Jumat, 26 Juni 2020

RUU HIP Harus Di Batalkan Jangan Di Tunda

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mengutamakan proses penanganan Virus Covid–19. Di saat pandemi Covid seperti saat ini, Rancangan Undang–undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak seharusnya dibahas, karena dikhawatirkan akan memunculkan Polemik dalam masyarakat. 

Pancasila sudah selesai kita sepakati sebagai dasar negara Indonesia, sehingga jangan ada lagi pembahasan ulang yang membingungkan rakyat. Segala elemen bangsa dahulu telah bermufakat dan bersatu mengutuhkan diri untuk mengamalkan dan menjaga pancasila. Jika RUU HIP ini tetap dibahas, dengan sendirinya membongkar pondasi bangsa, dan bisa meruntuhkan bangunan bernegara kita.

Sejarah telah membuktikan kesaktian pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia yang begitu beragam. Begitu banyak suku, ras, dan agama di dalamnya hidup nyaman dan damai. 

Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini apa kiranya motivasi Dewan Perwakilan Rakyat mencoba membuat usulan Rancangan Undang - undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), apa pentingnya pembahasan RUU HIP saat ini, sehingga dengan sangat jelas terlihat seakan memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi bangsa yang sedang berjuang melawan pandemi.

Menurut penulis, Pancasila sudah final dan tidak perlu ada bahasan lagi, selain bagaimana kita mencoba mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Dan disini pemerintah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar agar Pancasila tetap terjaga dan menjadi budaya keseharian seluruh masyarakatnya. Walau zaman berubah, Pancasila diharapkan dapat menjawab tantangan zamannya, tanpa harus kehilangan identitas sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia.

Dan jika di lihat dari perspektif hukum, Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan sangat membingungkan, karena akan menempatkan Pancasila berada dibawah Undang-undang lain. Dalam hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, bahkan Posisinya berada lebih tinggi dari Undang – undang Dasar. Ketika Pancasila di bahas menjadi Undang – undang maka otomatis membuat Pancasila terdegrasdasi, dan dikhawatirkan berpotensi terjadi penafsiran tunggal, yang artinya mengulangi kesalahan Orde Baru. 

Sekali lagi harus dipertegas, agar kita bersama dapat memahami bahwa sejatinya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar dalam masyarakat, kita hanya perlu merawatnya saja. Sehingga tidak diperlu penafsiran ulang oleh siapapun apalagi oleh lembaga tunggal. Sebab, ketika Pancasila ditafsirkan secara tunggal, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan sang penafsir  itu, akan tereliminasi dan dikatakan tidak pancasilais-tidak sesuai dengan pancasila.

Seandainya Rancangan Undang – undang  ini dipaksakan untuk tetap dibahas dikhawatirkan kedepan, tidak hanya menimbulkan polemik, namun berpotensi memunculkan benturan antar elemen bangsa bahkan pertumpahan darah. Sebab dalam Draf termaktub Trisila dan Ekasila yang terkesan mengabaikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang telah jelas disebutkaan di dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dan penting untuk dipahami, bahwa untuk membuat Undang – undang Pancasila, sesuai dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2011 tidak jelas, sebab semua Undang – undang lain hanyalah sebagai turunan dibawah Pancasila, Sehingga jelas tidak ada dasar hukum diatas Pancasila yang memberi legitimasi membuat Undang – undang untuk Pancasila. 

Ini adalah kesalahan, maka dari itu pembahasan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)  harus dibatalkan, tanpa perlu menunggu atau menunda. Keputusan itu harus segera direalisasikan guna meredam keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengirimkan surat presiden sebagai tanda persetujuan terhadap pembahasan legislasi Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, Draf Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut adalah sepenuhnya inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, jadi pemerintahan tidak ikut campur sama sekali. 

Pak Jokowi menambahkan dirinya belum mengetahui arah kandungan yang dimuat dalam Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Menurutnya, pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap agenda pembahasan Undang – undang.

Sedari awal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ini sudah bermasalah karena berusaha membongkar ulang pondasi berbangsa kita yang telah disepakati dan tertanam sejak awal bangsa ini berdiri. Ditambah lagi tidak jelas secara hukum karena membuat tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Yang semua itu berpotensi membuat polemik bahkan perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghindari potensi terburuk itu terjadi, semua elemen bangsa harus bermufakat untuk membatalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut. Jangan hanya ditunda, tapi dengan tegas harus dibatalkan.


Penulis, 
Exsel Ramadani Sihite
Kabid PPPA komisariat ahmad dahlan

Minggu, 26 Mei 2019

Pengurus HMI Komisariat Janabadra Periode 2019-2020 Resmi Dilantik
Foto bersama seusai pelantikan pengurus HMI Komisariat Janabadra periode 2019-2020 (Foto: HMI UJB)
SINERGIANEWS.COM, Yogyakarta - HMI Komisariat Janabadra Cabang Yogyakarta menggelar prosesi Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di ruang II.3 lantai 2 Kampus Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Jum’at (24/5/2019). Acara tersebut menandakan berakhirnya masa kepengurusan HMI Komisariat Janabadra periode 2018-2019 yang dipimpin oleh Ilham Singgih Prakoso, S.H. Mulainya masa kepengurusan periode 2019-2020 yang baru dipimpin oleh Raiza Rana Viola Riady.

Proses ini bukanlah proses yang instan, tentu saja melalui tahap yang panjang yakni melalui jalur RAK (Rapat Anggota Komisariat). Mulai dari masa pembahasan tata tertib, dilanjutkan laporan pertanggungjawaban, pembahasan sidang komisi hingga pemilihan formateur/ketua umum periode 2019/2020. Selain itu, menandai bahwa estafet kepengurusan HMI Komisariat Janabadra akan menjadi arah yang baru kedepannya.

Tema yang diusung saat pelantikan yakni “Membangun Kesadaran Berorganisasi Melalui Semangat Pengetahuan Demi Mempertahankan Nilai-Nilai Ke-HMI-an”. Dilantiknya tujuh orang pengurus oleh Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, maka perjalanan HMI Komisariat Janabadra akan kembali dimulai. Artinya perjuangan harus tetap lanjut, tidak mengenal dengan batas, karena proses inilah yang mengantarkan kita pada titik kedewasaan.

Ketua umum Raiza Rana Viola Riady menyampaikan beberapa poin dan catatan dalam kata sambutannya, bahwa banyak atau tidaknya pengurus bukan sebagai jaminan organisasi tersebut akan berjalan sesuai rule organisasi dan tetap kokoh. Namun, hasil dari kepengurusan itulah yang akan menjadi tolak ukur dari semua itu.

"Kita sebagai kaum intelegensia harus tetap menjaga nalar kritis, tidak boleh menjadi mahasiswa yang hanya mengadu nasib dan pasrah terhadap kebijakan yang dibuat oleh birokrasi pemerintahan. Sudah saatnya kita menjadi kaum yang mengawal kebijakan tersebut, tidak hanya sibuk dengan perkuliahan maupun forum pengkaderan namun juga proaktif terhadap isu-isu yang hadir di sekeliling kita,” terang Ejak sapaan akrabnya.

Sejatinya, bahwa kita semua adalah mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi pelurus bukan penerus, meluruskan apa yang menyimpang bukan meneruskan hal tersebut,” imbuhnya.

Mahasiswa Fakultas Hukun Universitas Janabadra ini juga mempertegas bahwa pengetahuan itu menjadi acuan dasar dalam berkata maupun bertindak, bagaimana seorang mahasiswa yang tidak dibekali dengan kemampuan pengetahuan untuk melakukan sebuah rencana yang besar, maka sejatinya kader HMI harus sering membaca dan berdiskusi.

Hari ini kita selalu bangga dengan sejarah angkatan 66 maupun 98. Ternyata, kita semua terjebak pada sejarah besar itu, ternyata sejarah itu bukan membuat kita sadar namun membuat kita semakin apatis dan pragmatis,” pungkas Ejak.

“Kejadian di akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat umum, saat ini mahasiswa sedang berada dimana, kenapa tidak lagi berani menyuarakan suara kebenaran. Sadar atau tidaknya kita saat ini, HMI sudah jarang muncul di permukaan. Seharusnya HMI menjadi garda terdepan dalam melakukan pembacaan, bukan sibuk dalam urusan internal,” tambah Ejak.

Ketua Bidang PSDM IKPM Sumsel Yogyakarta ini menyampaikan bahwa HMI tidak besar begitu saja, pastinya melalui proses dan dinamika yang panjang, kita sebagai kader HMI sepatutnya tetap menjaga nama itu besar dengan kegiatan-kegiatan yang bersubtansi.

“Bukan hanya sekedar memunculkan eksistensi, HMI itu tidak lagi membutuhkan eksistensi, karena nama yang besar seharusnya kita kembali ke jalur yang benar yaitu menjadi kaum progresif revolusioner membawa angin segar bagi masyarakat dan umat secara keseluruhan. Tetap memberikan sumbangsi pemikiran serta perencanaan yang mengedepankan kepentingan umat, bangsa dan Negara,” tandas Ejak. (Ejk)

Kamis, 07 Februari 2019

Tak Ikut Jumpa Pers Bersama Presiden, Ketum PB HMI Tegaskan Independensi HMI Dalam Acara Harlah HMI ke-72
Ketua Umum PB HMI R. Saddam Al-Jihad saat dimintai keterangan
SINERGIANEWS.COM - Yogyakarta, Organisasi terbesar mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Acara perayaan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tandjung.

Pada perayaan ulang tahun ini juga turut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang datang ke lokasi acara sekitar pukul 19.30 WIB.

Akbar Tanjung mengatakan dalam sambutannya, bahwa kader HMI memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengutip pemikiran cendekiawan muslim yang juga aktivis HMI, Nurcholish Madjid (alm), Ia menegaskan bahwa dalam diri kader-kader HMI melekat dua nilai, yaitu nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

"Nurcholis Madjid mengatakan, nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan seperti dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan," terangnya. Selasa, (05/2/2019).

Namun tidak seperti biasanya, Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad, memilih untuk tidak melakukan jumpa pers bersama dengan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut lantaran untuk menjaga independensi HMI terutama di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019.

“Saya sebagai Ketua Umum PB HMI, menegaskan bahwa HMI sebagai putera bangsa menjunjung tinggi sebagai Insan Pemersatu Bangsa dan menegaskan bahwa HMI menjaga Independensinya,” pungkasnya bersama puluhan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI.

Dalam kesempatan itu pula, R. Saddam Al Jihad mengajak kader HMI dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut tahun politik ini dengan kegembiraan dan penguatan gagasan keindonesiaan yang utuh.

“Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh kader HMI dan masyarakat Indonesia secara umum untuk menyambut tahun politik ini dengan memperkukuh kesatuan sosial kita, memperkuat gagasan nasionalisme kita, agar kita dapat bersatu secara utuh di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Selain perayaan hari ulang tahun HMI, acara ini juga dihelat sebagai ungkapan syukur atas gelar pahlawan nasional bagi Lafran Pane. Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947.

Terlihat sejumlah tokoh dan pejabat negara yang hadir pada acara ulang tahun dan syukuran tersebut, antara lain Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Reporter: Arianto
Editor: Faiz Rifqy AK

Minggu, 20 Januari 2019

Quo Vadis BPL: Moral Force dan Political Force
Ilustrasi: SGT/sinergianews.com
”Mempelopori sebuah gerakan pemikiran yang mempertautkan dengan kepentingan sosial yang nyata” (Mansour Faqih)

Quo Vadis BPL (Badan Pengelola Latihan) Cabang Yogyakarta? Pertanyaan ini hadir dan datang dari keadaan serta kondisi disorientasi yang dialami dalam sebuah perkaderan HMI. Ada apa? Kenapa? Dan bagaimana BPL HMI Cabang Yogyakarta? Tulisan ini akan mencoba sedikit mengulas turbulensi perkaderan HMI dengan menekankan pada peran fasilator atau praktisi perkaderan HMI yaitu BPL. Karena BPL merupakan salah-satu “katalisator” dan “suksesi” perkaderan. Maka besar harapan dan tinggi keinginan tulisan ini menjadi refleksi bersama untuk melihat zona-zona kemacetan perkaderan (break zone).

Berdasarkan pedoman dasar Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam, “Latihan kader pada hakekatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentukan watak, pola pikir, visi, orientasi dan wawasan ke-HMI-an paling elementer. Tujuan, cita-cita, serta harapan ini tentu sangat mulia, demi membangun dunia yang lebih ramah bagi manusia. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rekayasa-rekayasa perkaderan. Salah satu faktor pendukung yang penting adalah fasilitator-fasilitator (BPL) yang mencurahkan konstrasi pemikiran pada pengembangan kualitas kader.

Namun ada fenomena yang begitu mengilukan dan menggelisakan tentang sikap perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, yaitu sikap  perkaderan yang vis a vis antara kader dengan elit-elit struktural. Meminjam istilah Paulo Freire opptesor-oppresed. Kader secara kebutuhan dasar (basic need) memerlukan, mengingingkan, serta mengharapakan ruang-ruang untuk mengakses referensi-referensi kemanusiaan, dengan adanya kemauan untuk menyemai pendidikan kritis menuju kesadaran humanis.

Disisi lain, elit-elit struktural HMI Cabang Yogyakarta seakan “tidak mau” atau “tidak tau” fungsinya untuk mendistribusikan keinginan dan kebutuhan  kader. Adalah BPL yang sejatinya fasilitator kader untuk membangkitkan dan mengembangkan kesadaran kritis kader, guna memenuhi kebutuhan zaman akan hadir pemimpin-pemimpin yang mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Akan tetapi, BPL sebagai “sokoguru” perkaderan HMI malah absen dan kehilangan fungsinya fasilitator. Hal ini bisa dibuktikan dengan minim dan sedikit sekali agenda BPL yang dijalankan untuk memenuhi hak-hak perkaderan.

Apa itu hak-hak perkaderan? Yaitu suatu perkaderan dengan wacana dan gagasan yang mendorong  tindakan-tindakan emansipatif demi percerdasan, humanisasi, dan komitmen yang besar atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Yang terjadi malah agenda perkaderan yang penuh dengan “banalitas-formalitas”. Mulai dari basic training ( LK 1) intermaiate traning ( LK 2) hingga advance training ( LK 3). Semua jenjang perkaderan di HMI penuh dengan nuansa “simplikasi” yang kental dan muram.

Dengan tegas HMI menyatakan diri sebagai organisasi kader dengan horizon-horizon perjuangan umat, bangsa dan kemanusiaan universal. Yang berarti HMI menunjukan keseriusannya dalam membina pemimpin-pemimpin masa depan. Andai kata keseriusan tersebut ingin tetap dijaga dan memang harus dirawat, maka dalam wilayah perkaderan HMI harus menghilangkan “banalitas-formalitas” perkaderan.

BPL Guru Perkaderan, antara Mitos dan Bencana.
Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) lahir pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2004 yang bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal, tanggal kelahiran ini berdasarkan waktu pelantikan pengurus Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LPL HMI) periode pertama (2004 - 2006) sekaligus terakhir untuk Bakornas LPL HMI. Awalnya BPL bernama LPL, baru pada Kongres XXV HMI di Makassar tahun 2006 LPL berubah nama menjadi BPL. Perubahan nomenklatur LPL menjadi BPL bukan sekedar perubahan nama, tetapi terkait dengan perubahan sistem dan kebijakan perkaderan HMI”.

Sejak terbentuk BPL Yogyakarta tahun 2010 - 2011, hingga Direktur/Ketua Umum BPL yang terpilih 2019 - 2020 Awaluddin Aras, masih meninggalkan tanda tanya, apakah BPL HMI Cabang Yogyakarta akan baik-baik saja? Masihkah Quo Vadis perkaderan terjadi? Nalar macam apa yang akan dilegitimasikan dalam mengimplementasikan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta? Mencoba mengurai benang merah yang kusut dari kondisi dan keadaan disorientasi BPL HMI saat ini.

BPL teribaratkan seorang guru atau pengajar yang ikhlas dan murni untuk belajar bersama muridnya, yang bertanggung jawab untuk memobolisasi kecerdasan, mendorong arus inteletuil, membangkitkan gerakan penyadaran serta  menjadi panutan yang bisa dicontoh. Juga diasumsikan tidak menerima pamrih politik, karena seharusnya pada BPL inilah terkandung  moral force  bukan  political force.

Apa itu moral force dan political force? Moral force adalah suatu usah untuk menciptakan ruang guna mewujudkan dan merealisasikan cita-cita, harapan dan tujuan perkaderan, sebagai keyakinan bagi masyarakat, bangsa dan umat manusia.  Disisi lain politik merupakan sikap-sikap yang mengandung “paradoks” dengan moral force, seperti melacurkan idealisme demi kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis dan hipokrit.Namun perlu ditekankan lagi, political force disini tidak mengandaikan penulis anti-politik, politik absah dan punya legitimasi yang kuat, apabila dipahami sebagai cara untuk menggerakan kepentingan kader akan tetapi, politik tidak akan punya makna bila hanya bertujuan menggadaikan idealisme.

Arus moral force inilah yang harus diterima dan dipakai sebagai basic demand perkaderan HMI oleh BPL, yang juga hendaknya dipahami sebagai aspek perjuangan moral, yang bergerak atas nalar dan ukuran semangat patriotisme yang jujur terhadap tujuan perkaderan. Akan sangat berbeda ketika political force yang diamini sebagai nomenklatur perkaderan. Karena lebih banyak dipenuhi dengan slogan-slogan daripada tindakan nyata. Bergelimpangan janji-janji, akan tetapi wujud prakteknya tidak nampak. Dalam political force tidak ada i’tikad baik dan keikhlasan hati yang tulus untuk melaksanakan dan merealisasikan tanggung jawab perkaderan (oportunistik perkaderan).

Harus diketahui bahwa dalam setiap wajah kekuasaan, dalam semua wadah struktur, termasuk dalam tubuh struktural HMI, termasuk BPL selalu ada dan senantiasa terdapat golongan moral force dan political force. Kedua golongan inilah yang berturut mewarnai, menghiasi dan merebutkan hegemoni dalam struktur kekuasaan. Maka pantas sekiranya kita bertanya, wajah seperti apa yang mendominasi perkaderan BPL Cabang Yogyakarta? Moral force kah, political force kah, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang.

Bila melihat arus perjalan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta saat ini, sebenarnya menuju satu arus besar yang disebut “krisis multidimensi” gelombang arus anti-intelektuil muncul, janji-janji perkaderan terabaikan dan program kerja sudah basi, karena terlalu lama tidak direaliasikan. Bagi penulis sendiri BPL seumpama seorang resi, apabila ankara-murka mulai tampak, sang resi sudah memberikan peringatan-peringatan, agar persoalan yang ada diselesaikan segera. Seorang resi selalu diandaikan sebagai moral force yang tulus bermasyarakat. Namun peran resi pada BPL saat ini, alih-alih memberi peringatan, malah justru tergerogoti oleh birahi kekuasaan (political force).

BPL seharusnya men-counter segala krisis multidimensi tersebut, akan tetapi malah justru melegalkan kebobrokan, dengan ikut-ikut memperparah perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Hal ini terlihat jelas, ketika Musyawarah Lembaga (MUSLEM) tanggal 03 - 04 Januari 2019 di Gedung Kebudayaan Lafran Pane. Hanya sekedar “ceremonial” belaka, penuh dengan “banalitas formalitas”. Akan sangat nampak terlihat jelas adalah agenda MUSLEM cenderung diadakan secara mendadak, hanya untuk mengamankan posisi Direktur/Ketua Umum BPL, sedangkan kondisi HMI Cabang Yogyakarta belum stabil dan belum selesai.

Untuk Formatur BPL yang terpilih (walaupun terpilih tapi tidak dengan dinamika yang anggun, tidak dengan dialektika gagasan dan track record) mungkin saja masih ada harapan untuk memperbaiki dan mencari jalan keluar bersama. Harapan yang tidak mungkin surut, BPL menampakkan wajah dan mengedepankan moral force, sebelum BPL berganti nama dan dicap menjadi  BADAN PERUSAK LATIHAN  Himpunan Mahasiswa Islam.

Semoga tulisan ini menjadi refleksi-kritis terhadap dinamika kosong dan kemiskinan makna perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, dan terkhusus untuk BPL-nya. Selalu ada kesempatan untuk merebut perubahan yang lebih manusia bagi HMI, untuk mewujudkan tujuan yang mulia.

MAXIM GORKY MUDA
Kader Kaleng-kaleng HMI Cabang Yogyakarta

Jumat, 04 Januari 2019

Wajah Perkaderan HMI yang Muram
Ilustrasi: SGT
Beberapa tahun ini, HMI Cabang Yogyakarta sedang mengalami gelombang dekadensi intelektuil yang maha besar. Bukan bermaksud melebih-lebihkan, akan tetapi begitulah kenyataan berbicara. HMI Cabang Yogyakarta vakum dan kehilangan fungsinya sebagai konseptor-konseptor perkaderan HMI. Dalam beberapa tahun ini HMI Cabang Yogyakarta gagal mengulang tradisi intelektuil yang diembang dan diwariskan oleh Ahmad Wahib dan kawan-kawan (limited group), yaitu sebagai kader produsen intelektuil dan konsumen intelektuil. Produsen intelektuil maksudnya adalah kader HMI punya komitmen menelurkan konsepsi dan gagasan yang bermanfaat untuk bangsa dan umat. Adapun pengertian konsumen intelektuil adalah keterlibatan kader HMI dalam pusaran wacana yang berkembang di Indonesia.

Sejak dulu HMI selalu disebutkan dan dikaitkan sebagai “sarang” yang banyak melahirkan indolog-indolog terkenal seperti, Lafran Fane, Ahmad Wahib, Dawam Raharjo, Djohan Efendi, Fahry Ali, Mansour Faqih, Nurcholish Madjid, Syafi’i Ma’arif dan masih banyak yang tidak sempat dituliskan. Namun dalam dasawarsa dewasa ini, terjadi pembalikan historis yang sangat berbeda. HMI sekarang lebih dikenal sebagai “lumbung” pemasok koruptor-koruptor. Setuju atau tidak, tentu ini menjadi realitas perkaderan yang dipenuhi kepiluan dan kegelisahan. Ada apa dengan HMI? Sampai kapan ini tragedi perkaderan terus terjadi dan bertahan?

HMI Cabang Yogyakarta seharusnya bisa lebih peka dalam menoropong problem dekadensi intelektuil HMI yang sedang terjadi, karena bentukan dan warisan alumni HMI masa lalu banyak ditemukan dan didapatkan di Yogyakarta, namun lagi-lagi entah apa yang terjadi diinternal HMI Cabang Yogyakarta, belum ada yang tau ataukah belum ada yang peduli? Semoga tulisan ini bisa sedikit merefleksikan problem yang terjadi di HMI Cabang Yogyakarta.

Biang Keladi Kemacetan Perkaderan HMI
Ibarat wajah, HMI Cabang Yogyakarta dipenuhi dengan flek-flek dan noda-noda (bukan bermaksud rasis) sehingga mengurangi dan menurunkan keanggunannya. Dan cara untuk menghilangkanya bukan dengan make-up yang tebal dan mencolok, karena itu hanya sebagai topeng dan kedok muslihat pembohongan publik. Akan tetapi dengan cara membuatnya lebih natural dan cantik (bukan rasis) dari dalam atau menonjolkan inner beauty yang dimiliki. Apa itu wajah natural HMI? Yaitu komitmen, keseriusan dan keteguhan HMI untuk memelopori sebuah gerakan pemikiran dan aksi yang bepijak pada problem sosial.

Kecantikan semacam ini harus dirawat, dipoles dan dijaga selalu. HMI akan selalu dipuja-puja, diidam-idamkan serta didambakan masyarakat Indonesia ketika memperlihatkan wajah-wajah yang serius terhadap problem kemanusiaan. Menilik dan membaca kembali historical backround HMI, sejak semula terbentuknya HMI, sudah dipenuhi wajah perkaderan dengan semangat pro-kemanusiaan. Hal ini juga termaktub dalam tujuan HMI, terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Namun saat ini, berbagai ironi dan absurditas perkaderan selalu dan senantiasa dipertontonkan didalam struktural kekuasaan HMI, mulai dari struktur yang tertinggi yaitu Pengurus Besar (PB), hingga yang paling bawah; komisariat. Ironi dan absurditas perkaderan HMI telah menjelma menjadi sikap hidup, cara berpikir (way of thinking) dan pandangan dunia (world view) pada setiap kader HMI. Apa itu ironi perkaderan? Yaitu kontradiksi antara kata dan perbuatan, paradoksal ideologi dan gaya hidup, dualisme antara tindakan dan ucapan serta pertentangan antara etika (perkaderan) dan tindakan (perkaderan). Adapun absurditas perkaderan berkaitan dengan terciptanya kehampaan makna perkaderan, ketiadaan nilai perkaderan, ketidakpastian tujuan perkaderan dan pengaburan komunikasi perkaderan HMI.

Dalam kondisi dunia perkaderan HMI yang demikian, sungguh sulit dan sangat susah mengharapkan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Karena pada kenyataannya perkaderan HMI merupakan pilar dan penyanggah utama perubahan telah mengalami kemacetan (breakzone). Jika reformasi perkaderan HMI ingin dilanjutkan, maka wajah-wajah perkaderan yang memperlihatkan ironi dan absurditas perkaderan harus diubah dan digantikan wajah-wajah natural HMI yang progresif dan revolusioner.

Selain didalam internal HMI Cabang Yogyakarta saat ini sedang mengalami ironi dan absurditas perkaderan, disadari atau tidak pada waktu yang sama, juga tengah berlangsung kondisi perkaderan exemplar center sindrom. Yaitu hilangnya sumber panutan yang bisa dicontoh, ditiru serta diteladani. Model perkaderan ideal selalu menggadaikan seorang kader yang mampu dan bisa mengayomi dalam perkaderan, namun yang akan lebih ditekankan disini adalah patron intelektuil.

Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sisternatis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim Intelektual Profesional, yang memiliki kualitas insan cita, (Pedoman Perkaderan HMI).

Hilang dan tidak adanya kader yang dapat memelopori sebuah gerakan pemikiran yang mempertautkan dengan kepentingan perkaderan yang nyata. Gerakan perkaderan HMI sekarang semakin terlihat menjauh dari problem dasar yang ada dalam perkaderan. Problem mendasar perkaderan saat ini, yaitu kegagalan dan ketidakmampuan sturuktural kekuasaan HMI untuk melakukan rekayasa perkaderan dan pendidikan kader kritis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran, sehingga setiap kader mampu dan bisa bergerak kearah transformasi dan perubahan kesadaran kritis (critical thingking).

Rekaysa perkaderan diartikan sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran bagi kader untuk memahami kontradiksi-kontradiksi yang ada dimasyarakat; seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya. Setelah mengetahui dan memahami kontradiksi yang terjadi di sekelilingnya, harapan selanjutnya kader dapat mengambil suatu tindakan untuk merumuskan alternatif dan solusi bagi masyarakat  jika ingin patologi perkaderan HMI Cabang Yogyakarta ingin sembuh dan keluar dari dark age perkaderan. Maka kita perlu himpun kembali solidaritas kader-kader yang masih serius terhadap nilai perkaderan.

Mewujudkan Generasi Bunga Perkaderan
Setiap agenda perubahan perkaderan selain melihat kebutuhan dasar kader (basic need) dan strategi rekayasa perkaderan, perlu sekiranya kita juga memfokuskan dan menetapkan reformasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kader, untuk mentransformasikan gagasan dan gerakanya. Karena tugas struktur kekuasaan HMI yaitu menciptakan ruang dan wadah bagi kader untuk mentransformasikan pemikiran dan tindakannya.

Munculnya keharusan elit-elit struktural HMI Cabang Yogyakarata untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kader untuk mereformasi dan membuka diri terhadap pluralisme wacana dan gagasan, yang muncul dari dinamika perkaderan yang ada. Kenyataaan sekarang di HMI Cabang Yogyakarta sangat jarang dan sedikit sekali ruang-ruang diskusi bagi kader. Sehingga terlampau banyak kader yang tidak memperoleh hak-hak perkaderan.

Apa itu hak-hak perkaderan? Yaitu suatu perkaderan dengan wacana dan gagasan yang mendorong tindakan-tindakan emansipatif demi percerdasan, humanisasi, dan komitmen yang besar atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Jika amanat perkaderan masih terus jaga oleh pengurus HMI Cabang Yogyakarta, hendaknya meletakan tatanan dasar bagi kader demi kepentingan pengembangan intelektuilitas dan dinamika wacana perkaderan HMI.

Proses perkaderan  progresif  yang tidak terpisahkan dari moralitas dan problem social. Sesungguhnya agenda-agenda perubahan perkaderan, sejak semula menanamkan mindset kritis terhadap patologi sosial yang ada, dan hal itu tentu membutuhkan wadah atau tempat yang memungkinkan kader untuk berwacana (forum diskusi), dengan tujuan agar terjadi pluralisme wacana dan terbukanya dinamika pemikiran dialektis bagi perkaderan. Besar harapan, tinggi keinginan dan keras kemauan untuk bertumbuhnya ruang-ruang perkaderan di HMI Cabang Yogyakarta yang bersifat teleologis.

Problem perkaderan HMI sangat banyak dan terlampau terjal untuk dilewati serta dilalui, namun bukan alasan bagi kader HMI untuk untuk lari dan menjauh dari dinamika perkaderan tersbut. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis, apabila tulisan ini dijadikan bahan-bahan referensi untuk mengurai problem perkaderan. Sekian.

MAXIM GORKY MUDA
Kader Kaleng-kaleng HMI Cabang Yogyakarta


Minggu, 30 Desember 2018

Mengusung Visi Civilized Organisation: Afraval Terpilih Sebagai Formateur HMI Cabang Yogyakarta periode 2018-2019
Foto: Doc. Net

SINERGIANEWS.COM - Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta menggelar Konferensi Cabang (KONFERCAB) LXI. Agenda tersebut berakhir pada hari Rabu pagi (16/12). Konfercab kali ini berjalan dengan dinamika sengit, terlebih di dalamnya ada perlehetan demokrasi yaitu pemilihan Ketua Umum baru.

Dengan mengangkat tema besar “Revitalisasi  Gerakan HMI dalam Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0,” agenda tersebut kerap adu ide dan gagasan sehingga konfercab yang  LXI inipun berjalan cukup lama.

“Kami mengangkat tema tersebut, karena kami sadar perkembangan teknologi sangat pesat, kami ingin HMI Cabang Yogyakarta tidak ketinggalan kereta, tidak gaptek,  dan harus bersikap lebih bijak di era revolusi industri 4.0 ini, terlebih sekarang dampaknya menjalar ke semua lini kehidupan manusia,” ujar Elfi Suharni, Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta periode 2017-2018.

Konfercab tersebut berlangsung di Gedung Pusat Kebudayaan Lafran Pane Kantor HMI Cabang Yogyakarta, Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam pemilihan formateur, ada dua orang yang maju sebagai bakal calon yaitu saudara Afraval Saipedra dan Indra Sanjaya.

Bakal calon tersebut sama-sama memiliki pendukung  yang banyak, akan tetapi saudara Indra sanjaya tidak berkenan untuk melanjut ke tahap berikutnya dikarenakan beberapa hal. Maka secara aklamasi saudara Afraval Saipedra terpilih sebagai formateur HMI Cabang Yogyakarta periode 2018-2019.

Dalam masa pemaparan visi-misi, Afraval menyampaikan visi dan misinya yaitu HMI Cabang Yogyakarta menuju Civilized Organisation  dan misinya antara lain memajukan perkaderan di HMI Cabang Yogyakarta, mengintegrasikan seluruh unsur di lingkup HMI Cabang Yogyakarta, serta meningkatkan profesionalitas kader.

Selanjutnya sesi dialog dengan peserta sidang, yang dalam forum terakhir tersebut telah diikuti oleh 50%+1 peserta penuh delegasi komisariat.

Reporter: Adhitya Walenna
Editor: Nur Muhammad