Jumat, 26 Juni 2020

RUU HIP Harus Di Batalkan Jangan Di Tunda


Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mengutamakan proses penanganan Virus Covid–19. Di saat pandemi Covid seperti saat ini, Rancangan Undang–undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak seharusnya dibahas, karena dikhawatirkan akan memunculkan Polemik dalam masyarakat. 

Pancasila sudah selesai kita sepakati sebagai dasar negara Indonesia, sehingga jangan ada lagi pembahasan ulang yang membingungkan rakyat. Segala elemen bangsa dahulu telah bermufakat dan bersatu mengutuhkan diri untuk mengamalkan dan menjaga pancasila. Jika RUU HIP ini tetap dibahas, dengan sendirinya membongkar pondasi bangsa, dan bisa meruntuhkan bangunan bernegara kita.

Sejarah telah membuktikan kesaktian pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia yang begitu beragam. Begitu banyak suku, ras, dan agama di dalamnya hidup nyaman dan damai. 

Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini apa kiranya motivasi Dewan Perwakilan Rakyat mencoba membuat usulan Rancangan Undang - undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), apa pentingnya pembahasan RUU HIP saat ini, sehingga dengan sangat jelas terlihat seakan memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi bangsa yang sedang berjuang melawan pandemi.

Menurut penulis, Pancasila sudah final dan tidak perlu ada bahasan lagi, selain bagaimana kita mencoba mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Dan disini pemerintah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar agar Pancasila tetap terjaga dan menjadi budaya keseharian seluruh masyarakatnya. Walau zaman berubah, Pancasila diharapkan dapat menjawab tantangan zamannya, tanpa harus kehilangan identitas sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia.

Dan jika di lihat dari perspektif hukum, Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan sangat membingungkan, karena akan menempatkan Pancasila berada dibawah Undang-undang lain. Dalam hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, bahkan Posisinya berada lebih tinggi dari Undang – undang Dasar. Ketika Pancasila di bahas menjadi Undang – undang maka otomatis membuat Pancasila terdegrasdasi, dan dikhawatirkan berpotensi terjadi penafsiran tunggal, yang artinya mengulangi kesalahan Orde Baru. 

Sekali lagi harus dipertegas, agar kita bersama dapat memahami bahwa sejatinya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar dalam masyarakat, kita hanya perlu merawatnya saja. Sehingga tidak diperlu penafsiran ulang oleh siapapun apalagi oleh lembaga tunggal. Sebab, ketika Pancasila ditafsirkan secara tunggal, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan sang penafsir  itu, akan tereliminasi dan dikatakan tidak pancasilais-tidak sesuai dengan pancasila.

Seandainya Rancangan Undang – undang  ini dipaksakan untuk tetap dibahas dikhawatirkan kedepan, tidak hanya menimbulkan polemik, namun berpotensi memunculkan benturan antar elemen bangsa bahkan pertumpahan darah. Sebab dalam Draf termaktub Trisila dan Ekasila yang terkesan mengabaikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang telah jelas disebutkaan di dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dan penting untuk dipahami, bahwa untuk membuat Undang – undang Pancasila, sesuai dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2011 tidak jelas, sebab semua Undang – undang lain hanyalah sebagai turunan dibawah Pancasila, Sehingga jelas tidak ada dasar hukum diatas Pancasila yang memberi legitimasi membuat Undang – undang untuk Pancasila. 

Ini adalah kesalahan, maka dari itu pembahasan Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)  harus dibatalkan, tanpa perlu menunggu atau menunda. Keputusan itu harus segera direalisasikan guna meredam keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengirimkan surat presiden sebagai tanda persetujuan terhadap pembahasan legislasi Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, Draf Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut adalah sepenuhnya inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, jadi pemerintahan tidak ikut campur sama sekali. 

Pak Jokowi menambahkan dirinya belum mengetahui arah kandungan yang dimuat dalam Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Menurutnya, pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap agenda pembahasan Undang – undang.

Sedari awal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ini sudah bermasalah karena berusaha membongkar ulang pondasi berbangsa kita yang telah disepakati dan tertanam sejak awal bangsa ini berdiri. Ditambah lagi tidak jelas secara hukum karena membuat tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Yang semua itu berpotensi membuat polemik bahkan perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghindari potensi terburuk itu terjadi, semua elemen bangsa harus bermufakat untuk membatalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut. Jangan hanya ditunda, tapi dengan tegas harus dibatalkan.


Penulis, 
Exsel Ramadani Sihite
Kabid PPPA komisariat ahmad dahlan
Latest
Next Post

post written by:

0 komentar: