Sabtu, 06 Mei 2017

Menakar Integritas Pilkada Serentak

Judul : Perjalanan Panjang Pilkada Serentak

Penulis : Rambe Kamarul Zaman

Penerbit : Expose

Cetakan : I, Agustus 2016

Tebal : 454 halaman

ISBN : 978-602-7829-35-0

SinergiaNews - Pada 9 Desember 2015 silam, hajatan demokrasi lokal di 264 wilayah terselenggara secara langsung dan serentak. Sebagai proses suksesi yang bertahap, pilkada serentak lahir melalui gagasan imajiner untuk meretas kejumudan politik. Sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 oleh DPR RI, kerja pemerintahan di daerah akan lebih efisien dan fokus. Bagaimana tidak, aktifitas pilkada yang diselenggarakan secara acak tentu berpengaruh tidak hanya kepada ‘psikologi politik’ pemilih, tetapi juga concern program daerah.

Pada titimangsa inilah, hadir buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak yang ditulis melalui kajian holistik oleh seorang yang terlibat. Setidaknya, terlaksananya pilkada serentak tahun lalu menitipkan eksemplar kelemahan. Selain antusiasme publik yang kurang bersemangat, nilai minus pilkada serentak tahun lalu juga terdeteksi melalui partisipasi dan tahapan pelaksanaan yang adem-ayem (hal. 264).

Dalam buku setebal 454 halaman ini, Rambe Kamarul Zaman (RKZ) menengarai setidaknya ada 8 variabel yang menjadi catatan evaluatif pilkada serentak 2015. Semua item itu dikupas dengan detail dan tuntas: problem anggaran, sengketa parpol, politik uang, dan sengkarut calon tunggal. Penataan demokrasi elektoral tahap pertama ini akan menjadi dasar kajian untuk enam gelombang pilkada serentak selanjutnya, yakni pada 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, dan 2027 (hal. 207).

Tidak hanya itu, di bab awal, RKZ mewartakan akar geneologis lahirnya ide pilkada serentak berikut nilai sejarahnya. Bagi RKZ, pilkada serentak merupakan produk reformasi sistem pilkada yang tampak berbelit. Sistem pilkada serentak selalu mempertimbangkan aspek legitimasi dan efisiensi (hal. 66). Selain itu, pilkada serentak juga bisa menghemat ongkos politik. Bagaimanapun, gejolak suksesi pemerintahan di daerah telah menyita perhatian publik, parpol, dan kontestan dengan menyedot triliunan rupiah APBD (hal. 67).

Buku ini mencoba mengemas kaidah sosial-politik-hukum yang memang bertalian khas dengan praktik pilkada. Pilkada, pada kadar tertentu, menjadi momentum safari politik dari elitis ke proporsional. Masyarakat sipil (civil society) dihadirkan bukan hanya sebagai legitimasi kekuasaan, tetapi justru sebagai penguatan kepemimpinan lokal. Dalam buku ini, bahasan soal civil society ditelaah begitu ilmiah dengan perkembangannya yang kompleks, dan RKZ mencoba mematahkan eksperimen politik yang memanfaatkan suara masyarakat sebagai legitimasi kuasa an sich.

Tidak lupa, buku ini juga menyajikan beberapa agenda restorasi pilkada serentak 2015. Selain mendedah 8 variabel kelemahan, RKZ juga mendedah 8 term perbaikan yang ditulis dengan bahasa yang lugas di bab ke-6. Misalnya, integritas penyelenggara pilkada, penguatan fungsi parpol, media dan polarisasi opini, netralitas aparat sipil negara, dan partisipasi pemilih kritis (hal. 289).

Buku ini, secara garis besar, mengusung gagasan ciamik yang dipadu dengan fakta lapangan tentang tafsir pilkada. Dalam semua tahapan perbaikan sistem pilkada, tentu akan ada satu-dua ihwal yang mesti diperbaiki. Pada konteks ini, RKZ menelurkan optimisme kepada semua pihak untuk melihat pilkada sebagai seremoni politik yang prosedural dan formal, tetapi sebagai etalase demokratisasi menuju kedewasaan politik bernegara (hal. 377).

Kajian ini cocok untuk semua pihak: praktisi, teoretisi, peneliti. Ditulis dengan bahasa yang santun, buku ini juga banyak mengutip komentar tokoh, seperti Deliarnov, Hannah Arendt, dan Andrew Arato. Meski ditulis oleh seorang praktisi politik, kajian buku ini tampak memesona dan ilmiah—sebagaimana ulasan akademik. Membaca buku ini, kita bisa menelaah proses panjang pilkada serentak dengan cermat tanpa kesan njelimet.(mj)
Previous Post
Next Post

post written by: