Minggu, 20 Januari 2019

Quo Vadis BPL: Moral Force dan Political Force

Ilustrasi: SGT/sinergianews.com
”Mempelopori sebuah gerakan pemikiran yang mempertautkan dengan kepentingan sosial yang nyata” (Mansour Faqih)

Quo Vadis BPL (Badan Pengelola Latihan) Cabang Yogyakarta? Pertanyaan ini hadir dan datang dari keadaan serta kondisi disorientasi yang dialami dalam sebuah perkaderan HMI. Ada apa? Kenapa? Dan bagaimana BPL HMI Cabang Yogyakarta? Tulisan ini akan mencoba sedikit mengulas turbulensi perkaderan HMI dengan menekankan pada peran fasilator atau praktisi perkaderan HMI yaitu BPL. Karena BPL merupakan salah-satu “katalisator” dan “suksesi” perkaderan. Maka besar harapan dan tinggi keinginan tulisan ini menjadi refleksi bersama untuk melihat zona-zona kemacetan perkaderan (break zone).

Berdasarkan pedoman dasar Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam, “Latihan kader pada hakekatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentukan watak, pola pikir, visi, orientasi dan wawasan ke-HMI-an paling elementer. Tujuan, cita-cita, serta harapan ini tentu sangat mulia, demi membangun dunia yang lebih ramah bagi manusia. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rekayasa-rekayasa perkaderan. Salah satu faktor pendukung yang penting adalah fasilitator-fasilitator (BPL) yang mencurahkan konstrasi pemikiran pada pengembangan kualitas kader.

Namun ada fenomena yang begitu mengilukan dan menggelisakan tentang sikap perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, yaitu sikap  perkaderan yang vis a vis antara kader dengan elit-elit struktural. Meminjam istilah Paulo Freire opptesor-oppresed. Kader secara kebutuhan dasar (basic need) memerlukan, mengingingkan, serta mengharapakan ruang-ruang untuk mengakses referensi-referensi kemanusiaan, dengan adanya kemauan untuk menyemai pendidikan kritis menuju kesadaran humanis.

Disisi lain, elit-elit struktural HMI Cabang Yogyakarta seakan “tidak mau” atau “tidak tau” fungsinya untuk mendistribusikan keinginan dan kebutuhan  kader. Adalah BPL yang sejatinya fasilitator kader untuk membangkitkan dan mengembangkan kesadaran kritis kader, guna memenuhi kebutuhan zaman akan hadir pemimpin-pemimpin yang mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Akan tetapi, BPL sebagai “sokoguru” perkaderan HMI malah absen dan kehilangan fungsinya fasilitator. Hal ini bisa dibuktikan dengan minim dan sedikit sekali agenda BPL yang dijalankan untuk memenuhi hak-hak perkaderan.

Apa itu hak-hak perkaderan? Yaitu suatu perkaderan dengan wacana dan gagasan yang mendorong  tindakan-tindakan emansipatif demi percerdasan, humanisasi, dan komitmen yang besar atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Yang terjadi malah agenda perkaderan yang penuh dengan “banalitas-formalitas”. Mulai dari basic training ( LK 1) intermaiate traning ( LK 2) hingga advance training ( LK 3). Semua jenjang perkaderan di HMI penuh dengan nuansa “simplikasi” yang kental dan muram.

Dengan tegas HMI menyatakan diri sebagai organisasi kader dengan horizon-horizon perjuangan umat, bangsa dan kemanusiaan universal. Yang berarti HMI menunjukan keseriusannya dalam membina pemimpin-pemimpin masa depan. Andai kata keseriusan tersebut ingin tetap dijaga dan memang harus dirawat, maka dalam wilayah perkaderan HMI harus menghilangkan “banalitas-formalitas” perkaderan.

BPL Guru Perkaderan, antara Mitos dan Bencana.
Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) lahir pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2004 yang bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awal, tanggal kelahiran ini berdasarkan waktu pelantikan pengurus Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LPL HMI) periode pertama (2004 - 2006) sekaligus terakhir untuk Bakornas LPL HMI. Awalnya BPL bernama LPL, baru pada Kongres XXV HMI di Makassar tahun 2006 LPL berubah nama menjadi BPL. Perubahan nomenklatur LPL menjadi BPL bukan sekedar perubahan nama, tetapi terkait dengan perubahan sistem dan kebijakan perkaderan HMI”.

Sejak terbentuk BPL Yogyakarta tahun 2010 - 2011, hingga Direktur/Ketua Umum BPL yang terpilih 2019 - 2020 Awaluddin Aras, masih meninggalkan tanda tanya, apakah BPL HMI Cabang Yogyakarta akan baik-baik saja? Masihkah Quo Vadis perkaderan terjadi? Nalar macam apa yang akan dilegitimasikan dalam mengimplementasikan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta? Mencoba mengurai benang merah yang kusut dari kondisi dan keadaan disorientasi BPL HMI saat ini.

BPL teribaratkan seorang guru atau pengajar yang ikhlas dan murni untuk belajar bersama muridnya, yang bertanggung jawab untuk memobolisasi kecerdasan, mendorong arus inteletuil, membangkitkan gerakan penyadaran serta  menjadi panutan yang bisa dicontoh. Juga diasumsikan tidak menerima pamrih politik, karena seharusnya pada BPL inilah terkandung  moral force  bukan  political force.

Apa itu moral force dan political force? Moral force adalah suatu usah untuk menciptakan ruang guna mewujudkan dan merealisasikan cita-cita, harapan dan tujuan perkaderan, sebagai keyakinan bagi masyarakat, bangsa dan umat manusia.  Disisi lain politik merupakan sikap-sikap yang mengandung “paradoks” dengan moral force, seperti melacurkan idealisme demi kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis dan hipokrit.Namun perlu ditekankan lagi, political force disini tidak mengandaikan penulis anti-politik, politik absah dan punya legitimasi yang kuat, apabila dipahami sebagai cara untuk menggerakan kepentingan kader akan tetapi, politik tidak akan punya makna bila hanya bertujuan menggadaikan idealisme.

Arus moral force inilah yang harus diterima dan dipakai sebagai basic demand perkaderan HMI oleh BPL, yang juga hendaknya dipahami sebagai aspek perjuangan moral, yang bergerak atas nalar dan ukuran semangat patriotisme yang jujur terhadap tujuan perkaderan. Akan sangat berbeda ketika political force yang diamini sebagai nomenklatur perkaderan. Karena lebih banyak dipenuhi dengan slogan-slogan daripada tindakan nyata. Bergelimpangan janji-janji, akan tetapi wujud prakteknya tidak nampak. Dalam political force tidak ada i’tikad baik dan keikhlasan hati yang tulus untuk melaksanakan dan merealisasikan tanggung jawab perkaderan (oportunistik perkaderan).

Harus diketahui bahwa dalam setiap wajah kekuasaan, dalam semua wadah struktur, termasuk dalam tubuh struktural HMI, termasuk BPL selalu ada dan senantiasa terdapat golongan moral force dan political force. Kedua golongan inilah yang berturut mewarnai, menghiasi dan merebutkan hegemoni dalam struktur kekuasaan. Maka pantas sekiranya kita bertanya, wajah seperti apa yang mendominasi perkaderan BPL Cabang Yogyakarta? Moral force kah, political force kah, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang.

Bila melihat arus perjalan perkaderan HMI Cabang Yogyakarta saat ini, sebenarnya menuju satu arus besar yang disebut “krisis multidimensi” gelombang arus anti-intelektuil muncul, janji-janji perkaderan terabaikan dan program kerja sudah basi, karena terlalu lama tidak direaliasikan. Bagi penulis sendiri BPL seumpama seorang resi, apabila ankara-murka mulai tampak, sang resi sudah memberikan peringatan-peringatan, agar persoalan yang ada diselesaikan segera. Seorang resi selalu diandaikan sebagai moral force yang tulus bermasyarakat. Namun peran resi pada BPL saat ini, alih-alih memberi peringatan, malah justru tergerogoti oleh birahi kekuasaan (political force).

BPL seharusnya men-counter segala krisis multidimensi tersebut, akan tetapi malah justru melegalkan kebobrokan, dengan ikut-ikut memperparah perkaderan HMI Cabang Yogyakarta. Hal ini terlihat jelas, ketika Musyawarah Lembaga (MUSLEM) tanggal 03 - 04 Januari 2019 di Gedung Kebudayaan Lafran Pane. Hanya sekedar “ceremonial” belaka, penuh dengan “banalitas formalitas”. Akan sangat nampak terlihat jelas adalah agenda MUSLEM cenderung diadakan secara mendadak, hanya untuk mengamankan posisi Direktur/Ketua Umum BPL, sedangkan kondisi HMI Cabang Yogyakarta belum stabil dan belum selesai.

Untuk Formatur BPL yang terpilih (walaupun terpilih tapi tidak dengan dinamika yang anggun, tidak dengan dialektika gagasan dan track record) mungkin saja masih ada harapan untuk memperbaiki dan mencari jalan keluar bersama. Harapan yang tidak mungkin surut, BPL menampakkan wajah dan mengedepankan moral force, sebelum BPL berganti nama dan dicap menjadi  BADAN PERUSAK LATIHAN  Himpunan Mahasiswa Islam.

Semoga tulisan ini menjadi refleksi-kritis terhadap dinamika kosong dan kemiskinan makna perkaderan HMI Cabang Yogyakarta, dan terkhusus untuk BPL-nya. Selalu ada kesempatan untuk merebut perubahan yang lebih manusia bagi HMI, untuk mewujudkan tujuan yang mulia.

MAXIM GORKY MUDA
Kader Kaleng-kaleng HMI Cabang Yogyakarta
Previous Post
Next Post

post written by:

2 komentar:

  1. Anonim08.23

    Haha keren juga

    BalasHapus
  2. Anonim16.34

    bagus sih, tapi coba lah ikut keraton institute. Mungkin dapat pencerahan. hehe

    BalasHapus