atas tindakan represif yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi terhadap kader HMI.

“Saya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian terhadap kader HMI yang ingin menyampaikan aspirasinya,” kata Imam Taufiq kepada sinergianews.com, Selasa (24/7/2018).

Imam juga menjelaskan bahwa aparat kepolisian telah melanggar pernyataan yang disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian pada perayaan HUT ke-72 Bhayangkara Polri di Istora Senayan Rabu (10/7/2018). Yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Polri dengan konsep Promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang menjadikan spirit hingga tahun 2025.

“Saya secara kelembagaan menuntut kepada Kapolda NTB dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan tindakan proses hukum kepada oknum-oknum kepolisan, yang diduga keras terlibat dalam kebengisan yang diterima oleh kader HMI Cabang Dompu. Serta Mereposisi Kapolres Dompu yang dianggap telah lalai menjaga wibawa kepolisian,” pungkas Imam saat diminta keterangan.

Imam berharap aparat kepolisian meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, mahasiswa; khususnya kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atas kebengisan yang telah dilakukan. (Sgt)


Reporter: Faiz Rifqy AK
Redaktur Online: Qodri Syahnaidi

Kamis, 05 Juli 2018

Permahi DPC Surabaya Soroti Problematika Surat Ijo Di Kota Surabaya

SINERGIANEWS.COM, Surabaya - Kamis, (04/07). Problematika ‘surat ijo’ lambat laun makin disoroti warga Surabaya. Hal ini dikarenakan ‘surat ijo’ yang menjadi kewajiban warga dalam membayar retribusi IPT (Izin Pemakaian Tanah) harus ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh warga. Tebusan itu harus dibayar apabila warga ingin mengantongi hak kepemilikan atas tanah yang telah ditempati tersebut.

Padahal mereka telah menjaga dan merawat tanah tersebut dari nenek moyang mereka. Terlebih, mereka pun telah membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketua PERMAHI DPC Surabaya, Yudo Adianto Salim menilai bahwa, “harus ada win-win solution antara pihak pemerintah kota dan pemegang surat ijo”. “Agar problematika ini tidak berkepanjangan, perlu diciptakan penyelesasian yang memihak baik pada masyarakat maupun pemerintah kota,” pungkasnya.

Pada dasarnya tanah yang masuk dalam jangkauan surat ijo rata-rata adalah tanah yang telah ditempati puluhan tahun hingga menjadi warisan turun temurun. Beberapa dari mereka ada yang memiliki kepemilikan sertifikat eigendom verpounding. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan perda nomor 16 tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.

Penerbitan Perda tersebut dalam rangka menciptakan kepastian hukum tentang pelepasan tanah aset Pemeritah Kota Surabaya. Namun banyak kalangan menilai bahwa perda tersebut belum cukup efektif memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Pernyataan senada juga diungkapakan oleh departemen Advokasi PERMAHI DPC Surabaya, Willy Innocenti, bahwa, “terdapat kekosongan hukum tentang konsep pelepasan tanah dengan pertimbangan keadilan yang memihak baik masyarakat maupun pemerintah kota Surabaya.”

“Dalam Perda tersebut tidak ada indikator penilaian tentang lamanya penghuni menempat dan memelihara tanah tersebut dan bagaimana kepatuhan mereka dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan. Mereka juga harus ditimbang tentang kondisi perekonomian dan bagaimana penguasaan tanah tersebut didapatkan, sehingga keadilan juga dapat diperjuangkan,” ujar Willy saat ditemui di sekretariat Permahi DPC Surabaya.

Problematika ‘surat ijo’ hendaknya segera ditemukan pemecahan yang berkeadilan agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan yang meresahkan warga kota Surabaya. (Sgt).

Reporter: Arianto
Redaktur Online: Qodri Syahnaidi

Jumat, 29 Juni 2018

Sinergisitas Kementerian Pertanian Dengan PETANI Untuk Wujudkan Kedaulatan PETANI Berbasis Agrobisnis Kerakyatan
Suasana Workshop Peningkatan Kompetensi Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta 

SINERGIANEWS.COM, Yogyakarta - Kamis (28/06), Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bersinergi dengan Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PETANI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam workshop peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang dilaksanakan di kota Yogyakarta.

Pada workshop tersebut DPW PETANI DIY menyampaikan materi Strategi Pengelolaan Pelatihan Untuk Menciptakan Peluang Usaha. Asti Irwandiyah Sekretaris DPW PETANI DIY menyampaikan bahwa, "struktur badan eksekutif dan lembaga-lambaga otonom yang ada di dalam PETANI sesuai dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PETANI, dimana badan eksekutif dan lembaga-lembaga otonom tersebut masing-masing berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dapat membantu kemajuan pendidikan dan kesejahteraan para PETANI."

Hal ini senada dengan apa yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum PETANI Satrio Damardjati dalam internal Keluarga Besar PETANI.

Asti menambahkan, "kalau di tingkat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PETANI memiliki lembaga otonom seperti Sekolah Pemuda Pertanian Terpadu (SPPT), sedangkan ditingkat DPW juga memiliki lembaga otonom Sekolah Petani Muda Darllos (SPMD), karena di Sekolah PETANI inilah para anggota PETANI dididik dan dibukakan wawasan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan peluang serta potensi pasar yang ada."

Para anggota PETANI bisa menggunakan waktu menunggu masa panen dengan memproduksi sesuatu yang pemasarannya melalui Warung PETANI. Sistem dan prinsip Warung PETANI ini pun adalah dari PETANI oleh PETANI-dan untuk PETANI dengan semangat gotong royong serta berbasis agrobisnis kerakyatan.

Selain Warung PETANI produk juga dipasarkan melalui Jaringan Pemasaran PETANI baik online dan offline. Karena pasar adalah masalah utama PETANI selama ini, oleh sebab itu Jaringan pemasaran dan Warung PETANI akan dapat membantu PETANI untuk memasarkan produknya.

 yang diikuti oleh para Widyaiswara yang ada di bawah Kementan di seluruh Indonesia. Dengan dimoderatori Ir. Lia Ratna Ernalia selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan BPPSDMP Kementan.

Ir. Lia Ratna Ernalia dalam forumnya, menyampaikan bahwa, "saya menyambut baik dengan apa yang sudah dipaparkan dari program-program PETANI dinilai sangatlah membantu negara dalam hal penanganan kesulitan PETANI."

Beliau juga meminta kesediaan PETANI untuk kedepannya menjalin kerjasama dengan Kementan khususnya BPPSDMP untuk wujudkan kedaulatan PETANI berbasis agrobisnis kerakyatan.

Workshop ini juga dihadiri oleh Anggit Bimanyu yang selaku Ketua DPW PETANI DIY, M.Darul Chasan Kepala SPMD DPW PETANI DIY,  Peter Michael D., Tenaga Ahli Lingkungan Hidup DPW PETANI DIY dan Ari Kusharyono Pengurus DPC PETANI Kab. Bantul. (Sgt).


Reporter: Arianto Goder
Redaktur Online: Qodri Syahnaidi

Minggu, 10 Juni 2018

Ingin Bersinergi Dengan Lembaga, Alumni MTs. Baitul Arqom Gelar Pertemuan
"Berdiri Diatas Dan Untuk Semua Golongan" motto Madrasah Tsanawiyah Baitul Arqom Balung Jember


SINERGIANEWS.COM - Jember
, Alumni MTs. Baitul Arqom Balung Jember menggelar reuni angkatan 2010. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Makan Podomoro Balung Jember, Minggu (10/06/2018).

Reuni yang diadakan pada tahun ini dikemas dalam bentuk buka bersama sekaligus sharing tentang perkembangan almamater kedepannya. Wismoyo selaku Plt. Ketua Pelaksana memaparkan maksud dan tujuan agenda ini dilakukan. Salah satunya untuk mempererat tali silaturrahmi antar alumni.

“Harapan kita bersama adalah harapan lembaga, bagaimana MTs. Baitul Arqom kedepan dapat bersinergi dengan alumni sebagai komitmen kita yaitu mencerdaskan generasi bangsa,” tutur Wismoyo kepada sinergianews.com.

Selain buka bersama kegiatan ini dilanjutkan dengan sharing dan menetapkan rekomendasi untuk rencana kerja kedepannya.

“Melakukan koordinasi dengan lembaga untuk membantu mewujudkan cita-cita MTs. Baitul Arqom dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan produktif untuk menujang silaturrahmi antar alumni dan masyarakat. Dua poin penting tersebut menjadi komitmen bersama para alumni,” Pungkas Wismoyo.

"Tahun depan kegiatan yang dilakukan paling tidak membuahkan hasil yang lebih maksimal, artinya bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi para alumni memberikan tawaran gagasan untuk lembaga tercinta,” tambahnya saat diminta keterangan.

Agenda pertemuan antar alumni dilakukan pada setiap tahun, sebagai wujud pengabdian terhadap lembaga serta memberikan ide dan gagasan untuk memajukan MTs. Baitul Arqom yang lebih baik lagi. Hal ini senada dengan motto lembaga yaitu “berdiri diatas dan untuk semua golongan”.

Sebuah komitmen syarat akan nilai. Penerjemahan tujuan lembaga juga tidak akan terlepas daripada kontribusi para alumni, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan bahkan dunia profesi.

Di akhir kegiatan, menetapkan Fauziyah Al Mucdhor secara aklamasi sebagai ketua pelaksana pada kegiatan pertemuan alumni tahun 2019 mendatang. Dengan berbagai format kegiatan yang telah digagas secara bersama.

Harapannya gagasan tersebut bukan hanya sebatas angan atau ide yang tersirat, melainkan gagasan yang perlu diwujudkan secara kolektif; antara lembaga dan alumni. (Sgt)

Reporter: Faiz Rifqy Ak
Redaktur Online: Qodri Syahnaidi

Kamis, 03 Mei 2018

Insiden Teluk Balikpapan, HMI Gelar Dialog bersama Pertamina dan Kementerian LHK
Diskusi terbuka oleh Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (BAKORNAS LEPPAMI) PB HMI, Selasa (24/04/2018)/SINERGIA 

JAKARTA - SINERGIANEWS-
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (BAKORNAS LEPPAMI) PB HMI mengadakan diskusi terbuka perihal bencana ekologi Teluk Balikpapan, Selasa (24/04/2018).
Acara tersebut mengundang narasumber para pemangku kepentingan yang secara langsung bersinggungan dengan bencana ekologi tumpah minyak di Teluk Balikpapan, yakni antara lain Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut  Ir. Dida Migfar Ridha yang mewakili Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Ditjen PPKL KLHK RI).
Kemudian, hadir juga Abraham Lagaligo yang mewakili PT.PERTAMINA (Persero). Diskusi ini dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari Kader-kader HMI, PMII, serta para mahasiswa pecinta alam seperti Anggota MAPALA Universitas Indonesia, dan Perwakilan Pusat Koordinasi Nasional Mahasiswa Pecinta Alam.
Membuka diskusi, Direktur Eksekutif BAKORNAS LEPPAMI PB HMI, Ichwan Abdillah, menyampaikan bahwa kasus itu sebagai Enviromental Crime yang disebabkan oleh kelalaian manusia (Human Eror).
“Maka harus ada penindakan yang tegas, kemudian harus ada langkah-langkah strategis maupun taktis dalam Penanggulangan bencana serta pemulihan kerusakan kawasan terdampak sebagai hal utama yang harus diperhatikan,” kata Ichwan melalui siaran persnya.
Pada kesempatan itu, Dida Migfar Ridha menyajikan hasil-hasil laboratorium, data-data, dan temuan terbaru dari kawasan terdampak. Dalam hasil laboratorium itu memang sangat jelas zat yang memenuhi Teluk Balikpapan adalah minyak mentah yang sangat berbahaya bagi ekosistem biota pesisir dan laut.
Menurut Dida, tim dari KLHK RI yang dibentuk langsung oleh Ditjen PPKL sudah berada di Lokasi terdampak sekitar 7 jam setelah kejadian. Tim tersebut langsung mengambil Sempel air serta menyebarkan informasi terkait bencana kepada masyarakat sekitar sebagai pencegahan mengkonsumsi hasil laut dari kawasan terdampak.
“Sesuai keterangannya sebaran minyak mentah yang awalnya (10 hari setelah kejadian) seluas 7000 m² sudah meluas hingga hampir 13.000 m² (per tanggal 19 April 2018) dan telah memakan korban jiwa manusia maupun fauna yang hidup di Teluk Balikpapan serta Kawasan Hutan Mangrove,” terang dia.
PT. PERTAMINA juga memaparkan segala hal yang telah dan akan dilakukan dalam penanggulangan dan pemulihan kawasan terdampak. Dalam pemaparannya. Dalam keterangannya, PT. PERTAMINA telah memberikan sebagian kompensasi bagi korban jiwa sebagai langkah awal.
“Dalam penanggulangan kawasan PT.PERTAMINA akan secepatnya melakukan penghisapan minyak mentah dari Teluk Balikpapan. Sebagai pemilik minyak mentah yang tumpah, PT PERTAMINA juga menyatakan siap bertanggung jawab penuh dalam penanggulangan dan pemulihan kawasan terdampakj,” sebut Abraham.
Peserta diskusi, Milzam Sidqi, Anggota MAPALA UI, menyampaikan rekomendasi kepada PT. PERTAMINA. Menurut dia, mengintegrasikan "Early Warning System" diseluruh pipa bawah laut milik Pertamina. Hal ini bertujuan kejadian serupa dapat dilakukan penanganan cepat dan tanggap.
Lembaga Ekonomi (LEMI) PB HMI  juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait perekonomian nelayan teluk Balikpapan yang hari ini tidak diperbolehkan melaut. Karena itu, pelatihan kewirausahaan dan modal usaha kepada para nelayan di pesisir teluk Balikpapan mendesak dilakukan.
Bidang Litbang BAKORNAS LEPPAMI PB HMI, Setyo Nugroho, berharap berkomitmen dalam mememulihkan kawasan tersebut hingga benar benar tuntas. Dengan mengedukasi masyarakat dalam hal konservasi lingkungan serta pembekalan terkait pemulihan bencana lingkungan.
“Karena disadari bahwa pemulihan ribuan hektar kawasan terdampak tidaklah mudah pasti memakan waktu yang cukup lama, maka dianggap perlu peran konkrit masyarakat dalam pemulihan kawasan,” kata Setyo.
Menurut Ichwan, diskusi itu adalah awalan gerakan LEPPAMI secara nasional terhadap kasus di Kalimantan Timur. Menurutnya, bencana ekologi berkelas internasional akan terus dikawal terkait pemulihan kawasan terdampak di teluk Balikpapan.
Ediotor: Ikhsan Muas

Senin, 05 Maret 2018

LKK KOHATI HMI Cabang Yogyakarta Soroti Persoalan Sosial dan Kemanusiaan
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. sebagai salah satu keynote speaker memberikan materi pada pembukaan LKK KOHATI HMI Cabang Yogyakarta, Minggu (4/03/2018). (Foto: sinergianews.com/Faiz Rifqy Ak)

SINERGIANEWS.COM – Yogyakarta, Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Yogyakarta menggelar pembukaan Latihan Khusus KOHATI (LKK) di Pondok Pemuda Ambarbinangun Yogyakarta, Minggu (4/03/2018).

Kegiatan ini diadakan sampai tanggal 10 Maret 2018. Hari kedua sampai hari terakhir, LKK HMI Cabang Yogyakarta dilaksanakan di gedung Lafran Pane Student Convention Center (SCC) UII Jalan Kaliurang KM 23 Sleman Yogyakarta.

Adapun Tema yang diangkat “Reimplentasi Identitas HMI-Wati: Terbinanya Muslimah yang Berilmu, Berkemanusiaan, dan Berkeadilan untuk Mencapai Tujuan HMI”.

Itsna Nurhamidah selaku Ketua Panitia Pelaksana memaparkan beberapa hal tentang kegiatan yang diikuti oleh 39 kader HMI se-Indonesia. Semula 40 kader HMI yang lolos pada tahap seleksi jurnal, kemudian 39 kader dari 33 cabang yang masih bertahan hingga masuk ke forum training.

“Sebagai kaum terpelajar kita pasti berilmu, berkemanusiaan itu merupakan perwujudan dari ilmu yang telah kita peroleh, sedangkan outputnya adalah berkeadilan, yang hasil akhirnya mencapai tujuan HMI, dan tiga aspek ini saling bersinergi,” tutur Sekretaris Bidang Internal KOHATI HMI Cabang  Yogyakarta.

Senada dengan Itsna, Lusia Ega Andriana, S.IP., selaku Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Yogyakarta periode 2017-2018 menyampaikan bahwasannya tema ini didasari oleh beberapa latar belakang yang cukup kompleks, dengan berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan yang perlu diperhatikan secara bersama.

“Dalam mencapai tujuan HMI ini, kita memasukkan 3 poin dasar yang seharusnya ditanamkan pada diri HMI-Wati sejak dini, yaitu berilmu, berkemanusiaan, dan berkeadilan,” pungkas Lusia kepada sinergianews.com.

Lusia juga berharap dengan adanya training ini, minimal peserta LKK dan seluruh komponen yang terlibat (Pengurus dan Panitia, Red) timbul kesadaran bahwa kita harus peduli dengan sekitar dan kita aplikasikan dalam bentuk kemanusiaan, sehingga kita lebih peka terhadap isu-isu sosial.

Selain itu, LKK  kali ini memiliki beberapa format baru untuk memberikan pembelajaran mengenai softskill yang sesuai dengan pedoman dasar KOHATI (PDK) salah satunya ada softskill public speaking, softskill psikologi keluarga dan perempuan, softskill merawat jenazah, gender dll.

Kegiatan tahunan KOHATI HMI Cabang Yogyakarta ini juga dihadiri oleh Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. (Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), Fitroh Nurwijoyo Legowo (Ketua DPD KNPI DIY), Marzuki A.R. Simatupang (Alumni HMI Cabang Yogyakarta), Lembaga-lembaga, KORKOM, Komisariat-komisariat dan beberapa OKP-OKP di Yogyakarta. (Sgt)

Reporter: Faiz Rifqy Ak
Redaktur Online: Qodri Syahnaidi

Senin, 19 Februari 2018

Penanaman Sikap Toleransi Dalam Kehidupan Bernegara

Raiza saat memberikan sambutan pada acara Pelantian Pengurus HMI Komisariat Janabadra Cabang Yogyakarta (Foto: sinergianews.com/Dokumen Istimewa)

Kita hidup dalam sebuah negara yang penuh akan keragaman agama, suku, ras dan budaya. Dengan adanya keragaman tersebut tentu kita tidak akan luput dari sebuah perbedaan. Meski kita berbeda agama, suku, dan budaya bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Untuk mempersatukan perbedaan diantara kita, perlu adanya usaha yang maksimal, salah satunya dengan bertoleransi terhadap sesama manusia.

Banyak cara mengembangkan sikap toleransi, yaitu menghargai pendapat orang lain, saling menjaga satu sama lain, membantu saat sedang kesusahan, tidak membeda bedakan suku, agama, ras, budaya dan memiliki sikap peduli, sikap jujur, sikap adil, serta memahami bahwa perbedaan itu indah. Jika kita memahami dan meresapi hal tersebut. toleransi adalah cara bagaimana untuk tetap menjaga perdamaian di negara ini.

Namun akhir-akhir ini sering terjadi sikap intoleran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/golongan tertentu. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya memahami nilai - nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Keanekaragaman itu indah, bila kita menyadari dan mensyukuri setiap perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu sebagai warna kehidupan. Seperti halnya pelangi yang terdiri dari warna-warna yang berbeda namun menyatu untuk memancarkan keindahan.

Perlunya pemahaman yang serius akan tentang indahya perbedaan, karena banyak yang belum memahami betul tentang perbedaan itu seperti apa, contoh kecil seperti perbedaan pendapat yang bisa membuat perselisihan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, karena sikap ingin selalu benar, maka perselisihan tersebut bisa terjadi. Dengan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kita ketahui sebagai “Falsafah Negara”. Di dalam Pancasila pada sila ketiga, yang berbunyi “Persatuan Indonesia” itupun dapat memantik kita untuk tetap menjaga persatuan.

Presiden Sukarno pernah menyampaikan pidatonya tentang persatuan dan kesatuan, yang berbunyi “Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke”. Bukan hanya gigitan jari beratnya perjuangan pahlawan terdahulu, yang berusaha mendapatkan kemerdekaan negara ini serta tetap menjaga persatuan demi berlangsungnya kemerdekaan Indonesia.

Kita perlu memahami bahwa persatuan tidak mungkin terwujud begitu saja. Banyak faktor yang membuat persatuan tersebut bisa terwujudkan hingga saat ini. Salah satunya saling menghargai. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya tidak membeda - bedakan warga satu dengan warga lainnya. Langkah selanjutnya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mempertahankan persatuan negara ini, serta tetap menjaga toleransi dalam setiap perbedaan yang ada dihadapan kita. Semua harus dimulai dari diri sendiri, lalu akan diikuti oleh yang lain.

Sudah banyak kejadian intoleran yang terjadi, dan seharusnya itu sudah cukup membuat kita semua sadar untuk menghentikan perilaku tersebut. Pemerintah harusnya mulai mengambil sikap untuk bagaimana membuat negara ini dalam keadaan tenang dan aman, tanpa adanya tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian intoleran yang terjadi di setiap sudut negara ini. Pemerintah yang menjadi “social control of society haruslah bisa mewujudkan nilai-nilai yang termaktub pada sila ketiga dalam pancasila.

Selanjutnya bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi hal-hal tersebut, dan peran masyarakat dalam bekerja sama untuk meminimalisir intoleransi yang akan banyak menimbulkan perselisihan. Semua harus segera dilakukan, karena dampak dari intoleran sangat membahayakan kestabilan dan kedamaian dalam kehidupan bernegara. Semoga  kejadian-kejadian intoleran yang telah terjadi, dapat menyadarkan kita semua, bahwa hidup ini indah bila kita semua saling menghargai antar satu sama lain.

Raiza Rana Viola Riady
Kader HMI Komisariat Janabadra Cabang Yogyakarta, sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta