Kamis, 07 Desember 2017

Erosi Solidaritas Agrikultur

Doc.Net

Siapapun manusia akan selalu mencari kehidupan amannya. Kadang berpindah-pindah seperti berimigran dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Kadang bertahan dengan kultur yang sudah turun temurun. Akan tetapi siapapun manusia, akan selalu mementingkan dirinya sendiri, kapan dan di manapun. Mirisnya, nasib mereka yang temarginalkan, hanya menunggu babat tali penghabisan.

Mereka yang temarginalkan dengan sadar meninggalkan tanah kelahiran hanya untuk mencari nafkah, halal lagi berlimpah ruah, yang selebihnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Walau hal itu secara terpaksa menggadai tanah, melepas hak milik tanah ke pemilik modal. Walau juga, mereka menggadai kenangan manisnya, bahkan mengubur kenangan-kenangan di atas sepetak sawah, atas dasar “terpaksa”. Dan tak sedikit hal, bahwa sesuatu yang sudah terjadi karena terpaksa berujung menyakitkan.

Dahulu, tak jarang, di kampung-kampung atau pedesaan yang lumayan jauh dari hingar bingar kota, orang-orang mencari ketenangan hidupnya lewat tradisi temurun, yakni di sawah atau perkebunan. Pada sepetak tanah, orang-orang mengenal betul kehidupannya, bahkan pada sepetak tanah juga, keluh kesah, tawa ria selalu berjumpalitan.

Pada sepetak tanah, kebutuhan dapur selama satu tahun akan terpenuhi dalam tiga musim, masa panen padi, jagung, dan tembakau atau juga cabe. Hal itu terjadi secara continue. Sekiranya, bagi semua, pekerjaan paling mulia adalah petani. 

Tetapi kini, di kampung saya, mungkin juga di kampung anda, sudah banyak tanah-tanah yang produkif mulai pindah ke lahan bisnis besar. Perpindahan itu terjadi bukan karena kemauan kita, melainkan karena paksaan sewa tanah yang semakin menjulang tanpa melihat hasil yang didapat oleh penyewa tanah, atau karena, masuknya pebisnis seperti tambak udang, dan lain-lain.

Ingat, memarginalkan budaya luhur petani sebenarnya adalah dosa besar. Dosa pertama karena mementingkan dirinya, dosa kedua adalah mentualangkan mereka pada sesuatu yang tak pasti. Selebihnya, mereka memulai lembaran baru bukan di atas sepetak tanah lagi, tetapi pada nasib yang digantung oleh pemilik modal (kapital).

Pada dimensi yang seperti ini, terbentur kemudian pikiran saya ke masa-masa kapitalisme memasuki kehidupan pedesaan di Jerman. Bukan soal demografi, melainkan nilai-nilai kemanusiaan yang mirip terjadi di pedesaan pada umumnya. Seharusnya, kita juga mempertahankan kemerdekaan tanah sebab intensitas dan kualitas kerja yang tinggi, akan selalu berformasi kooperatif dalam cabang-cabang produksi. Sebab kita kadang, agrikulturalis yang kecil, memliki tanggung jawab buruh upahan terhadap agrikuluturalis besar. Kita, petani, selalu berjuang keras atas nama keluarga dan kebutuhan pasar.

Tetapi, jikalau saya bertanya atas hak tanah, sebenarnya tanah yang “disewakan” itu milik siapa? Bukankah tanah itu hanya sebatas titipan. Kadang saya merenung saat-saat mengingat bagaimana sosok ayah sedang membajak sawahnya, lalu timbul tanya, keikhlasan merawat tanah bukankah sama dengan merawat tali persaudaraan? Lalu untuk apa sewa tanah yang setinggi-tingginya, dan untuk apa lahan bisnis memasuki tapal batas pedesaan yang cendrung produktif? Kita sudah terlalu sering menghianati saudara kita, atas nama kepentingan. 

Sewa tanah atau pemilik tanah yang konstan, tuan tanah, tidak lagi menjadi seorang agrikulturalis, tapi sebagai orang yang menyewakan. Mereka hanya memberikan sewa, sewa, dan sewa atas tanah temporernya yang sebenarnya itulah jiwa-jiwa kapitalistik. Sedang para buruh atau pembajak sawah, adalah mereka yang selagi dililit oleh kerja panen musiman dengan laba yang tak menentu, dipaksa untuk melunasi sewaan menurut jatuh tempo. Alangkah lebih baik, jika penyewa dan pembajak sama sama menjunjung nilai kemanusian atas dasar tanah adalah bagian dari diri.

Tetapi toh keinginan untuk memanusiawikan saudara kita harus melihat sebelah mata, bahwa materi rupanya lebih menggiurkan. Sebagian atas dasar inilah, peristiwa revolusi besar terjadi pada 1789 dan 1848, bahwa spirit itu dimotivasi oleh petani didorong untuk mendukung tuan tanah, dan yang memiliki kepemilikan tanah yang lebih besar, seringkali punya hak atas tubuh petani. Jika ekonomi tua mempertanyakan, bagaimana mungkin saya bisa memberi pekerjaan yang sedemikian besar, hanya dengan sepetak tanah? Sementara kapitalisme menanyakan, dengan sepetak tanah ini, bagaimana caranya saya bisa menghasilkan sesuatu yang berlimpah dengan sedikit tenaga kerja? (Baca: Analisis Kebudayaan; Max Weber. Hal. 210)

Kapitalisme selalu berusaha menggali sesuatu yang bisa dihasilkan dari tanah, dari pertambangan, dan industri-industri lainnya, hanya untuk kepentingan pemilik modal. Dan ini sudah seharusnya lenyap dari muka bumi. Sebab, kapitalisme lebih bersifat private property yang memunculkan ketidakadilan melalui pengisapan dimensi ekonomi.

The legal ownership of tangible and intangible assets by private persons rather than government mesti dilawan dengan solidaritas-sosialis, dengan memandang bahwa kepemilikan private harus direbut kembali, cara produksinya, cara distribusinya, supaya bisa dimiliki kembali oleh masyarakat dan dioperasikan pemerintah. Mari kita kembali pada jiwa-jiwa kelas pekerja, yang bahu membahu mengorganisasikan secara massif di atas pertanahan, persawahan, dan perkebunannya. Pengendali ekonomi tetaplah petinggi yang bisa mendistribusikan barang ekonomi kepada warga masyarakat sesuai kebutuhan, bukan karena produktivitas ekonomi meraka.

Mari kita menengok ke belakang, bagaimana perjuangan demi perjuangan yang diusung oleh nenek moyang, bahwa atas dasar tanah, satu sama lain bisa bercanda tawa, tanpa harus memiliki materi di luar perkampungannya. Kita, semakin hari, dengan sadar menghianati janji-janji solidaritas. Kita, setiap hari, selalu ingin memperkaya diri tanpa tahu nasib dari saudara sendiri.

Belum lagi kita, tani, menghadapi gelembung arus globalisasi yang sudah mencapai batas-batas tertentu, termasuk di sektor rill produk pertanian. Semakin hari, antara produktivitas dan persaingan selalu nampak dan kentara, yang akhirnya berujung pada: di pihak mana kita berada? Atau bermutukah pangan kita? Pada proses yang demikian kerasnya arus globalisasi memasuki komoditas-komoditas pangan sehingga menggeser laku manusia ke alat yang bernama tekhnologi. Lanskap di level makro semakin bebas menyuplai masuknya barang-barang modern ke ranah pertaian, akan semakin getol pangan yang diperolehnya. Namun, apakah kredo yang semacam ini memang nyata di hadapan para petani? Tentu kita harus menyikapinya secara kritis untuk efisiensi tersendiri di usaha tani.

Pada dimensi yang lain, moderenisasi globalisasi juga merambah batas-batas lahan pertanian yang dengan demikian juga menyempitkan usaha tani dari waktu kewaktu. Salah satu gerogot di level mikro, adanyanya pembangunan yang berlatar kemajuan untuk bangsa. Miekarta misalkan, yang dibangun di pinggiran Ibu Kota yang merupakan sebuah konsep futuristik. Kota bandung, yang tak kalah majunya dengan sebuah konsepnya sebagai istilah Bandung Teknopolis. Atau bahkan Surabaya yang saat ini hendak dikenal dengan sebutan Singapore Of Surabaya.

Memang, keagungan sebuah konsep sebagai pemberdayaan, merupakan langkah pembangunan kemajuan. Akan tetapi mari kita buka mata, sudahkah kita membangun dimensi pertanian dari pinggiran? Sudahkah kita membatasi di mana lahan-lahan yang produkif di pinggiran kota? Jika pembebasan lahan sama halnya dengan merambahnya arus globalisasi, dan kita tak dapat menampungnya, maka sempurnalah kemeralatan usaha tani.

Mencermati dari gejala moderenisasi terharap pertanian akan membentur pikiran kita terhadap analisis J.H. Boeke salah seorang ekonom administrator pada masa kolonial Belanda silam. Setidaknya, walaupun analisis Boeke secara garis besar sangat krusial dan tak sedikit mendapatkan kritikan, kita dapat belajar pada dimensi dualismenya yang dibangun ke permukaan.

Menurut Boeke, bahwa perekonomian bersifat dualistik antara unsur-unsur modern dan tradisional. Karena sifatnya yang dualistik maka kita tidak pernah pasti apa yang akan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan seruan, satu politik ekonomi dan satu politik pertanian. Pada dataran ini juga, Boeke tidak mengakui bahwa ekonomi Klasik yang ada di Eropa pada masa silam tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Laju perekonomian Indonesia sudah semakin tampak bahwa kaum marginal dari pinggiran seperti lahan tani, mulai dialih fungsikan. Penggeseran yang seperti ini memberikan kesan bahwa, antara pemerintah dan kaum bermodal (kapital) memandang lahan pertanian sebagai obyek politik ekonomi. Sedangkan keagungan sebuah pembangunan yang sesungguhnya adalah tidak hanya pada ranah pembangunan futuristik atau infra saja, melainkan pentingnya mengembangkan moderenisasi di ranah pertanian.

Perlu sekali kita melihat Boeke, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peter McCawley, bahwa yang kurang diperhatikan adalah pengefektifan pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara makro misalnya, perlunya regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk pengembangan industri dalam negeri.

Dua komponen untuk memajukan produktivitas pertanian pada pangan yang subur dan bermutu, yaitu perpaduan antara petani yang menggarap dan mengolah tanah, dan pemerintah (goverment, soverign) yang mengatur dan mengusahakan suasana iklim yang segar agar pertanian dapat berkembang dan terus menerus mengalami kemajuan.

Achmad Faridatul Akbar, sedang menempuh kuliah di Universitas Janabadra Yogyakarta, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Staf Redaksi LAPMI Sinergi.



Previous Post
Next Post

post written by:

0 komentar: