Rabu, 11 November 2020

Pasca Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Lafran Pane, HMI Sekarang Bisa Apa?

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.” (Ir. Soekarno)

Sebagaimana kutipan pidato Sang Proklamator di atas, generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan hendaknya mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan sebagai spirit kita saat ini dalam usaha tiada henti mewujudkan masyarakat adil makmur. 

Menghargai jasa para pahlawan tidak cukup jika hanya mengabadikan nama mereka menjadi nama jalan ataupun sekedar dalam penamaan fasilitas umum. Menghargai jasa para pahlawan juga tidak harus dengan meniru utuh  apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu dengan ikut mengangkat senjata.

Justru mengharagai jasa mereka bisa dilakukan lewat hal-hal kecil. Misalnya dengan menjadikan mereka sebagai teladan kita serta menghayati dan menerapkan pesan-pesan mereka di kehidupan kita sehari-hari.

Memasuki tahun ketiga semenjak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada salah satu pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ayahanda Lafran Pane oleh Presiden Joko Widodo, pertanyaan timbul di benak kita selaku penerusnya, bisa apa kita hari ini? Perlu kiranya bagi kita selaku penerusnya di organisasi HMI untuk coba merefleksikan kembali semangat juang beliau dahulu dalam mendirikan himpunan ini.

Apakah betul kita telah mewarisi semangat juang beliau dalam menghidupkan dan membesarkan HMI? Ataukah tindakan kita hari ini justru membuat malu organisasi “yang katanya” merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia?

Penulis teringat dengan novel “Merdeka Sejak Hati” karya Ahmad Fuadi yang mengisahkan perjalanan hidup Lafran Pane. 

Pada novel ini, dikisahkan bahwa Ayahanda Lafran Pane dalam perjalanannya ketika hendak mendirikan organisasi bagi para mahasiswa Islam banyak sekali menemui hambatan. 

Mulai dari bayang-bayang pasukan penjajah yang masih stay di Indonesia, minimnya dukungan, hinaan dan pandangan sinis dari para mahasiswa yang hedonis waktu itu, hingga kecurigaan dari beberapa pihak yang menganggap ada maksud terselubung dalam mendirikan organisasi HMI. 

Terlepas dari segala rintangan yang ia alami, hal yang sepatutnya menjadi teladan bagi kader-kader HMI saat ini adalah kembali merenungi betapa beratnya perjuangan beliau dalam mendirikan organisasi yang sejak dahulu telah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berproses dan belajar. 

Kita seharusnya sedikit menumbuhkan “rasa malu” kepada beliau akan jasa-jasanya bagi bangsa dan himpunan ini. Miris memang jika kita melihat perilaku beberapa kader saat ini yang hanya menjadikan organisasi HMI sebagai batu loncatan dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan pribadinya. 

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang diimpikan oleh Ayahanda Lafran Pane dahulu yaitu untuk menjadikan HMI sebagai organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengangkat derajat Umat Islam.

Begitupun dengan sikap rendah hati beliau yang dikisahkan dalam novel ini kiranya juga menjadi tamparan bagi kader-kader saat ini yang begitu tinggi ego dan nafsunya dalam mengincar posisi tertentu di struktural HMI. Ayahanda Lafran Pane dalam perjalanannya membesarkan HMI berlaku sangat sederhana dan tidak ingin dipuji berlebihan. 






Bahkan dengan rendah hatinya beliau pernah menyerahkan pucuk pimpinan HMI kepada seseorang yang menurutnya lebih layak mengisi posisi tersebut tanpa merasa dirinya direndahkan. 

Ini mengindikasikan bahwa beliau benar-benar ikhlas dalam mendirikan organisasi ini tanpa mengharap beliau akan mendapat feedback dari usahanya ini.

Mengutip pesan beliau, “Kemanapun kau berkiprah tidak ada masalah. Yang penting adalah semangat Keislaman-Keindonesiaan. Itu yang harus kau pengang terus.” Dari kalimat ini, kita sebagai generasi penerus idealnya haruslah mengesampingkan ego dalam berproses dan belajar bersama di himpunan ini. 

Semangat Keislaman-Keindonesiaan yang disusung mengindikasikan bahwa kita dalam berjuang haruslah disertai dengan sikap yang tulus dan ikhlas. Hanya dengan sikap inilah, HMI akan terus ada dan turut andil dalam persaingan dunia kontemporer yang makin rumit ini. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk terbinanya kualitas insan cita demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Merdeka sejak hati, Islam sejak nurani, Yakin Usaha Sampai

Bahagia HMI

Selamat Hari Pahlawan Nasional


Ammar Mahir Hilmi 

Kader HMI Cabang Yogyakarta

Sabtu, 18 Agustus 2018

HMI Dikenal Tapi Tak Dipahami Di Bumi Kandungnya
Prof. Drs. H. Lafran Pane (Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam) Ilustrasi: SGT

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman khususnya mahasiswa UII dan kader HMI di UII bahkan di seantero dunia. Dan juga menanggapi statement teman-teman mahasiswa UII khusunya yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak atas terjadinya insiden videotron dan baliho kahar.

Izinkan saya sedikit memaparkan apa yang telah terjadi. Telah diketahui bahwa kampus memiliki beberapa fasilitas yang mana menurut saya bertempat di titik-titik vital. Yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah videotron dan baliho kahar. Dalam hal ini yang saya maksud adalah videotron yang berada di depan Apotek UII Farma Jalan Kaliurang Km 14,5 atau berada di gerbang masuk UII. Selanjutnya baliho kahar bertempat di depan auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir. Sepengetahuan saya 2 titik ini adalah tempat untuk menyebarkan informasi atau juga iklan. 

Kemudian pembuatan koreo bergambar wajah Prof. Drs. H. Lafran Pane. Memang dari hal-hal diatas tidak ada yang salah. Namun yang menjadi masalah adalah adanya organisasi ekstra kampus yang telah memanfaatkan kedua fasilitas ini untuk kepentingannya yang mana; hal ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai tindakan yang despotis. Organisasi ekstra kampus itu ialah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya Koordinator Komisariat (Korkom) Universitas Islam Indonesia atau selanjutnya saya sebut HMI UII. Ya HMI lah yang kini dinilai oleh beberapa lembaga kemahasiswaan sebagai organisasi yang merasa berkuasa. Namun betulkah demikian?.

Sebelumnya mari kita buka kembali sejarah terkait hal ini. Padang, 5 Februari 1922  lahir seorang pemuda bernama Lafran Pane yang besar di lingkungan nasionalis-muslim. Pada tahun 1946 Lafran Pane menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 1947 Lafran Pane merasakan kegelisahan melihat kondisi mahasiswa yang sulit untuk diharapkan dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, dan juga terutama mahasiswa Islam yang mulai tidak representatif terhadap Islam. Selain itu, mahasiswa pada disaat itu juga mulai terjangkit virus hedonisme. Beberapa latar belakang tadi kemudian yang menjadi pemicu berdirinya HMI  pada 5 Februari 1947 di STI atau sekarang UII. Lafran pane sebagai pemrakarsa dan kemudian dibantu oleh 14 founding father lainnya.

Seiring berjalannya waktu sampai pada masa rezim Soeharto menempuh proses-proses de-ideologi yang bertujuan supaya tidak ada kritik dari masyarakat. Menjelang pemilu pada tahun 1977 pemerintah memutus mata rantai ideologi partai politik terhadap rakyat khususnya masyarakat pedesaan. Kemudian rezim Soeharto juga menyamakan azas semua kekuatan politik di indonesia yakni dikenal dengan istilah azas tunggal pancasila, yang mana ini adalah senjata untuk menghadang kekuatan terutama yang beraspirasikan islam. Menurut rezim orba ini adalah alat untuk menghadapi perpecahan. Begitulah kira-kira situasi yang terjadi dan berdampak pada organisasi-organisasi tanpa terkecuali HMI.

Kemudian pada tahun 1986, dengan alasan menyelamatkan organisasi HMI dari ancaman pembubaran rezim orba, maka HMI terpaksa menerima azas tunggal pancasila; itu melalui kongres ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya ada sekelompok aktivis kritis HMI yang menolak pemerintah mengintervensi HMI dengan alasan berjuang mempertahankan azas Islam memaksa organisasi-organisasi menerapkan azas tunggal pancasila tak terkecuali HMI. Mereka menamakan diri sebagai Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Bahkan mereka sempat berdialog dengan pihak PB HMI namun tidak direspon dengan baik yang berujung pada insiden demonstrasi di depan kantor PB HMI Jalan Diponegoro. Maka sejak itulah HMI terpecah menjadi dua kubu yakni yang menerima dan menolak azas tunggal pancasila. Bahkan eksistensi kedua kubu itu tetap ada hingga sekarang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 HMI yakni HMI dan MPO (yang saat ini HMI MPO). Kemudian saya ingin meluruskan pemahaman yang telah ditangkap oleh sebagian kawan-kawan yang bagi saya ini terkesan mengeneralisir peristiwa. Bahkan akun media sosial kami (@hmiumarbinkhattabuii) juga ikut terkena getahnya akibat generalisasi yang dilakukan beberapa kawan-kawan yang sudah terlanjur membenci HMI.

Sudah seharusnya kawan-kawan yang membenci, menyerang, melontarkan kritik-kritik pedas, kabar-kabar yang tidak akurat sumber informasinya ini melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai profil organisasi yang kawan-kawan maksud tersebut. Karena bagi kami yang tidak menjadi bagian dari organisasi ekstra kampus yang dimaksud tersebut sangat menyesakkan dada dan membuat kami prihatin. Begitulah realita yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai saat kuliah perdana (13/8/2018) hingga sampai detik ini masih hangat dan masih digandrungi.

Terakhir, saya berharap kepada kawan-kawan yang telah menanam kebencian kepada HMI khususnya HMI Komisariat ‘Umar bin Khattab UII, yang telah dicatut media sosialnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bijaksana dan memiliki i’tikad baik kepada kami.


ALFI ABDILLAH RAMADHANI
Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII, Peminat Kesunyian, Sekarang sedang mengabdi di Departemen Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat Umar Bin Khattab UII Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018.

Selasa, 01 Mei 2018

Diwarnai Kericuhan, Ini Tuntutan Massa Aksi May Day di Yogyakarta
Massa Aksi dari elemen mahasiswa dan buruh sedang mengerumuni pos polisi di pertigaan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat demonstrasi May Day, pada Selasa (1/5/2018)
SLEMAN- SINERGIANEWS - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Yogyakarta terlihat ricuh. Bahkan, aksi protes mahasiswa dan buruh itu membakar pos polisi di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisutjipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa (1/5/2018). 
Demonstrasi May Day kali ini berisi sejumlah tuntutan massa melalui orasi yang disampaikan, yakni turunkan harga BBM, perbaikan upah pekerja, cabut Perpres 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Bahkan, massa aksi juga terikkan maklumat tolak pembangunan Bandara Kulon Progo, hingga menyinggung Sultan Ground dan Pakualaman Ground dan pencabutan nota kesepahaman perbantuan TNI ke Polri. 

Massa tampak masih berorasi secara bergantian. Sejumlah poster juga dibawa bertuliskan kecaman terhadap kebijakan pemerintah dan harapan para mahasiswa serta pekerja. Juga bendera bertuliskan asal elemen mahasiswa yang berdemo.

Sebelumnya, ratusan peserta aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa dan buruh ini memblokir jalan dan membakar ban tepat di tengah jalan pertigaan lampu merah depan kampus UIN. Pertigaan itu sering disebut ‘pertigaan revolusi’.

Sekitar pukul 15.50 WIB, massa berjumlah ratusan orang. Meski begitu, jumlah personel kepolisian tidak sebanding dengan jumlah massa. Bunyi letupan seperti tembakan terdengar berulang kali.
Pos polisi terlihat hangus terbakar. Setelah sebelumnya massa aksi merengsek memukuli kaca dan melempar baru ke pos polisi yang berada di pinggir kedai KFC Jalan Solo itu.
Kapolres Sleman, AKBP Muchamad Firman Lukmanul Hakim menceritakan pembakaran itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Sampai kini polisi masih mencari pelaku pembakaran.
"Situasi sudah kondusif, kejadiannya sore tadi dan masih mencari pelakunya," ujar Firman di Yogyakarta, Selasa (1/5/2018).
Firman mengatakan sempat terjadi pemblokiran jalan di pertigaan kampus UIN. Hal itu berlangsung sebelum aksi pembakaran.
Bahkan begitu, paska pembakaran terjadi, puluhan Kepolisian Brimob bermotor merengsek masuk ke kampus UIN Sunan Kalijaga untuk mencari pelaku.
Meski tidak berlangsung lama, masuknya polisi ke halaman kampus UIN untuk memastikan pelaku. Polisi langsung keluar kembali. Firman mengatakan polisi masuk ke dalam kampus karena saat pembakaran terjadi, massa masuk ke dalam kampus itu.

Reporter: Faiz Rifqi

Senin, 19 Februari 2018

Penanaman Sikap Toleransi Dalam Kehidupan Bernegara

Raiza saat memberikan sambutan pada acara Pelantian Pengurus HMI Komisariat Janabadra Cabang Yogyakarta (Foto: sinergianews.com/Dokumen Istimewa)

Kita hidup dalam sebuah negara yang penuh akan keragaman agama, suku, ras dan budaya. Dengan adanya keragaman tersebut tentu kita tidak akan luput dari sebuah perbedaan. Meski kita berbeda agama, suku, dan budaya bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Untuk mempersatukan perbedaan diantara kita, perlu adanya usaha yang maksimal, salah satunya dengan bertoleransi terhadap sesama manusia.

Banyak cara mengembangkan sikap toleransi, yaitu menghargai pendapat orang lain, saling menjaga satu sama lain, membantu saat sedang kesusahan, tidak membeda bedakan suku, agama, ras, budaya dan memiliki sikap peduli, sikap jujur, sikap adil, serta memahami bahwa perbedaan itu indah. Jika kita memahami dan meresapi hal tersebut. toleransi adalah cara bagaimana untuk tetap menjaga perdamaian di negara ini.

Namun akhir-akhir ini sering terjadi sikap intoleran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/golongan tertentu. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya memahami nilai - nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Keanekaragaman itu indah, bila kita menyadari dan mensyukuri setiap perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu sebagai warna kehidupan. Seperti halnya pelangi yang terdiri dari warna-warna yang berbeda namun menyatu untuk memancarkan keindahan.

Perlunya pemahaman yang serius akan tentang indahya perbedaan, karena banyak yang belum memahami betul tentang perbedaan itu seperti apa, contoh kecil seperti perbedaan pendapat yang bisa membuat perselisihan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, karena sikap ingin selalu benar, maka perselisihan tersebut bisa terjadi. Dengan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kita ketahui sebagai “Falsafah Negara”. Di dalam Pancasila pada sila ketiga, yang berbunyi “Persatuan Indonesia” itupun dapat memantik kita untuk tetap menjaga persatuan.

Presiden Sukarno pernah menyampaikan pidatonya tentang persatuan dan kesatuan, yang berbunyi “Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke”. Bukan hanya gigitan jari beratnya perjuangan pahlawan terdahulu, yang berusaha mendapatkan kemerdekaan negara ini serta tetap menjaga persatuan demi berlangsungnya kemerdekaan Indonesia.

Kita perlu memahami bahwa persatuan tidak mungkin terwujud begitu saja. Banyak faktor yang membuat persatuan tersebut bisa terwujudkan hingga saat ini. Salah satunya saling menghargai. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya tidak membeda - bedakan warga satu dengan warga lainnya. Langkah selanjutnya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mempertahankan persatuan negara ini, serta tetap menjaga toleransi dalam setiap perbedaan yang ada dihadapan kita. Semua harus dimulai dari diri sendiri, lalu akan diikuti oleh yang lain.

Sudah banyak kejadian intoleran yang terjadi, dan seharusnya itu sudah cukup membuat kita semua sadar untuk menghentikan perilaku tersebut. Pemerintah harusnya mulai mengambil sikap untuk bagaimana membuat negara ini dalam keadaan tenang dan aman, tanpa adanya tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian intoleran yang terjadi di setiap sudut negara ini. Pemerintah yang menjadi “social control of society haruslah bisa mewujudkan nilai-nilai yang termaktub pada sila ketiga dalam pancasila.

Selanjutnya bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi hal-hal tersebut, dan peran masyarakat dalam bekerja sama untuk meminimalisir intoleransi yang akan banyak menimbulkan perselisihan. Semua harus segera dilakukan, karena dampak dari intoleran sangat membahayakan kestabilan dan kedamaian dalam kehidupan bernegara. Semoga  kejadian-kejadian intoleran yang telah terjadi, dapat menyadarkan kita semua, bahwa hidup ini indah bila kita semua saling menghargai antar satu sama lain.

Raiza Rana Viola Riady
Kader HMI Komisariat Janabadra Cabang Yogyakarta, sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

Minggu, 14 Januari 2018

Lulusan Pendidikan Agama, Jadi Apa?
Doc.Net

Diskursus tentang peluang dan tantangan sarjana pendidikan agama memang menjadi concern banyak pemerhati. Seolah-olah, bahasan debateble ini selain sebagai fokus analisis studi akademik, ia bahkan cenderung menjadi titik-balik atas realitas paradoksal: memaknai prinsip agama sebagai gerakan ikhlas dan luhur budi, atau memasukkan nilai agama yang transenden menjadi profan dan duniawi.

Kedua terma di atas, pelan tapi pasti, menyihir perhatian banyak kalangan untuk meredefinisi apa sebenarnya maksud dari pendidikan agama, dan sebab ia banyak bersinggungan dengan dimensi akademik, bagaimana metodologi dan konsep ilmiahnya?

Pertanyaan semacam ini mesti kembali mengorek historisitas dan geneologi lahirnya pendidikan agama. Sebab memang, pendidikan agama bukan varian pendidikan yang kering sejarah, tapi bahkan sarat dengan landasan normatif sosial-budaya masyarakat.

Juntrung pendidikan agama lahir sebagai purifikasi atas berjibun praktik amoral yang banyak terjadi di ruang publik (public spare). Pendidikan agama dipercaya menjadi suluh bagi gulitanya sistem pendidikan nasional yang cenderung kapitalis-materialistik. Dengan claim penawaran tentang konsep moralitas dan agamis, pendidikan agama dipercaya dapat menyulap anak didik untuk kembali mereguk konsistensi (istiqamah) di jalan yang lurus (as-sirat al-mustaqim).

Muslim kaffah dan konsepsi insan kamil memang menjadi titik-labuh pendidikan agama. Substansinya, pendidikan agama—sebagaimana disebutkan Abdul Rachman Shaleh—adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar meyakini, memahami, menghayati, dan meangamalkan agama Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan.

Pada konteks ini, ajaran agama coba ditafsir melalui interpretasi-aksiologis yang tidak hanya mengandalkan ilmu (epistimologi) tetapi juga amal (aksiologi).

Namun begitu, pergeseran paradigma (sift paradigm) yang melumpuhkan pendidikan agama kini tampak kentara dan nyata. Praktik amoral dan aksi-aksi teror bahkan masih cukup masif dan terus berdiaspora dalam ruang-ruang sosial-budaya di tengah suburnya pendidikan agama di Indonesia.

Lulusan-lulusan PTAI justru menjadi sarjana kaku yang sebagian besar tidak mampu bersaing dalam kancah kerja sektor nasional, apalagi internasional. Marjinalisasi materi-materi agama di sekolah dan masyarakat menjadi bukti konkret minimnya aspirasi publik terhadap urgensitas pendidikan agama.

Mengubah Postulat

Tantangan paling mendasar lulusan pendidikan agama sebenarnya terletak pada konstruksi idieologis yang secara gradual menjangkiti sejak sekian lamanya: konsep ikhlas dan barokah. Sektor kerja riil dipahami sebagai agenda pendidikan pragmatis yang bahkan menihilkan keikhlsan dan kebarokahan.

Sebagaimana paham primordialis, merka bahkan menolak terhadap perkembangan dan penetrasi zaman, bersikap acuh terhadap modernitas, dan menganggap setan terhadap informasi dan tekhnologi.

Pada tahap inilah, kesadaran tentang pentingnya membuka mata terhadap modernitas harus kembali didengungkan, betapa pun hal itu menjadi pekerjaan yang sulit dan memakan waktu.

Setidaknya, supaya nilai-nilai agama tidak sekadar menjadi pelengkap teori etika dan komodi omong banyak orang, penting kiranya menlanjutkann apa yang disebut Kuntowijoyo—sebagaimana juga pernah ditulis Yudi Latif—sebagai “pengakaran” (radikalisasi).

Mengubah postulat sempit tentang agama melalui proses radikalisasi harus melibatkan tiga tahap: Pertama, radikalisasi mencakup dimensi keyakinan (mitos), yaitu proses mengukuhkan kembali dasar agama sebagai bagian dari proses pemanusiaan tidak hanya dari hal-hal agamis tetapi juga duniawi.
Kedua, radikalisasi mencakup dimensi penalaran (logos), yaitu pengembangkan kerangka agama dari ideologi menjadi ilmu. Penalaran ini juga bermaksud untuk tidak menjadikan asas agama sebagai asas eksklusif dan final, tapi terbuka untuk kemungkinan diperbarui.
Ketiga, radikalisasi mencakup dimensi kerja-juang (etos), yaitu kerja-juang semua elemen agama untuk meyakini konsistensi berketuhanan dengan dengan realitas keummatan.
Mengurai yang Tergerai

Jumudnya masyarakat yang memilih PTAIS, STAIN, IAIN, UIN, daripada PTN dan PTS non-agama menjadi fenomena unik yang mesti diurai. Interes mereka cendererung menganggap pendidikan berlatar agama terlalu eksklusif dan tertutup. Padahal, gempuran modernitas yang ditandai dengan superioritas tekhnologi modern, seperti televisi dan internet, menuntut setiap orang untuk menggauli sektor pasar modern yang bebas dan terbuka.

Prospek lulusan PTAI harus kembali diuji konkresitasnya. Profesionalisme lulusan PTAI menjadi keharusan, selain juga upaya untuk reorientasi PTAI untuk tidak hanya akomodatif, tetapi aktif dan kreatif merespon perubahan sektor pasar kerja.

Secara esensial, profesionalisme di sini mencakup bebrapa variabel: (1) kemampuan tenaga akademik yang handal dalam pemikiran, penelitian,  dan berbagai aktivitas ilmiah, (2) kemampuan tradisi akademik yang mendorong lahirnya kewibawaan akademik bagi seluruh civitas akademika, (3) kemampuan manajemen yang kokoh dan mampu menggerakkan seluruh potensi untuk mengembangkan kreativitas warga kampus, (4) kemampuan antisipatif masa depan dan bersikap proaktif, (5) kemampuan pimpinan mengakomodasikan seluruh potensi yang dimiliki menjadi kekuatan penggerak lembaga secara menyeluruh, dan (6) kemampuan pimpinan dan dosen untuk memberikan bekal profesionalisem dan kemandirian kepada mahasiswa (Agus Maimun, 2013).

Tentu saja, sektor pasar kerja memiliki andil berharga atas jaminan mutu pendidikan. Menurut Tillar (1994), persaingan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi menjadi bergaining atas kualitas perguruan tinggi tersebut.

Minat bayak orang terhadap opsi perguruan tinggi terutama sekali memang ditentukan oleh banyaknya out put yang ‘siap pakai’ di pasar kerja. Maka, membekali sarjana pendidikan agama dengan beragam keterampilan yang tidak hanya bersifat agamis tetapi juga profan kini justru menjadi keharusan.

Selama ini, sarjana agama (S.Ag, S.Pd.I, S.Ud. SHI, dll) memiliki praksis kerja yang monoton dan berkesan begitu-begitu saja, seperti guru agama, guru ngaji, muballigh dan da’i, penyuluh agama, konsultan hukum agama, pemikir agama.

Dengan inovasi orientasi sistem akademik yang berbeda, sarajana agama juga akan memiliki daya saing untuk memperoleh profesi lain di luar itu. Usaha kreatif sarjana agama dengan mengembangkan kegiatan akademis yang lebih produktif dan memupuk kemandirian akan menopang kualitas diri menjadi pribadi unggul.

Sangat mengecewakan memang, realitas anomalik antara lulusan sarjana agama dan keringnya sektor lapangan kerja. Misalnya, daya tampung Kemenag RI setiap tahun untuk beberapa formasi kurang dari 5000 orang. Padahal di Indonesia ada kurang-lebih 8 UIN 21 IAIN, 34 STAIN dan lebih dari 700 PTAIS yang diperkirakan setiap tahun menghasilkan lulusan tidak kurang dari 30.000 mahasiswa.

Dengan demikian yang bisa diserap hanya sekitar 17 persen dari jumlah lulusan, sehingga 83 %  tidak tertampung. Belum lagi ditambah lulusan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan untuk tahun ini, ketika semua sector pendidikan formal sudah terisi, beberapa kementerian telah menerapkan zero growth, sehingga kemungkinan tidak akan ada pengangkatan pegawai lagi (Agus Maimun, 2013).

Sebebnarnya, banyak sekali peluang kerja bagi sarjana agama yang memiliki prinsip kemandirian dan spirit wirausaha. Seperti yang ditulis Rahardjo (1992), ada beberapa profesi alternatif untuk mengisi elit strategis yang perlu dipikirkan dan bisa dipersiapkan oleh PTAI, asal dilakukan secara sungguh-sungguh atau serius, yaitu: (1) negarawan dan politisi, (2) pemimpin masyarakat, (3) ulama atau da’i, (4) intelektual, (5) pengajar, (6) peneliti sosial atau ilmu pasti, (7) berbagai jenis tenaga professional, (8) manajer, (9) seniman-budayawan, (10) wartawan atau publicist.

Hal terpenting sebenarnya, menghilangkan paham sempit tentang klaim agama terhadap dimensi keduniaan tanpa harus membuang nilai-niali moral yang dikandungnya, serta menggalakkan praksis kegiatan kemandirian dan inovasi akademis yang lebih produtif.

Sarjana agama memiliki fungsi ganda: memperbaiki moralitas keummatan dan menyelamatkan sektor profan—seperti ekonomi dan politik—yang berasas kemanusiaan dan egalitarian. Semoga.**

MUCHLAS JAELANI, sering twit di @muchlasjae